Ketika Pajak Wajib Bayar tapi Pelayanan Publik Jalan di Tempat, Di Mana Letak Keadilannya?

Kenaikan harga barang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Dalam ilmu ekonomi, inflasi dalam tingkat tertentu justru dianggap sebagai tanda bahwa aktivitas ekonomi sedang bergerak. Masalah muncul ketika harga-harga terus meningkat, sementara pendapatan masyarakat berjalan di tempat. Lebih ironis lagi apabila di saat yang sama masyarakat tetap dituntut membayar berbagai jenis pajak, tetapi pelayanan publik yang diterima tidak menunjukkan perbaikan yang sepadan.

Di sinilah letak persoalan yang semakin sering dirasakan masyarakat Indonesia. Bukan semata-mata karena harga beras, listrik, transportasi, atau biaya pendidikan menjadi lebih mahal, melainkan karena kemampuan masyarakat untuk mengimbangi kenaikan tersebut semakin terbatas.

Secara sederhana, kesejahteraan ditentukan oleh keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jika harga kebutuhan pokok naik lima persen tetapi pendapatan juga meningkat dalam proporsi yang sama atau bahkan lebih tinggi, daya beli relatif tetap terjaga. Namun jika harga terus naik sementara gaji tidak berubah atau hanya naik sedikit, masyarakat dipaksa mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan penting, bahkan mengorbankan tabungan mereka.

Fenomena ini paling terasa di kelompok pekerja berpenghasilan tetap. Setiap bulan mereka menerima nominal yang hampir sama, tetapi jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli semakin sedikit. Uang yang dulu cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan kini mulai habis sebelum akhir bulan. Mereka tidak menjadi lebih miskin secara nominal, tetapi menjadi lebih miskin dalam kemampuan membeli.

Di sisi lain, negara juga memiliki hak memungut pajak. Pajak adalah tulang punggung pembiayaan negara dan menjadi sumber utama pembangunan. Jalan dibangun dari pajak, sekolah negeri dibiayai pajak, rumah sakit pemerintah beroperasi dengan dana pajak, hingga subsidi berbagai sektor juga berasal dari kontribusi masyarakat.

Karena itu, membayar pajak bukanlah persoalan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah manfaat yang diterima masyarakat benar-benar sebanding dengan beban yang mereka keluarkan.

Hubungan antara negara dan warga negara sesungguhnya bersifat timbal balik. Warga memenuhi kewajibannya melalui pembayaran pajak, sementara negara berkewajiban menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Prinsip ini merupakan inti dari kontrak sosial dalam negara modern.

Sayangnya, dalam praktiknya masyarakat masih sering menjumpai berbagai persoalan yang berulang.

Infrastruktur yang belum merata, pelayanan administrasi yang lambat, transportasi publik yang belum menjangkau banyak wilayah, fasilitas kesehatan yang masih penuh antrean, hingga kualitas pendidikan yang berbeda jauh antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ke mana hasil kontribusi masyarakat seharusnya bermuara?

Lebih jauh lagi, kenaikan penerimaan negara seharusnya juga diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola. Transparansi anggaran, efisiensi belanja, dan pengawasan terhadap kebocoran menjadi sama pentingnya dengan besarnya penerimaan pajak itu sendiri. Masyarakat akan lebih rela memenuhi kewajibannya apabila mereka dapat melihat hasil nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang sama berlaku terhadap kebijakan upah. Ketika produktivitas tenaga kerja meningkat dan biaya hidup terus bertambah, pendapatan pekerja seharusnya ikut berkembang. Upah bukan hanya angka di slip gaji, tetapi instrumen menjaga daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga ikut turun, padahal konsumsi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Karena itu, menaikkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilakukan dengan mengendalikan inflasi saja. Dibutuhkan kebijakan yang memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan yang hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi tidak terasa di dompet warga, pada akhirnya hanya akan menciptakan kesenjangan antara data dan kenyataan.

Negara tentu menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Kebutuhan pembangunan semakin besar, sementara penerimaan harus terus dijaga. Namun masyarakat juga menghadapi tantangan yang sama beratnya. Mereka berhadapan dengan harga kebutuhan yang terus berubah, biaya pendidikan yang meningkat, biaya kesehatan yang tidak murah, hingga ketidakpastian ekonomi global.

Oleh karena itu, tuntutan agar pendapatan meningkat seiring kenaikan harga bukanlah permintaan yang berlebihan. Demikian pula harapan agar pelayanan publik membaik seiring besarnya pajak yang dibayarkan. Keduanya merupakan konsekuensi logis dari hubungan antara negara dan warganya.

Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau meningkatnya penerimaan pajak. Ukuran yang paling nyata adalah apakah masyarakat merasakan hidup yang lebih mudah, lebih layak, dan lebih sejahtera. Jika harga terus naik, pendapatan memang harus ikut meningkat.

Dan jika pajak terus dipungut, pelayanan publik sudah semestinya menjadi semakin baik. Itulah bentuk keadilan yang paling sederhana, tetapi juga yang paling dirasakan oleh masyarakat.