Tak Perlu ke Luar Negeri, Antarkota di Indonesia Saja Sudah Timpang

Banyak orang mengira culture shock hanya terjadi ketika seseorang pergi ke luar negeri. Padahal, pengalaman itu juga bisa muncul ketika berpindah dari satu kota ke kota lain di dalam negeri. Saya merasakannya ketika membandingkan pengalaman di Malang dan Jakarta. Bukan karena keduanya memiliki budaya yang berbeda, melainkan karena perbedaan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan tata kelola perkotaan yang begitu terasa.

Jakarta tentu bukan kota tanpa masalah. Kemacetan, banjir, polusi udara, dan kepadatan penduduk masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Namun, di tengah berbagai persoalan tersebut, ada sejumlah aspek pelayanan publik yang menunjukkan bagaimana investasi, perencanaan, dan konsistensi kebijakan dapat mengubah pengalaman hidup masyarakat.

Transportasi umum adalah contoh yang paling mudah dilihat. Pilihan moda yang semakin beragam, integrasi antarlayanan, sistem pembayaran yang praktis, hingga kemudahan berpindah dari satu moda ke moda lain menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat terus berkembang ketika menjadi prioritas pemerintah. Masyarakat akhirnya memiliki alternatif selain kendaraan pribadi, yang pada gilirannya membantu mengurangi beban lalu lintas.

Pengalaman itu membuat saya bertanya: mengapa kemajuan serupa belum terasa merata di banyak daerah? Mengapa masih ada kota yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat, tetapi sistem transportasi, ruang publik, dan pelayanannya berjalan di tempat? Pertanyaan ini bukan untuk membandingkan secara tidak adil, melainkan untuk mendorong evaluasi terhadap arah pembangunan daerah.

Otonomi daerah diberikan agar setiap pemerintah daerah memiliki keleluasaan merancang pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Dengan kewenangan tersebut, kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai administrator anggaran, tetapi juga sebagai penggerak inovasi. Karena itu, masyarakat wajar berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.

Sayangnya, dalam praktiknya, tidak semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik, memperbaiki transportasi, memperluas ruang terbuka hijau, dan mempermudah layanan administrasi. Di sisi lain, masih ada daerah yang dinilai masyarakat berjalan lambat dalam merespons perubahan kebutuhan warganya.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan, perencanaan, tata kelola, dan kemampuan mengeksekusi program. Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan pelayanan yang baik apabila tidak diiringi dengan pengelolaan yang efektif, pengawasan yang kuat, dan keberanian untuk berinovasi.

Yang sering terlupakan adalah bahwa masyarakat tidak membandingkan pemerintah daerah dengan teori, melainkan dengan pengalaman nyata. Ketika warga melihat kota lain mampu menyediakan transportasi yang lebih baik, layanan digital yang lebih cepat, atau ruang publik yang lebih nyaman, mereka akan bertanya mengapa hal serupa belum terwujud di daerahnya. Perbandingan seperti ini adalah hal yang wajar dalam era keterbukaan informasi.

Karena itu, kritik terhadap pemerintah daerah tidak semestinya dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap kota sendiri. Kritik justru merupakan bagian dari partisipasi warga dalam demokrasi. Pemerintah yang terbuka seharusnya melihat kritik sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan ancaman terhadap legitimasi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu menyadari bahwa setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Kapasitas fiskal, jumlah penduduk, karakter geografis, hingga pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat memengaruhi kecepatan pembangunan. Namun, perbedaan tantangan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Justru di situlah kreativitas dan kepemimpinan diuji.

Pada akhirnya, culture shock tidak selalu buruk. Kadang-kadang ia menjadi pengingat bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Melihat kota lain yang lebih maju bukan berarti merendahkan daerah sendiri, tetapi membuka mata bahwa pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana. Pemerintah daerah mampu menghadirkan kebijakan yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih bermartabat.

Ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan hanya seberapa indah slogan pembangunannya, melainkan seberapa nyata manfaat yang dirasakan oleh warganya setiap hari.