Jangan Salahkan Attitude! Ini Alasan Logis Kenapa Gen Z Susah Cari Kerja

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 di Indonesia memang menurun. Namun, ironisnya penurunan tersebut justru disebabkan oleh sebagian besar dari orang yang awalnya menganggur akhirnya memutuskan untuk bekerja di sektor informal. Inilah alasan mengapa ketika kita membaca data tidak sebaiknya ditelan mentah-mentah karena kita perlu mempertanyakan jenis pekerjaan yang dilakoni mereka.

Perlu diketahui, pekerja informal tidak memiliki kontrak resmi, jam kerja tetap, ataupun jaminan sosial dari pemberi kerja. Berbeda halnya dengan pekerja formal yang mengalami sebaliknya.

Negara seharusnya hadir untuk menyediakan lebih banyak lowongan kerja di sektor formal daripada informal. Buktinya, sebanyak 59,30 persen tenaga kerja kita terserap di sektor informal, sedangkan pekerja di sektor formal berada di angka 40,70 persen. 

Pemerintah mungkin sudah membuka lapangan kerja melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan lain sebagainya.

Akan tetapi, klaim ini tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah peduli terhadap angka pengangguran dan kemiskinan. Sebab buruh cuci, juru masak, sopir, hingga petugas distribusi dikategorikan sebagai pekerja informal. Dalam hal ini, pemerintah kurang memperhatikan jumlah sektor formal yang membuat pengangguran beralih ke sektor informal. 

Sebaliknya, banyak di antara mereka yang menjadi pekerja formal tapi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Di saat banyak orang kesulitan mencari kerja, mereka justru jauh lebih memperhatikan kesehatan mental dan merasa gaji yang diperoleh tidak setara dengan apa yang dikerjakan. Lantas siapakah yang perlu disalahkan—pemerintah atau rakyatnya?

Kegagalan Negara Menyediakan Lapangan Kerja Formal

Jumlah lapangan kerja formal di suatu negara akan memengaruhi jumlah pengangguran dan begitu pula pada tingkat kemiskinan sehingga dampaknya masyarakat kelas bawah bisa perlahan bangkit naik ke kelas menengah. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada bantuan sosial yang sifatnya hanya jangka pendek.

Namun, jika kita melihat realitanya saat ini, banyak masyarakat miskin yang rela bahkan terpaksa menjadi pekerja informal dengan upah tak seberapa. Mereka lelah untuk bergantung pada orang lain, tetapi sistem membentuknya seakan menjadikan mereka sebagai budak. Pada akhirnya, ungkapan “orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin” bisa kita lihat realitanya di era saat ini.

Salah satu bukti kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja formal terlihat dari banyaknya jumlah pengangguran lulusan sarjana. Tercatat sebanyak 1,03 juta orang menganggur dan angka ini masih terus meningkat. Alhasil, gelar akademik tidak lagi menjamin orang mudah mendapatkan pekerjaan. Lantas mungkinkah orang yang menganggur ini diakibatkan oleh dirinya sendiri yang bermental lembek? Penyebabnya saya kira tentu tidak sebatas hal itu. 

Mungkin generasi terdahulu yang sudah mendapatkan pekerjaan barangkali menganggap bahwa Generasi Z adalah “generasi stroberi”. Mereka sering kali menyederhanakan persoalan tanpa menilik kondisi dan data di lapangan secara nyata. Padahal buktinya sudah cukup jelas dari tingginya angka pengangguran di tingkat pendidikan tinggi, dominasi pekerja informal, dan maraknya anak-anak yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. 

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mulai mengambil langkah cepat untuk memperluas lapangan kerja formal sehingga kondisi ini bisa membaik. Jangan sampai lulusan sarjana justru dibiarkan saja nasibnya. Terlebih lagi, kondisi ini bisa berdampak pada pola pikir publik, salah satunya yang sudah berkeliaran yakni sarjana tidak lagi menjamin seseorang sukses ataupun meraih pekerjaan.

Dilema Antara Kesehatan Mental dan Kelayakan Gaji

Ada pula orang yang berpendapat bahwa sulitnya generasi saat ini untuk diterima kerja justru diakibatkan oleh perilakunya sendiri. Saya setuju dengan apa yang dikatakan, tetapi tidak setuju jika perkataan tersebut digeneralisasi. Jutaan pengangguran di negeri ini tidak bisa dikatakan semuanya adalah “generasi stroberi” yang dikit-dikit suka menangis, cengeng, dan lain sebagainya. Saya rasa tentu saja ada orang yang seperti itu, tetapi tidaklah bijak apabila mendiskreditkan mereka semua dengan orang yang malas untuk mencari peluang.

Kondisi ini tidak hanya berputar pada satu hal, melainkan dari segala aspek yang menghambatnya. Fenomena ini layaknya sebuah kosan mahasiswa yang kamarnya sangat terbatas, sementara jumlah calon penghuni yang mendaftar mencapai puluhan bahkan ratusan orang dari setiap penerimaan, baik melalui jalur prestasi, tes, dan mandiri. Lalu, apakah bijak kita langsung merendahkan orang yang gagal mendapatkan kamar kosan tersebut karena kurang berusaha atau bermental lembek? Tentu tidak.

Masalah utamanya ada pada jumlah kamar yang memang jauh dari kata cukup. Di samping itu, persoalan ini juga melebar dan makin rumit ketika penghuni kosan yang sudah berhasil masuk justru memilih keluar karena kondisi bangunan tak layak huni hingga tidak bisa membayar uang sewa. Dalam dunia kerja, hal ini mencerminkan para pekerja formal yang akhirnya mengundurkan diri akibat lingkungan kerja yang buruk dan beban kerja yang tidak sebanding.

Mengaitkan keputusan mereka demi menjaga kesehatan mental sebagai bentuk “kemanjaan” sama halnya dengan menyalahkan mahasiswa yang menolak tinggal di tempat yang membahayakan keselamatan jiwanya sendiri. Dengan demikian, menyalahkan pemerintah maupun generasi muda sepenuhnya atas kondisi ini adalah cara pandang yang sangat keliru dan dangkal. Sebab kunci penyelesaiannya ada pada komitmen pemerintah dan usaha kita sendiri.