Menjinakkan Akal Sehat: Mengapa Rocky Gerung Lembek di Era Prabowo?

Coba bayangkan, apa jadinya kalau macan panggung yang biasanya meraung paling kencang mendadak mengeong dengan halus? Itulah pemandangan menggelitik yang belakangan ini disuguhkan oleh penikmat akal sehat sejuta umat, Rocky Gerung. 

Dahulu, menyebut nama Rocky Gerung saja sudah cukup untuk membuat para penguasa gentar. Pada era Jokowi, Rocky layaknya pengeras suara yang baterainya tidak pernah habis. Kritik tajam dilemparkan, istilah filsafat digulirkan, dan pemerintah dibedah hingga ke tulang-belulangnya. Namun kini, di zaman Prabowo, gema dari pengeras suara itu mulai berubah. Meski sisa-sisa kelantangannya masih ada, volumenya seolah merosot hingga ke oktaf paling rendah.

Kecurigaan ini tidak muncul dari ruang kosong. Pandji Pragiwaksono pernah mempertanyakan hal serupa saat berbincang dengan Rocky dalam konten “SKAKMAT ROCKY GERUNG” pada Juli 2025. Kala itu, Pandji bertanya langsung mengapa Rocky terasa jauh lebih galak kepada Jokowi ketimbang kepada pemerintahan Prabowo. 

Tentu saja, Rocky tidak sepenuhnya bungkam terhadap Prabowo. Buktinya, ia masih sempat menyentil kebijakan andalan sang presiden.

“Kebijakan Prabowo itu sifatnya populis. Kebijakan yang sifatnya populis itu boros, seperti, makan bergizi gratis, untuk mendapatkan dukungan. Persoalannya, kebijakan seperti itu membutuhkan anggaran yang besar dan kita harus melihat bagaimana pendanaannya,” ujar Rocky dalam Siniar “Skakmat” di kanal youtube Pandji Pragiwaksono.

Melihat kritikannya yang masih menyoroti urusan dompet negara, rasanya terlalu gegabah jika kita langsung menuding Rocky telah berbalik arah menjadi corong pemerintah. Lagipula, belum ada stempel resmi yang menyatakan dirinya sebagai juru bicara istana. Sebab kalau dia benar-benar sudah merapat, oposisi kita hari ini resmi kehilangan salah satu panggung komedi politik terbaiknya.

Namun, persoalannya bukan di situ. Hal yang paling mengusik justru adalah merosotnya temperatur kritiknya. Rocky memang masih rajin bersuara, jargon 'akal sehat' dan 'dungu' tetap nyaring ia dengungkan demi menyerang kebijakan penguasa. Sialnya, dalam beberapa panggung perdebatan, taring kritiknya terasa jauh lebih jinak di hadapan kekuasaan, sangat kontras dengan sosok Rocky yang kita kenal di era sebelumnya.

Misteri ini justru menemukan titik terang yang menarik setelah Rocky membuat pengakuan mengejutkan di siniar “Skakmat” bersama Pandji Pragiwaksono.

Ia blak-blakan mengaku pernah bertemu dengan Sufmi Dasco Ahmad pada April 2025. Alih-alih mengelak, Rocky justru memamerkan kedekatan itu dengan kelakar khasnya dengan menjuluki Dasco sebagai “kawan politik” dan memplesetkan singkatan Kapolda menjadi “Kawan Politik Dasco”. 

Baginya, Dasco adalah jembatan yang mencoba membuka ruang dialog antara kubu kritis dan Presiden Prabowo, sebuah langkah yang bahkan dipuji Rocky sebagai bentuk kematangan politik.

Tentu saja, tidak ada yang keliru dari sebuah dialog. Dalam lanskap demokrasi, oposisi tidak selamanya harus mengunyah batu sambil berteriak histeris di depan pagar istana. Kritikus boleh bersua penguasa, dan penguasa sah-sah saja menjamu kritikus. Demokrasi, bagaimanapun, bukanlah ajang perlombaan untuk merawat permusuhan abadi.

Namun, justru di celah inilah teori kooptasi menjadi menarik. Kekuasaan tak selamanya butuh tamparan keras untuk membungkam kritik.

