Jangan Harap Punya Pemimpin Berkualitas Jika Warganya Buta Politik

Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu. Ia juga ditentukan oleh kualitas warga negara yang memberikan suara dan kualitas orang-orang yang mereka pilih untuk duduk di lembaga perwakilan maupun memegang kekuasaan.

Karena itu, pendidikan politik seharusnya tidak dianggap sebagai urusan menjelang pemilu. Pendidikan politik adalah proses panjang untuk membentuk warga negara yang mampu memahami hak, kewajiban, kekuasaan, kebijakan publik, serta konsekuensi dari setiap pilihan politiknya. Sebab demokrasi tanpa warga negara yang memiliki pemahaman politik yang memadai sangat mudah berubah menjadi sekadar kompetisi popularitas. Masyarakat memilih, tetapi belum tentu memahami apa yang sebenarnya sedang mereka pilih.

Dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar pemilik suara. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Karena itu, warga negara perlu memahami bagaimana kekuasaan bekerja, dari mana anggaran negara berasal, bagaimana kebijakan dibuat, apa fungsi DPR dan pemerintah, bagaimana mengawasi pejabat publik, serta bagaimana menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Tanpa pengetahuan tersebut, hubungan antara rakyat dan kekuasaan mudah berubah menjadi hubungan emosional.

Politisi dipuja bukan karena prestasi kebijakannya, tetapi karena identitas kelompok. Kritik dianggap sebagai serangan terhadap tokoh. Perbedaan pilihan politik berubah menjadi permusuhan. Bahkan kebijakan yang merugikan masyarakat dapat dibela hanya karena dibuat oleh orang atau kelompok yang didukung.

Di sinilah pendidikan politik menjadi penting. Pendidikan politik yang sehat tidak seharusnya mengajarkan masyarakat untuk memilih partai atau tokoh tertentu. Justru sebaliknya, ia harus mengajarkan cara berpikir kritis terhadap semua kekuasaan.

Warga negara harus terbiasa bertanya: Apa programnya? Dari mana anggarannya? Apa dampaknya? Siapa yang mendapatkan manfaat? Siapa yang menanggung biayanya? Apakah kebijakan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya menghasilkan pencitraan?

Kemampuan bertanya seperti itu jauh lebih penting daripada sekadar hafal nama-nama tokoh politik. Lebih jauh lagi, pendidikan politik juga menentukan siapa yang kelak bersedia masuk ke dunia politik. Kita tidak bisa berharap memiliki wakil rakyat yang berkualitas jika sejak awal politik hanya dipahami sebagai jalan menuju kekuasaan, jabatan, popularitas, atau keuntungan pribadi.

Anak muda perlu dikenalkan bahwa politik pada dasarnya adalah aktivitas mengelola kepentingan publik. Menjadi anggota legislatif bukan sekadar mendapatkan kursi. Menjadi kepala daerah bukan sekadar memiliki kekuasaan administratif. Menjadi pejabat publik berarti menerima mandat untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang.

Jika pemahaman semacam itu dibangun sejak sekolah, keluarga, kampus, organisasi masyarakat, dan ruang publik, politik tidak lagi dipandang sebagai dunia yang hanya boleh dimasuki segelintir orang. Sebaliknya, semakin banyak warga yang memiliki literasi politik, semakin besar pula peluang munculnya calon pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan publik.

Masalahnya, pendidikan politik sering kali kalah ramai dibanding propaganda politik. Masyarakat dibanjiri slogan, potongan video, konten media sosial, perang pendapat, dan informasi yang belum tentu benar. Algoritma media sosial bahkan dapat membuat seseorang terus-menerus menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan memverifikasi informasi menjadi bagian penting dari pendidikan politik modern. Warga negara perlu mampu membedakan kritik dengan fitnah, fakta dengan opini, informasi dengan propaganda, serta janji politik dengan kebijakan yang benar-benar dapat dilaksanakan. Pada akhirnya, demokrasi tidak akan menjadi lebih baik hanya karena sistem pemilunya berjalan.

Demokrasi membutuhkan warga yang sadar bahwa satu suara memiliki konsekuensi. Ia membutuhkan masyarakat yang tidak mudah dibeli oleh bantuan sesaat, tidak mudah dimanipulasi oleh sentimen identitas, dan tidak menjadikan politik sebagai fanatisme terhadap tokoh.

Pada saat yang sama, demokrasi membutuhkan orang-orang yang masuk ke politik dengan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah publik, bukan hak istimewa. Karena itu, pendidikan politik seharusnya dimulai jauh sebelum seseorang memiliki hak pilih.

Kita tidak hanya perlu mendidik warga agar tahu siapa yang harus dipilih. Kita perlu mendidik mereka agar tahu mengapa seseorang layak dipilih dan kapan ia harus dikritik setelah terpilih. Sebab kualitas wakil dan pemimpin politik pada akhirnya tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Ia juga merupakan cerminan dari kualitas masyarakat yang memilih, mengawasi, mengkritik, dan mempertanggungjawabkan pilihan politiknya. Jika ingin menghasilkan politikus yang berkualitas, mulailah dengan membangun warga negara yang berkualitas.