Parkir Ngepruk di Solo: Mengapa Masalah Parkir Liar Tak Akan Hilang Hanya dengan Dibina

Juru parkir liar memang selalu jadi masalah. Tapi Juru parkir yang ditentukan dishub juga tidak lepas dari masalah pula. Tarif resmi parkir kendaraan roda empat di kawasan Masjid Sheikh Zayed pernah ditetapkan Rp5 ribu. Pemkot Solo juga sudah mengingatkan masyarakat agar tidak membayar tarif di luar ketentuan dan menyediakan kanal pengaduan.

Pada 2023, bahkan empat orang terkait parkir liar di sekitar masjid disebut diproses BAP, sementara Dishub menyatakan tarif yang ditarik jukir liar mencapai Rp10 ribu per mobil.

Dua tahun kemudian, pola serupa muncul lagi.

Pada September 2025, seorang jukir di kawasan Masjid Sheikh Zayed kedapatan meminta Rp30 ribu. Dishub menyatakan kejadian itu terekam CCTV dan tarif resmi mobil adalah Rp5 ribu. Jukir tersebut kemudian dinonaktifkan. Bahkan laporan lain menyebut Pemkot Solo memecat jukir tersebut.

Artinya, persoalannya sudah lebih dari sekadar oknum nakal.

Perjudian Murah Bernama Pungutan Liar

Kalau satu orang melakukan pelanggaran lalu dihukum, kita bisa menyebutnya sebagai ulah individu. Tetapi kalau pola yang sama muncul berulang, di lokasi yang sama atau lokasi berbeda, setelah berkali-kali viral, apakah sistem pengawasannya memang bekerja?

Sebab pola yang terlihat dari luar sangat sederhana. Viral, diklarifikasi, minta maaf, dibina atau dinonaktifkan, situasi mereda, kemudian kejadian serupa muncul lagi.

Kalau konsekuensi dari meminta Rp30 ribu ketika tarif resminya Rp5 ribu hanya berupa permintaan maaf dan pembinaan, maka secara ekonomi pelanggaran tersebut bisa menjadi perjudian yang sangat murah.

Kalau ketahuan, minta maaf.

Kalau tidak ketahuan, uang masuk kantong.

Ini bukan tuduhan bahwa semua jukir berpikir demikian. Tetapi sebuah sistem harus dirancang berdasarkan insentif dan risiko. Aturan akan sulit dihormati jika keuntungan melanggar jauh lebih besar daripada risiko ketika tertangkap.

Dan masalah parkir bukan sekadar soal Rp10 ribu, Rp20 ribu, atau Rp30 ribu.

Ia menyangkut reputasi kota.

Solo sedang membangun dirinya sebagai kota wisata, kota budaya, dan kota yang ramah bagi pengunjung. Wisatawan datang membawa uang, waktu, dan ekspektasi. Mereka seharusnya pulang membawa cerita tentang kuliner, keramahan, budaya, dan pengalaman menyenangkan. Bukan cerita bahwa baru turun dari mobil sudah dikerjai tarif parkir.

Apalagi keluhan semacam ini tidak hanya muncul di Masjid Sheikh Zayed. Dalam berbagai momentum keramaian, praktik tarif parkir tinggi juga menjadi keluhan warga. Seorang teman saya, misalnya, mengaku diminta Rp100 ribu setelah memarkir mobil sekitar tujuh jam saat menghadiri Haul Solo. Video pengalamannya yang diunggah ke media sosial bahkan mencapai jutaan penonton.

Mengapa sistem terus memberikan kesempatan kepada praktik yang sama untuk berulang?

Pembinaan tentu perlu. Tetapi pembinaan tanpa evaluasi dan sanksi yang efektif bisa berubah menjadi ritual administratif. Ada pelanggaran, ada klarifikasi, ada permintaan maaf, selesai.

Padahal publik membutuhkan kepastian.

Kalau tarif resmi Rp5 ribu, tampilkan tarifnya besar-besar. Gunakan karcis resmi. Pasang identitas jukir. Sediakan kanal pengaduan yang benar-benar responsif. Awasi titik-titik rawan, terutama ketika ada acara besar. Dan jika seseorang terbukti berulang kali melakukan pelanggaran, jangan hanya mengganti kata “dibina” dengan “dibina lagi”.

Karena yang perlu dibina bukan hanya manusianya.

Sistemnya juga harus diperbaiki.

Media akan terus memberitakan selama masyarakat terus mengalami. Viral bukan penyebab buruknya pengelolaan parkir. Viral hanyalah alarm yang membuat persoalan yang sebelumnya tersembunyi menjadi terlihat.

Dan kalau alarm sudah berbunyi berkali-kali tetapi masalah yang sama terus muncul, mungkin persoalannya bukan lagi siapa yang tidak mendengar.

Mungkin sistemnya memang belum sungguh-sungguh memperbaiki sumber masalah.