Terkadang, penguasa hanya perlu membukakan pintu, menyodorkan kursi empuk, menuangkan secangkir kopi hangat, lalu mendengarkan segala keluh kesahnya dengan takzim. Seketika itu juga, kritik yang tadinya menghantam tembok kokoh melunak menjadi sekadar obrolan hangat di ruang makan.

Rocky tentu saja berkilah bahwa pertemuan tersebut bukanlah tanda dirinya telah bertekuk lutut. Ia bahkan berulang kali menegaskan akan tetap berdiri di garis depan untuk menguliti kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat. Katakanlah kita mempercayai klaim itu sebagai manifesto politiknya. Namun, sebagai publik, kita tetap berhak curiga dengan apa yang terjadi.

Sebab, panggung politik nyatanya sering kali bekerja di balik layar, melalui jalinan akses, kehangatan kedekatan, rajutan jaringan, hingga obrolan informal yang perlahan mengikis ketegangan antar-lawan. Di titik krusial inilah, batas tipis antara seorang kritikus radikal dan seorang mitra dialog kekuasaan menjadi ruang pertunjukan yang begitu seksi untuk terus kita amati.

Contoh baru ini terlihat gamblang dalam perdebatan sengit antara Rocky Gerung, Feri Amsari, dan Margarito Kamis saat menguliti topik Kopdes Merah Putih serta keterlibatan TNI di sektor pertanian. Di satu sisi, Rocky memandang koperasi tersebut sebagai perpanjangan tangan dari ekonomi kerakyatan bernafaskan sosialisme. 

Namun di sisi lain, Feri Amsari mempertanyakan apakah wadah ini benar-benar tumbuh murni dari rahim kebutuhan masyarakat, atau justru sengaja dicangkokkan dari atas oleh negara?

Gugatan Feri ini sangat mendasar. Sebab, sebuah program tidak serta-merta menjadi sosialistis hanya karena ditempeli label “koperasi”. Entitas ini memanggul sejarah panjang tentang prinsip demokrasi anggota dan kemandirian kolektif.

Proyek bentukan penguasa yang dipaksakan dari puncak kekuasaan jelas melahirkan konsekuensi politik yang jauh berbeda dibanding gerakan ekonomi yang lahir organik dari keringat warga desa.

Sah-sah saja jika Rocky beralih haluan, atau menganggap Prabowo tak sama dengan Jokowi. Namun yang pasti, ada pergeseran tensi di sana—dari hobi adu urat saraf menjadi ruang obrolan hangat yang perlahan mengaburkan tajamnya sebuah kritik.

Tanpa bukti, menuduh adanya transaksi politik di balik ruang tertutup itu hanyalah prasangka murahan. Kolom ini tidak sedang menjual rumor. Tugas kita hanyalah membaca gejala yang tampak di permukaan.

Demokrasi rapuh jika oposisi cuma bertumpu pada satu figur. Hari ini Rocky tajam, kita merasa diwakili. Besok ia melunak, kita panik seolah 'akal sehat' nasional ikut pensiun. Itulah penyakit akut politik kita: selalu gemar mencari juru selamat. 

Kita hobi mengorbitkan tokoh, menitipkan kemarahan, lalu merasa dikhianati saat mereka berubah haluan. Padahal, oposisi bukanlah milik Rocky Gerung, influencer, atau pesohor yang sedang viral. Perjuangan ini butuh kerja kolektif dari organisasi, serikat, pers merdeka, kampus, hingga warga biasa yang bergerak bersama.

Rocky boleh saja melunak, menajam, mesra dengan kekuasaan manapun, atau tetap mengkritiknya. Itu urusan dia. Namun, satu hal yang haram ikut lembek adalah kita: masyarakat sipil. 

Demokrasi yang sehat tidak butuh satrio piningit untuk menjadi juru selamat. Sistem ini hanya butuh orang-orang biasa yang berani bersuara, berserikat, dan sesekali mengganggu kenyamanan penguasa. Akal sehat tidak boleh dijinakkan oleh kekuasaan, ia hanya perlu berhenti dititipkan pada satu orang.