Karhutla dan Budaya Menunggu Bencana: Mengapa Kita Tak Belajar Mencegah?

Setiap kali kabut asap menyelimuti permukiman, sekolah terganggu, penerbangan terhambat, dan warga mulai mengenakan masker, kita kembali membicarakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah turun tangan, petugas dikerahkan, titik api dipantau, dan berbagai imbauan disebarkan. Namun, setelah api padam dan udara kembali bersih, perhatian publik pun perlahan menghilang.

Siklusnya berulang: kebakaran terjadi, kepanikan muncul, penanganan dilakukan, lalu kita kembali lupa. Inilah persoalan yang lebih besar daripada sekadar api. Karhutla menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu sering membangun kebijakan berdasarkan respons terhadap bencana, bukan pencegahan sebelum bencana.

Padahal, karhutla bukan peristiwa yang sepenuhnya datang tanpa tanda. Musim kemarau, kondisi lahan yang kering, cuaca panas, rendahnya kelembapan, hingga keberadaan lahan gambut yang rentan terbakar merupakan faktor yang dapat dipantau. Ketika kondisi tersebut mulai terbentuk, seharusnya kewaspadaan sudah meningkat. Pencegahan mestinya dimulai jauh sebelum asap terlihat dari kejauhan.

Masalahnya, budaya pencegahan sering kalah populer dibandingkan aksi pemadaman. Memadamkan api terlihat heroik: petugas masuk ke wilayah terbakar, helikopter dikerahkan, selang air disemprotkan, dan operasi besar diberitakan. Sebaliknya, menjaga agar api tidak pernah muncul sejak awal jauh lebih sunyi. Tidak ada gambar dramatis, tidak ada kepulan asap, bahkan mungkin tidak ada yang menyadari bahwa sebuah bencana berhasil dicegah.

Padahal, mencegah satu kebakaran jauh lebih masuk akal daripada membiarkannya membesar kemudian menghabiskan sumber daya untuk memadamkannya.

Karhutla juga tidak bisa semata-mata dilihat sebagai persoalan kehutanan. Asapnya dapat menyeberangi wilayah administratif, mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat biasa yang tidak pernah menyalakan api ikut menanggung akibatnya. Anak-anak, lansia, pekerja lapangan, dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, membicarakan karhutla hanya ketika api sudah berkobar adalah cara berpikir yang terlambat.

Yang perlu diubah adalah cara kita memandang pencegahan. Pemantauan titik panas tidak boleh berhenti sebagai data di layar. Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan lapangan yang cepat: pemeriksaan wilayah rawan, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, kesiapan sumber air, patroli masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pembakaran yang disengaja maupun praktik yang berisiko menimbulkan api.

Masyarakat juga perlu dilibatkan bukan hanya sebagai penerima imbauan. Warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan justru memiliki pengetahuan paling dekat mengenai kondisi wilayahnya. Sistem pencegahan akan jauh lebih kuat jika masyarakat diberi ruang, pengetahuan, sarana, dan saluran pelaporan yang efektif.

Di sisi lain, perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran harus memikul tanggung jawab yang sepadan dengan skala kegiatan dan risikonya. Prinsipnya sederhana: pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan juga harus serius mencegah dampak ekologis dan sosial yang mungkin ditimbulkannya.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pengalaman tentang karhutla. Yang sering kurang adalah kemauan untuk mengubah pengalaman tersebut menjadi kebiasaan pencegahan.

Kita terlalu mudah menganggap bencana sebagai sesuatu yang harus dihadapi ketika sudah terjadi. Padahal, banyak bencana membesar karena tanda-tanda awal diabaikan. Karhutla seharusnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan bukan hanya ketika kita mampu memadamkan api, tetapi ketika kita mampu memastikan api tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi bencana. Jika setiap tahun kita kembali sibuk memadamkan kebakaran yang sama, pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu menangani karhutla. Mengapa kita masih menunggu hutan terbakar untuk mulai bertindak?