Narasi Politik yang Setengah Jadi di Balik Kampanye Sekolah Gratis

Narasi “sekolah gratis” sering tampil sebagai janji politik yang menggoda. Ia sederhana, mudah dipahami, dan terasa langsung menyentuh kebutuhan publik. Dalam banyak kampanye, sekolah gratis diposisikan sebagai bukti keberpihakan pada rakyat kecil. Namun, seperti banyak slogan politik lain, realitasnya kerap lebih berlapis daripada yang dipresentasikan di panggung-panggung retorika.

Di balik klaim bebas biaya, tersimpan sejumlah persoalan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sekolah memang tidak lagi memungut SPP, tetapi biaya pendidikan tidak berhenti di sana. Orang tua tetap harus menanggung seragam, buku tambahan, iuran kegiatan, transportasi, hingga biaya tidak resmi yang sering kali bersifat “sukarela tapi wajib”. Di titik ini, “gratis” menjadi istilah yang kehilangan makna substansial.

Gratis di Atas Kertas, Mahal di Lapangan

Ketika pemerintah menghapus SPP, itu memang langkah penting. Namun, kebijakan tersebut baru menyentuh permukaan dari keseluruhan ekosistem biaya pendidikan. Dalam praktiknya, sekolah tetap membutuhkan dana operasional yang tidak seluruhnya tercakup dalam anggaran negara. Kekurangan ini kemudian ditambal melalui berbagai pungutan informal.

Bagi keluarga kelas menengah, biaya tambahan ini mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi bagi keluarga berpenghasilan rendah, beban tersebut justru menjadi penghalang utama. Anak-anak dari keluarga miskin tetap berisiko putus sekolah, bukan karena SPP, tetapi karena akumulasi biaya lain yang tak kalah besar.

Ironisnya, narasi sekolah gratis sering kali digunakan untuk menutupi ketimpangan ini. Pemerintah dapat mengklaim keberhasilan secara statistik, misalnya melalui peningkatan angka partisipasi sekolah. Namun angka tersebut tidak selalu mencerminkan kualitas akses yang sebenarnya. Ada siswa yang hadir secara administratif, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengikuti proses belajar karena keterbatasan ekonomi.

Politik Simbolik dan Realitas Anggaran

Sekolah gratis juga tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Ia adalah kebijakan yang sangat “jualable”. Mudah dikomunikasikan, mudah dipahami, dan memiliki daya tarik elektoral yang kuat. Dalam banyak kasus, kebijakan ini lebih berfungsi sebagai simbol daripada solusi struktural.

Masalahnya, pendidikan bukan sekadar soal menghapus biaya. Ia berkaitan dengan kualitas guru, infrastruktur, kurikulum, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Tanpa investasi yang memadai di sektor-sektor ini, sekolah gratis berisiko menjadi kebijakan setengah jadi. Gratis, tetapi tidak berkualitas.

Lebih jauh, keterbatasan anggaran sering kali membuat implementasi kebijakan ini tidak konsisten. Ada daerah yang mampu menjalankan program dengan relatif baik, tetapi ada pula yang bergantung pada kreativitas sekolah untuk menutup kekurangan dana. Di sinilah muncul praktik pungutan yang ambigu. Secara formal dilarang, tetapi secara informal dianggap perlu.

Ketika negara tidak sepenuhnya hadir, beban kembali dialihkan ke masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sekolah gratis menjadi semacam ilusi kolektif. Ia ada dalam dokumen kebijakan, tetapi tidak sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menuju Pendidikan yang Betul-Betul Inklusif

Jika sekolah gratis ingin menjadi lebih dari sekadar slogan, maka pendekatannya harus diubah. Pertama, kebijakan harus berbasis pada pemetaan biaya riil pendidikan. Pemerintah perlu mengidentifikasi seluruh komponen biaya yang ditanggung siswa, bukan hanya SPP. Tanpa pemetaan yang komprehensif, intervensi kebijakan akan selalu parsial.

Kedua, transparansi anggaran harus diperkuat. Sekolah perlu memiliki sistem pelaporan yang jelas terkait penggunaan dana, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dengan demikian, praktik pungutan dapat diminimalkan dan kepercayaan publik dapat ditingkatkan.

Ketiga, perlu ada skema subsidi yang lebih terarah. Alih-alih menggratiskan semua siswa secara seragam, pemerintah bisa memprioritaskan kelompok paling rentan. Pendekatan ini tidak hanya lebih adil, tetapi juga lebih efisien secara fiskal.

Keempat, investasi pada kualitas pendidikan tidak boleh diabaikan. Sekolah gratis tanpa kualitas hanya akan menghasilkan akses semu. Pendidikan harus tetap menjadi ruang pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar tempat hadir secara administratif.

Pada akhirnya, sekolah gratis seharusnya bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju sistem pendidikan yang lebih adil. Tanpa pembenahan struktural, ia hanya akan menjadi narasi politik yang nyaman didengar, tetapi sulit dirasakan sepenuhnya oleh mereka yang paling membutuhkan.