Politik Nggak Ngaruh ke Hidup? Tunggu Sampai Bencana Datang ke Depan Rumah

Politik nggak ngaruh sama hidupku. Kalimat itu masih akan masuk akal sampai suatu malam bencana datang. Sampai telepon dari keluarga tidak kunjung tersambung. Sampai jaringan komunikasi terganggu selama berjam-jam tanpa kepastian. Pada titik inilah, politik tiba-tiba menjadi sangat personal. Karena politik bukan hanya tentang siapa yang duduk di gedung pemerintahan atau siapa yang berpidato di depan kamera. Politik juga menentukan berapa besar anggaran untuk sistem peringatan dini, seberapa siap tim pencarian dan pertolongan, bagaimana kota ditata, di mana permukiman boleh dibangun, dan seberapa serius negara mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana.

Indonesia tidak hidup di ruang yang bebas risiko. Gempa, tsunami, banjir, longsor, erupsi gunung api, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan merupakan ancaman yang membutuhkan kesiapsiagaan terus-menerus. Karena itu, ketika anggaran lembaga kebencanaan mengalami penyesuaian, pertanyaannya tidak boleh berhenti pada angka penghematan.

Apa konsekuensinya terhadap keselamatan manusia? Data resmi menunjukkan persoalan anggaran ini memang nyata. Untuk 2026, Basarnas menerima pagu akhir sekitar Rp1,455 triliun setelah berbagai penyesuaian kebijakan. Pada pembahasan anggaran 2027, Basarnas menyebut kebutuhan riilnya mencapai Rp3,86 triliun, sementara pagu indikatif yang diterima Rp1,25 triliun. Lembaga tersebut menghitung adanya backlog sekitar Rp2,6 triliun dan mengusulkan tambahan anggaran untuk memperkuat operasi, sarana-prasarana, komunikasi, dan teknologi informasi. Faktanya sangat kompleks. Ada efisiensi, pemblokiran, pergeseran anggaran, relaksasi, serta tambahan anggaran pada pos tertentu.

Masyarakat perlu tahu bagian mana yang dikurangi dan apakah pengurangan tersebut menyentuh kapasitas keselamatan. BMKG, misalnya, mencatat pagu awal 2026 sebesar sekitar Rp2,675 triliun dan pagu efektif sekitar Rp2,463 triliun per 13 Agustus 2026 setelah berbagai penyesuaian. Pada 2027, BMKG memperoleh pagu sekitar Rp2,523 triliun untuk antara lain pemeliharaan peralatan pengamatan, penguatan radar, satelit, pengamatan kelautan, dan sistem peringatan dini.

Ini penting karena BMKG bukan sekadar lembaga yang memberitahu apakah besok akan hujan. Informasi cuaca, gempa bumi, tsunami, dan peringatan dini adalah bagian dari rantai keselamatan. Satu informasi yang terlambat dapat berarti berkurangnya waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Begitu pula Basarnas. Mereka bukan sekadar datang ketika bencana sudah terjadi. Kesiapan personel, kapal, kendaraan, peralatan komunikasi, alat pencarian, dan sarana evakuasi harus tersedia sebelum seseorang membutuhkan pertolongan.

Masalahnya, kita sering baru menyadari pentingnya lembaga-lembaga tersebut ketika semuanya sudah terlambat. Ketika banjir menerjang, baru kita bertanya mengapa tata ruang membiarkan permukiman berkembang di kawasan rawan. Ketika longsor terjadi, baru kita bertanya bagaimana izin pembangunan diberikan. Ketika komunikasi terputus, baru kita menyadari betapa pentingnya sistem komunikasi darurat. Ketika keluarga belum ditemukan, baru kita memahami bahwa satu alat pencarian atau satu kendaraan operasional bisa sangat berarti.

BNPB sendiri pada September 2026 menekankan perlunya perubahan paradigma dari sekadar tanggap darurat menuju pengurangan risiko bencana, termasuk koordinasi lintas sektor dan strategi jangka panjang menghadapi perubahan iklim. Itulah sebabnya persoalan bencana tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengirim bantuan setelah musibah terjadi.

Mengapa orang tinggal di wilayah rawan? Mengapa drainase tidak mampu menampung air? Mengapa kawasan resapan berubah fungsi? Mengapa bangunan berdiri tanpa memperhitungkan risiko? Mengapa rekomendasi ilmuwan tidak selalu menjadi dasar keputusan tata ruang?

Sebab bencana alam memang tidak selalu bisa dicegah. Tetapi banyak korban dapat dikurangi. Dan di situlah kebijakan publik memainkan peran. Jadi, ketika seseorang berkata politik nggak ngaruh sama hidupnya, mungkin ia hanya belum melihat hubungan antara keputusan politik dan hal-hal paling sederhana dalam hidupnya.

Politik ada di balik anggaran yang menentukan kesiapan alat penyelamat. Politik ada di balik tata ruang yang menentukan apakah rumah dibangun di tempat aman. Politik ada di balik kebijakan lingkungan yang menentukan bagaimana alam diperlakukan. Dan politik ada di balik keputusan tentang berapa banyak negara bersedia mengeluarkan uang sebelum bencana datang.

Pada akhirnya, warga tidak meminta negara membuat alam berhenti bergerak. Kita hanya berharap ketika bumi bergerak, hujan turun ekstrem, sungai meluap, atau gunung meletus, negara sudah melakukan sebanyak mungkin hal yang bisa dilakukan sebelumnya. Sebab ketika bencana datang, masyarakat tidak punya waktu untuk memperdebatkan anggaran. Ada bertahun-tahun keputusan anggaran, tata ruang, riset, mitigasi, dan kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh negara. Jadi, politik memang bisa terasa jauh. Sampai suatu hari kita menunggu satu pesan dari keluarga dan berharap negara sudah melakukan pekerjaannya.