Tujuan MBG vs Efek Samping: Program yang Mulai Kehilangan Arahnya Sendiri

Setiap kebijakan publik harus dinilai berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata berdasarkan manfaat sampingan yang dirasakan masyarakat. Prinsip ini penting agar evaluasi terhadap program pemerintah tetap objektif dan tidak bergeser dari sasaran utamanya.

Hal yang sama berlaku dalam perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di ruang publik, tidak sedikit orang tua yang menyampaikan bahwa program ini sangat membantu karena dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, berkurangnya biaya makan anak tentu merupakan manfaat yang nyata dan patut diapresiasi.

Namun, apakah itu berarti program tersebut telah berhasil?

Sejak awal, MBG diperkenalkan dengan berbagai tujuan strategis, seperti meningkatkan asupan gizi anak, menurunkan angka stunting, memperbaiki kesehatan peserta didik, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Dengan kata lain, program ini merupakan intervensi di bidang gizi dan pembangunan manusia.

Karena itu, ukuran keberhasilannya pun seharusnya mengikuti tujuan tersebut.

Apakah anak-anak yang menjadi sasaran benar-benar memperoleh asupan gizi yang lebih baik? Apakah prevalensi stunting menurun secara signifikan? Apakah kondisi kesehatan anak membaik? Apakah terdapat peningkatan konsentrasi belajar, kehadiran di sekolah, atau capaian akademik dalam jangka panjang?

Itulah indikator yang seharusnya menjadi pusat evaluasi.

Dalam ilmu kebijakan publik, terdapat perbedaan antara tujuan utama (primary outcome) dan manfaat tambahan (secondary benefit). Sebuah program bisa saja menghasilkan manfaat lain di luar tujuan awalnya. Namun manfaat tambahan tidak otomatis membuktikan bahwa tujuan utamanya telah tercapai.

Misalnya, pembangunan sebuah jembatan mungkin meningkatkan nilai tanah di sekitarnya. Itu adalah manfaat tambahan. Tetapi ukuran utama keberhasilan jembatan tetaplah apakah ia mampu memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Begitu pula dengan MBG.

Jika keluarga merasa pengeluaran makan anak menjadi lebih ringan, itu adalah dampak positif. Namun manfaat tersebut bukan indikator utama keberhasilan program apabila sasaran awalnya adalah perbaikan status gizi.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kebijakan gizi dan kebijakan perlindungan sosial.

Apabila persoalan utama yang ingin diselesaikan adalah berkurangnya daya beli keluarga, maka instrumen yang lebih tepat bisa berupa bantuan sosial, bantuan pangan, subsidi, atau program perlindungan sosial lainnya. Instrumen-instrumen tersebut memang dirancang untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup sesuai prioritas masing-masing.

Sebaliknya, jika negara memilih memberikan makanan bergizi secara langsung, berarti negara sedang mengejar tujuan yang lebih spesifik, yaitu memastikan anak benar-benar mengonsumsi makanan dengan standar gizi tertentu. Pendekatan ini memiliki logika kebijakan yang berbeda dengan pemberian bantuan tunai.

Karena itu, perdebatan mengenai efektivitas MBG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah orang tua menjadi lebih hemat. Yang jauh lebih penting adalah apakah investasi anggaran yang sangat besar benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas kesehatan dan pembelajaran anak.

Besarnya anggaran publik selalu menuntut evaluasi yang ketat. Dalam setiap program berskala nasional, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan, indikator apa yang digunakan, serta bagaimana hasilnya dipublikasikan secara transparan. Tanpa evaluasi berbasis data, sebuah kebijakan akan lebih mudah dinilai berdasarkan persepsi daripada bukti.

Tentu, bukan berarti manfaat ekonomi bagi keluarga tidak penting. Justru jika program ini memang mampu memperbaiki gizi anak sekaligus meringankan beban rumah tangga, maka itu merupakan nilai tambah yang sangat baik. Namun kita perlu berhati-hati agar manfaat sampingan tidak mengaburkan tujuan utama.

Pada akhirnya, setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara harus mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil yang dijanjikan kepada publik. Jika sebuah program diluncurkan untuk memperbaiki gizi, maka keberhasilannya harus dibuktikan dengan membaiknya status gizi. Jika ditujukan untuk menurunkan stunting, maka indikatornya adalah penurunan stunting. Dan jika diklaim akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka dampaknya harus dapat diukur melalui kesehatan, kemampuan belajar, dan perkembangan anak dalam jangka panjang.

Evaluasi yang berfokus pada tujuan bukan berarti menolak sebuah program. Justru itulah bentuk dukungan terbaik terhadap kebijakan publik. Memastikan bahwa program yang dibiayai oleh uang rakyat benar-benar mencapai hasil yang dijanjikan kepada rakyat.