Jangan-Jangan Kita Hanya Anti-Oligarki saat Tidak Berkuasa

Ada ironi yang menarik dalam kehidupan politik kampus. Seseorang bisa berdiri paling depan mengkritik oligarki, mengecam kekuasaan yang hanya berputar di antara segelintir elite, berbicara panjang tentang demokrasi, transparansi, partisipasi, dan keadilan. Namun, begitu mendapatkan posisi sebagai ketua organisasi, pola yang sama justru muncul dalam skala yang lebih kecil.

Keputusan penting hanya dibicarakan dengan lingkaran terdekat. Informasi organisasi berputar di antara orang-orang tertentu. Kritik dianggap sebagai ancaman. Orang yang berbeda pendapat perlahan disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan. Oligarki yang dulu dikutuk ketika berada di tingkat negara, ternyata dipraktikkan ketika memegang kursi organisasi.

Tentu, organisasi kampus tidak bisa disamakan begitu saja dengan negara. Kekuasaan, anggaran, dan dampaknya berbeda. Tetapi ada satu hal yang sama: kekuasaan selalu menguji konsistensi seseorang terhadap nilai yang selama ini ia bicarakan. Ketika menjadi oposisi, demokrasi terdengar indah. Ketika menjadi penguasa, demokrasi kadang terasa merepotkan. Sebab demokrasi bukan hanya hak untuk berbicara ketika kita tidak memiliki jabatan. Demokrasi juga berarti bersedia mendengar ketika kritik diarahkan kepada kita sendiri.

Di banyak organisasi mahasiswa, persoalan bukan selalu karena tidak adanya mekanisme demokratis. Secara formal, ada rapat, musyawarah, pemilihan, struktur kepengurusan, forum evaluasi, bahkan mekanisme pertanggungjawaban. Masalahnya bisa muncul ketika mekanisme tersebut hanya menjadi formalitas. Rapat tetap dilakukan, tetapi keputusan sebenarnya sudah dibuat sebelumnya oleh kelompok kecil.

Musyawarah tetap berlangsung, tetapi pendapat yang berbeda sengaja diabaikan. Pemilihan tetap dilaksanakan, tetapi jaringan kekuasaan sudah dibangun jauh sebelum pemungutan suara. Struktur organisasi terlihat demokratis, tetapi kekuasaan sesungguhnya berada pada segelintir orang.

Inilah yang membuat oligarki tidak selalu hadir dalam bentuk dramatis. Ia tidak harus berupa sekelompok elite dengan kekayaan luar biasa. Oligarki bisa muncul dalam bentuk lingkaran pertemanan. Bisa berupa kelompok yang merasa paling senior. Bisa berupa orang-orang yang sudah lama menguasai organisasi. Bisa pula muncul karena ketua hanya mempercayai beberapa orang dan menjadikan mereka sebagai pusat seluruh keputusan.

Akibatnya, organisasi kehilangan keberagaman perspektif. Orang-orang yang memiliki pendapat berbeda memilih diam karena merasa percuma berbicara. Anggota baru tidak memiliki ruang untuk berkembang. Orang yang kritis dianggap tidak loyal. Sementara mereka yang selalu mengatakan “siap, ketua” justru semakin dekat dengan pusat kekuasaan.

Pada titik tertentu, organisasi tidak lagi berjalan berdasarkan gagasan terbaik, melainkan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan pemimpin. Padahal organisasi mahasiswa seharusnya menjadi ruang belajar politik yang sehat. Di kampus, seseorang belajar bagaimana menyusun program, mengelola anggaran, menyelesaikan konflik, memimpin rapat, mempertanggungjawabkan keputusan, dan menghadapi perbedaan pendapat.

Jika dalam ruang kecil saja seseorang sudah belajar menggunakan kekuasaan secara eksklusif, bagaimana kita bisa berharap ketika kelak ia memegang kekuasaan yang lebih besar, ia otomatis menjadi pemimpin yang demokratis? Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar apakah seseorang pernah mengkritik oligarki.

Apa yang ia lakukan ketika memiliki kekuasaan? Apakah ia membuka ruang partisipasi atau justru membangun lingkaran loyalis? Apakah ia memberikan akses informasi secara terbuka atau menyimpannya untuk kelompok tertentu? Apakah ia mampu menerima kritik tanpa menganggapnya sebagai pembangkangan? Apakah keputusan dibuat berdasarkan kepentingan organisasi atau berdasarkan kepentingan kelompok yang paling dekat dengannya?

Konsistensi semacam ini penting karena karakter politik tidak tiba-tiba muncul ketika seseorang menjadi pejabat negara. Kebiasaan menggunakan kekuasaan dibentuk jauh sebelumnya. Cara seorang ketua organisasi memperlakukan anggota yang berbeda pendapat mungkin terlihat sebagai persoalan kecil. Tetapi justru dari persoalan kecil itulah budaya kekuasaan terbentuk.

Seseorang yang terbiasa menganggap kritik sebagai ancaman akan membawa kebiasaan tersebut ke mana pun ia pergi. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa membuka ruang diskusi, membagi informasi, menghargai oposisi, dan mengakui kesalahan sedang belajar menjadi pemimpin yang lebih demokratis. Maka kritik terhadap oligarki seharusnya dimulai dari cermin.

Jangan hanya marah ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite di negara, sementara di organisasi sendiri kita menciptakan versi kecilnya.

Jangan menuntut transparansi dari pemerintah tetapi merahasiakan anggaran organisasi. Jangan mengecam politik dinasti tetapi membangun regenerasi berdasarkan hubungan pertemanan. Jangan berbicara tentang partisipasi publik jika anggota sendiri hanya diminta mengikuti keputusan yang sudah dibuat.

Kekuasaan kecil bukan alasan untuk mengabaikan demokrasi. Justru kekuasaan kecil adalah tempat terbaik untuk menguji apakah nilai demokrasi benar-benar kita yakini atau hanya kita gunakan sebagai senjata ketika sedang berada di luar kekuasaan. Sebab mudah sekali menjadi demokrat ketika kita sedang menjadi korban kekuasaan. Yang jauh lebih sulit adalah tetap menjadi demokrat ketika kitalah yang memegang kekuasaan.

Dan mungkin, sebelum terlalu sibuk menyelamatkan negara dari oligarki, ada baiknya kita memastikan bahwa organisasi kecil yang kita pimpin tidak sedang berubah menjadi kerajaan kecil dengan nama demokrasi.