Kolom
Kasus Nadiem Makarim Bisa Jadi Alarm Bahaya bagi Profesional yang Ingin Mengabdi pada Negara
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Selain dituntut 18 tahun, jaksa juga menjatuhkan tuntutan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Tak sampai di situ, Nadiem juga harus membayar uang pengganti yang jika ditotal nilainya sebesar Rp5,6 triliun.
Jika nantinya Nadiem tak bisa mengganti uang pengganti tersebut, maka ia terancam hukuman tambahan selama 9 tahun penjara.
Mengetahui hukuman yang diterimanya, Nadiem merasa kecewa. Ia juga menilai bahwa uang pengganti yang dibebankan itu justru melebihi harta kekayaan yang dimiliknya.
Nadiem Makarim saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor
![Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/5/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.arkadia.me/v2/articles/rizkautami/nkJolRHCa6tzhfrffRxwBmiiNcQBYqON.png)
Selain itu, ia juga merasa bahwa hukumannya lebih berat dari seorang pembunuh dan teroris.
“Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?” kata Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pledoi atau pembacaan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya.
Berkaca dari kasus Nadiem tersebut, wajarlah jika cepat atau lambat para tenaga profesional menjadi ragu untuk masuk dalam dunia pemerintahan.
Niat hati ingin mengabdi pada negara, bukan tak mungkin jika suatu saat mereka justru terjerat dalam kasus yang dialami oleh mantan CEO Gojek tersebut.
Hal ini juga disorot oleh kreator konten Jerome Polin yang memiliki kanal YouTube Nihongo Mantappu.
Diketahui bahwa pria lulusan Universitas Waseda itu sudah lama bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan. Keinginannya itu bahkan kerap diucapkan di berbagai kesempatan yang menandakan bahwa ia benar-benar serius ingin berkontribusi pada dunia pendidikan di Indonesia.
Kasus Nadiem tersebut kini sedikit banyak memengaruhi pikirannya soal nasib masa depan para tenaga profesional yang berkualitas yang ingin memberikan kontribusi seperti dirinya.
Ia juga khawatir jika nantinya posisi strategis di pemerintahan justru akan diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki kepentingan pribadi.
“Liat Mas Nadiem dipenjara 18 tahun, ujung-ujungnya semua orang berkualitas dan berintegritas bakal takut masuk ke/bekerja sama dengan pemerintah, akhirnya diisi oleh orang-orang yang korup. We are doomed, aren't we?” tulis Jerome melalui akun Threadnya, Rabu (13/5/2026).
Lebih lanjut, Jerome kembali menyinggung soal cita-citanya menjadi seorang menteri pendidikan. Ia merasa sedih atas kasus yang menjerat mantan Mendikbudristek tersebut karena posisi tersebut adalah profesi yang diimpikannya sejak lama.
“Sebagai orang yang punya impian untuk menjadi menteri pendidikan dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, aku sedih dan patah hati banget” ujarnya.
Pria yang sering membagikan konten belajar Matematika itu bahkan mengutarakan isi hatinya yang kini merasa takut untuk berkontribusi di negara sendiri lantaran tak ingin mengambil risiko seperti yang dialami Nadiem.
“Aku yakin gak cuma aku, tapi semua orang yang punya panggilan untuk berkontribusi untuk Indonesia, orang-orang yang baik, berintegritas, dan tulus, akan takut dan gak mau ambil risiko kalau berakhir seperti in” lanjutnya.
Tentu saja, kasus Nadiem tersebut tak hanya menjadi kekhawatiran Jerome semata. Tak sedikit orang-orang berkualitas yang mungkin kini akan berpikir dua kali masuk ke dunia pemerintahan.
Kasus ini juga bisa menjadi efek domino yang bisa muncul setelahnya. Ketika figur profesional dengan rekam jejak besar seperti Nadiem Makarim justru harus berakhir dalam kasus berat, publik pun semakin khawatir soal apakah negara benar-benar bisa menjadi tempat yang aman bagi orang-orang kompeten untuk mengabdi?
Padahal selama ini pemerintah sering mengajak generasi muda berprestasi, akademisi, hingga profesional swasta untuk ikut membangun negeri dari dalam sistem.
Namun jika risiko hukumnya terasa begitu besar, sementara proses pengambilan kebijakan di pemerintahan sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, wajar bila rasa takut mulai muncul.
Bukan tidak mungkin ke depan orang-orang terbaik justru memilih tetap berada di sektor swasta atau bahkan bekerja di luar negeri ketimbang masuk birokrasi yang mungkin menurutnya jauh dari kata aman. Akibatnya, ruang pemerintahan berpotensi kehilangan sosok-sosok visioner yang sebenarnya dibutuhkan untuk membawa perubahan.
Tentu saja jika kondisi yang sama terus terjadi, maka nanti yang dirugikan bukan hanya individu tertentu, melainkan masa depan kualitas pemerintahan Indonesia itu sendiri.