Dilema Mental Gratisan: Membongkar Kemalasan dan Desakan Ekonomi Gen Z

Ada satu kebiasaan buruk yang tampaknya sudah menyatu dengan gaya hidup sebagian anak muda: mentalitas serba singkat dan serba gratis. Pengen baca buku? Cari PDF ilegalnya saja. Mau nonton film? Tunggu tiga bulan, nanti juga muncul di situs bajakan. Dengar musik? Buat apa langganan kalau bisa di-download gratis dan diputar sampai bosan. Pakai aplikasi? Selama ada versi "crack"-nya, buat apa beli yang asli?

Namanya juga "mental gratisan". Banyak orang malas bayar karya orang lain, tapi dengan entengnya ngomong, “Yang penting kan gue nggak nyolong.” Padahal, hobi download buku bajakan itu sama saja kayak kamu datang ke warteg, makan kenyang, terus bilang ke penjualnya, “Saya nggak nyuri ya, Bang. Cuma ngambil nasi yang kebetulan udah matang aja.” Sama-sama nggak tahu diri, kan?

Sebenarnya, ini bukan cuma soal malas atau nggak punya moral. Masalahnya ada di isi dompet. Banyak anak muda kerja banting tulang seharian, pulang dengan badan sekaku kanebo kering, eh pas lihat saldo rekening ternyata sudah habis buat kebutuhan pokok. Begitu otak butuh asupan buku atau film biar nggak stres, isi dompet langsung ngajak ngomong lewat bahasa isyarat: "Sadar diri, bos."

Bayangkan saja, data BPS mencatat rata-rata upah buruh kita cuma di angka Rp3,33 juta sebulan. Angka ini memang tidak mewakili semua Gen Z, tapi sukses menampar satu kenyataan pahit: dompet kita jalannya merangkak, sedangkan harga kebutuhan hidup larinya pakai jet. Akhirnya, hiburan naik kelas jadi barang mewah. Mau beli buku berasa investasi saham, mau nonton bioskop berasa harus rapat anggaran saking bikin pusingnya. 

Di tengah kantong yang megap-megap itulah, internet datang membawa surga dunia bernama gratisan. Menurut data Coalition Against Piracy (CAP), ada 54 persen konsumen di Indonesia yang hobi mampir ke situs bajakan. Kocaknya, sebanyak 94 persen dari mereka sebenarnya sadar kalau membajak itu merusak industri kreatif. Mereka tahu itu dosa, tapi ya tetap diklik juga. Di titik inilah moralitas diajak duel sama isi dompet, dan tebak siapa yang menang? Tentu saja si dompet.

Industri buku pun setali tiga uang. Survei IKAPI mencatat 75% penerbit boncos karena karyanya dibajak di marketplace. Harganya bisa anjlok sampai seperlima modal asli. Wajar saja, si pembajak kan modal "copas" doang tanpa perlu bayar royalti penulis, keringat editor, hingga jasa ilustrator. 

Para penulis itu kasihan ya? Jelas. Mereka hidup dari royalti, bukan dari tepuk tangan netizen. Pembajakan itu merampok isi piring mereka secara langsung. Jadi, stop pakai kartu miskin sebagai tiket bebas dosa untuk menghalalkan pembajakan. Tapi di sisi lain, jangan juga hobi mengacungkan palu moralitas ke konsumen, sampai mata kita buta melihat realitas ekonomi yang sedang mencekik mereka.

Bayangkan, Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat kerugian akibat pembajakan film digital tembus Rp25–30 triliun per tahun! Ini bukan lagi level kenakalan bocah warnet yang lupa pulang, melainkan perampokan industri skala besar. Kenapa bisa se-parah ini?

Jawabannya ada pada fenomena ekonomi hari ini: dikit-dikit langganan. Mau dengar musik, nonton film, simpan foto di cloud, sampai baca buku, semuanya minta jatah bulanan. Efeknya, gaji pekerja zaman sekarang habis duluan sebelum sempat dinikmati, berubah jadi modal bayar subscription.

Jelas, kita tidak bisa menuntut semuanya serbagratis. Hak Kekayaan Intelektual itu bisnis nyata, bukan lembaga amal. Bahkan negara sudah memagarinya lewat UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kreator berhak kaya dari hasil keringatnya sendiri.

Inti masalahnya ada pada ekosistem kita yang timpang. Bayangkan, saat buku original harganya selangit, versi bajakan cuma modal empat sampai delapan ribu perak. Di titik ini, iman konsumen berkantong tipis jelas goyah. Pilihan moral memang ada, tapi tekanan ekonomi jauh lebih nyata. 

Makanya, memberantas pembajakan tidak akan mempan kalau cuma modal khotbah "Sadar Hak Cipta". Negara harus menjamin kalau menikmati karya budaya itu bukan cuma hak kaum elite. Industri harus putar otak cari harga yang masuk akal. E-commerce harus tegas menendang toko bajakan, dan penegak hukum harus mulai kerja—jangan cuma gerak cepat pas kasusnya sudah viral!

Ujung-ujungnya, siapa yang harus disalahkan? Pembajak jelas keliru. Kreator juga tidak bisa dipaksa menjual karyanya dengan harga murah sampai harus hidup dari belas kasihan. Tapi ingat, negara punya PR besar agar industri ini tidak berjalan dengan satu kaki. Jangan cuma menuntut warga taat hukum, sementara akses legalnya dibiarkan makin menjauh dari dompet rakyat. 

Mental gratisan itu buruk, sepakat. Namun sebelum menunjuk hidung orang yang terpaksa cari jalan pintas, mari kita renungkan: kenapa asupan otak dan hiburan di negeri ini malah berasa barang mewah yang cuma bisa dinikmati segelintir orang?

Intinya, kita memang sedang terjebak dalam sistem yang timpang: jalur legal terlalu mahal, sedangkan jalur ilegal cuma butuh sekali klik. Selama ketimpangan ini dibiarkan, kita akan terus berputar di lingkaran setan yang sama. Konsumen membajak karena bokek, kreator tekor, industri sekarat, akses resmi makin susah, lalu ujung-ujungnya konsumen balik membajak lagi. 

Begitulah realitasnya saat moralitas diajak duel sama isi dompet. Moral boleh saja berteriak paling keras, tapi dompet yang selalu punya jawaban paling cepat.