Belajar dari Lee Jae Myung: Ketika Presiden Mendengarkan Kekecewaan Rakyat

Ada sesuatu yang menarik dari cara Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menghadapi turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahannya. Ketika angka kepuasan terhadap kinerjanya merosot, Lee tidak sekadar berbicara mengenai pencapaian pemerintah atau menyalahkan keadaan.

Dalam konferensi pers pada 18 September 2026, ia justru mengakui kekurangan pemerintahannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Saat itu, tingkat kepuasan terhadap kinerjanya berada di angka 37 persen, sementara 56 persen responden memberikan penilaian negatif.

Sikap tersebut menarik karena seorang pemimpin tidak selalu mudah mengatakan bahwa dirinya memiliki kekurangan. Dalam politik, mengakui kesalahan sering kali dianggap sebagai kelemahan. Padahal, bagi masyarakat, pengakuan semacam itu justru dapat menunjukkan bahwa kritik publik benar-benar didengar.

Lee bahkan mengakui bahwa kekecewaan masyarakat membuatnya terkejut dan menyatakan bahwa persoalan yang terjadi berkaitan dengan kekurangannya sendiri. Dengan kata lain, ia mencoba melihat persoalan bukan hanya dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga dari pengalaman masyarakat yang terdampak kebijakan.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat juga tidak kekurangan alasan untuk menyampaikan kritik. Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang merupakan program unggulan pemerintah.

Program ini menghadapi berulang kali laporan mengenai dugaan keracunan makanan. Data yang dikutip berbagai laporan menunjukkan lebih dari 50.000 orang telah terdampak kasus keracunan yang dikaitkan dengan program tersebut sejak diluncurkan. Bahkan, sejumlah orang tua membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

Tentu pemerintah tidak tinggal diam. Investigasi dilakukan, prosedur keamanan makanan diperketat, dan sejumlah dapur penyedia makanan mendapat evaluasi. Namun, pertanyaan yang lebih besar tetap layak diajukan, seperti apakah setiap kritik terhadap MBG benar-benar diperlakukan sebagai bahan introspeksi atau lebih sering dipandang sebagai serangan terhadap program pemerintah?

Pertanyaan serupa dapat diarahkan pada persoalan kebakaran hutan dan lahan. Baru-baru ini, kelompok masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat bahkan menggugat Prabowo serta sejumlah pejabat terkait respons pemerintah terhadap kebakaran hutan.

Gugatan tersebut tentu merupakan posisi hukum para penggugat dan prosesnya harus dilihat secara objektif. Namun, keberadaan gugatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang merasa respons pemerintah terhadap persoalan lingkungan belum memadai.

Namun, kritik juga harus disampaikan secara adil. Tidak tepat jika dikatakan Prabowo sama sekali tidak menunjukkan empati terhadap musibah. Pada 16 September 2026, misalnya, Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada korban dan keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Ia juga meminta dilakukan investigasi secara mendalam dan objektif terhadap kecelakaan tersebut.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang presiden pernah mengucapkan "maaf" atau "belasungkawa". Yang lebih penting adalah seberapa jauh seorang pemimpin bersedia melakukan introspeksi ketika kritik terus bermunculan.

Rakyat yang mengkritik pemerintah tidak selalu sedang membenci pemerintah. Bisa jadi mereka sedang menunjukkan bagian yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika orang tua mempertanyakan keamanan makanan anak mereka, ketika masyarakat mempertanyakan penanganan bencana lingkungan, atau ketika publik kecewa terhadap suatu kebijakan, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan hanya "Mengapa mereka mengkritik saya?" Pertanyaan yang lebih penting adalah "Apa yang membuat mereka sampai mengkritik saya seperti ini?"

Seorang presiden tidak harus selalu mengakui bahwa rakyat benar. Namun, seorang pemimpin seharusnya memiliki keberanian untuk memeriksa kembali kebijakannya ketika kritik datang terus-menerus.

Pada akhirnya, meminta maaf bukan berarti menyerah. Mengakui kekurangan bukan berarti kehilangan wibawa. Justru, keberanian untuk berkata "saya salah" dapat menjadi awal untuk memperbaiki sesuatu.

Sebab kekuasaan seharusnya bukan hanya tentang bagaimana mempertahankan program, tetapi juga tentang kesediaan mendengarkan orang-orang yang merasakan langsung dampaknya.