Pemerintah Bakal Rombak Buku Pelajaran: Seberapa Mendesak bagi Pendidikan?

Pemerintah tengah menyiapkan perombakan buku pelajaran untuk jenjang SD hingga SMA. Kebijakan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sejumlah buku yang dinilai mudah rusak dan memiliki ukuran tulisan terlalu kecil.

Selain memperbaiki bahan buku dan memperbesar ukuran huruf, pemerintah juga berencana mendesain ulang buku tulis untuk siswa kelas 1 hingga 3 SD. Pembaruan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan dan membuat buku lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Namun, rencana pemerintah ini juga memunculkan pertanyaan. Apakah masalah buku memang menjadi kebutuhan yang paling mendesak dalam pendidikan saat ini? Sebab, di balik buku yang rusak dan tulisan yang terlalu kecil, masih ada masalah pendidikan lain yang tidak kalah penting untuk dibenahi.

Pendidikan Nasional Masih Punya Urusan yang Lebih Mendesak

Perbaikan buku pelajaran tentu bukan kebijakan yang keliru. Namun, pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang dampaknya jauh lebih langsung terhadap proses belajar siswa.

Kesejahteraan guru, misalnya, masih perlu menjadi perhatian. Di sejumlah daerah, masalah pendidikan bahkan lebih mendasar, mulai dari kondisi sekolah yang kurang layak hingga keterbatasan sarana dan prasarana.

Kesenjangan juga terlihat dari akses pendidikan. Tidak semua siswa memiliki kesempatan belajar dalam kondisi yang sama. Ada yang belajar dengan fasilitas lengkap dan akses teknologi yang memadai, sementara siswa di daerah terpencil masih harus berhadapan dengan keterbatasan ruang kelas, internet, tenaga pendidik, atau jarak menuju sekolah.

Dalam situasi seperti itu, rencana perombakan buku pelajaran menurut saya perlu ditempatkan secara proporsional. Buku yang lebih awet dan nyaman dibaca memang bisa membantu kegiatan belajar, tetapi manfaatnya akan terbatas jika masalah yang lebih mendasar belum ikut dibenahi.

Jangan Sampai Pembaruan Berhenti pada Buku

Buku lama bisa diganti dengan buku baru. Kertasnya dibuat lebih tebal, font diperbesar, lalu hasilnya dapat langsung ditunjukkan kepada publik. Namun, keberhasilan pendidikan tidak sesederhana itu.

Kualitas guru, pemerataan fasilitas, akses pendidikan, dan kemampuan siswa memahami pelajaran tidak bisa diperbaiki hanya dalam satu proyek. Perubahannya membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Justru karena tidak langsung terlihat, hal-hal tersebut sering kali lebih sulit mendapatkan perhatian.

Menurut saya, di sinilah pemerintah perlu berhati-hati menentukan prioritas. Pembaruan bukan berarti semua hal lama harus diganti. Jika buku memang terbukti tidak layak, tentu perlu diperbaiki. Namun, jangan sampai pembaruan fisik buku dianggap sebagai tanda bahwa pendidikan sudah banyak berbenah.

Jangan Sampai Buku Baru Jadi Proyek Baru

Rencana perombakan buku pelajaran dalam skala nasional tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mulai dari penyusunan materi, pencetakan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Oleh karena itu, semakin besar skala kebijakannya, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan anggarannya digunakan secara tepat.

Kekhawatiran publik soal proyek pengadaan juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Pngalaman berbagai proyek pengadaan membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana prosesnya akan dijalankan.

Apalagi, pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk mengutamakan kebutuhan siswa, bukan sekadar menghasilkan proyek baru setiap kali ada kebijakan baru.

Menurut saya, pemerintah perlu terbuka soal alasan penggantian buku, jumlah anggaran yang dibutuhkan, proses pengadaan, hingga pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu, publik bisa melihat bahwa anggaran yang dikeluarkan memang digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

Jangan sampai buku yang seharusnya menjadi alat untuk mencerdaskan siswa justru hanya menjadi ladang pengadaan yang menghabiskan anggaran.