Peluncuran Buku demi Pencitraan: Efektifkah di Tengah Krisis Kepercayaan?

Pejabat negara akhir-akhir ini gencar menerbitkan beragam buku dengan objek bacaan menyoroti tindakan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai contoh, buku berjudul Presiden Solusi dan Islam ala Prabowo.

Isi dari buku ini secara penuh menyoroti kebijakan dan tindakan presiden serta sesekali dijumpai unsur pujian yang seolah-olah sedang mencoba memperkuat citra positif presiden.

Alih-alih memberikan pemahaman kepada publik, penulis kedua buku tersebut justru merupakan bagian dari kabinet, seperti halnya buku Presiden Solusi ditulis oleh Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia), Dirgayuza Setiawan (Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan), dan Agung Gumilar Saputra (Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis).

Begitu pula dengan peluncuran buku Islam ala Prabowo yang diinisiasi oleh Ahmad Muzani (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) dan K.H. Anwar Iskandar (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia).

Ironisnya, sebagian penulis buku mengaku tidak berkontribusi untuk mengirim tulisan, tetapi nama mereka tercantum di dalam buku tersebut. Padahal jika kontroversi ini benar-benar terbukti, penulis utama dan pihak penerbit berpotensi terjerat hukum pidana.

Melalui berbagai kontroversi yang bermunculan, saya ingin mempertanyakan fungsi penerbitan buku. Mulai dari buku Presiden Solusi, untuk apa menerbitkan buku yang ratusan halaman hanya berisi seperti halaman presentasi?

Tulisan sebelah kiri memaparkan masalah dan sebelahnya menyediakan solusi untuk menyelesaikan masalah. Bahkan dilihat dari judul buku saja—ini sudah keterlaluan. Masa jabatan presiden yang belum tuntas selama lima tahun, tetapi sudah diagung-agungkan sebagai presiden pembawa solusi untuk masalah negeri.

Format buku tersebut sejalan dengan Teori Robert M. Entman (1993) yang menyebut bahwa framing seperti ini memiliki empat fungsi utama: mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi.

Struktur buku Presiden Solusi dengan demikian bukan sekadar dokumentasi kebijakan, melainkan framing yang secara eksplisit menuntun pembaca pada satu kesimpulan akhir sebelum sempat menilai sendiri keberhasilan solusi tersebut di lapangan.

Dengan program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berulang-ulang menimbulkan korban keracunan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengabaikan prinsip tata ruang, dan berbagai persoalan masalah negeri yang belum pulih hingga saat ini, tentu begitu kontroversial di mata publik.

Selanjutnya, buku Islam ala Prabowo yang pastinya membuahkan tanda tanya besar. Presiden yang merupakan pejabat negara diposisikan seakan-akan menjadi seorang ahli agama—memang benar-benar seporak-poranda itu substansi buku tersebut.

Mengutip dari jurnal berjudul Komunikasi Politik Presiden Prabowo Subianto dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Media Online, penerbitan buku Presiden Solusi dan Islam ala Prabowo secara tidak langsung tergolong dalam klasifikasi pencitraan positif.

Meskipun pencitraan ini tidak berada di ranah untuk mengunggulkan kepribadian personal, tetapi pada akhirnya akan berujung melegitimasi negara karena sibuk memuji atasan melalui gagasan fana yang terukir dari halaman pertama buku hingga titik penghabisan.

Presiden masih banyak perlu menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah di negeri ini sehingga seharusnya tidak menjadi sebuah objek tulisan yang mendramatisasi Prabowo adalah presiden pemecah masalah.

Presiden juga bukan ahli agama yang mampu menjelaskan secara mendalam mengenai prinsip ajaran Islam. Banyak orang yang jauh lebih memahami prinsip tersebut dan pantas tulisannya untuk dibaca. Alhasil, substansi tulisan buku-buku itu betul-betul kabur menjadi pencitraan semu.

Inkonsistensi narasi tertulis dengan realitas yang saling berbenturan ini memunculkan perisai citra dan legitimasi kepemimpinan untuk masa jabatan yang sedang berjalan. Lantas apakah citra presiden bisa membaik seiring berjalannya waktu melalui buku tersebut? Tentu saja kondisional.

Jika publik mulai mempercayai pemerintahan saat ini karena kinerja nyata yang terasa di berbagai kelas sosial, buku yang sekali pun itu dikarang oleh internal pemerintah mungkin bisa menjadi pedoman arah kebijakan.

Namun, ironisnya saat ini kepercayaan publik kepada pemerintah sedang mengalami tren penurunan. Buku-buku yang diterbitkan kemudian perlahan-lahan hanya akan menjadi karangan fiktif belaka di mata publik. Dengan demikian, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik tidak mudah.

Mempertahankan citra presiden untuk melanjutkan dua periode pada pemilu 2029 tidak akan mempan. Perkataan blunder seorang pemimpin akan terus diingat oleh rakyat—tidak semudah membalikkan telapak tangan.