Demo Mahasiswa UINSA: Tuntut Transparansi Rektorat Tanpa Harus Merugikan Rekan Sendiri

Gelombang aksi demonstrasi yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Aksi yang berlangsung sejak Rabu (16/9) di depan gedung rektorat ini membawa tuntutan tegas, yaitu menolak kepemimpinan Prof. Akh. Muzakki untuk periode berikutnya serta mempertanyakan transparansi proses Pemilihan Rektor (Pilrek) yang dinilai kurang terbuka.

Keberanian mahasiswa mengawal kebijakan kampus dan menuntut akuntabilitas birokrasi adalah tradisi kritis yang patut dihargai. Kampus sejatinya memang ruang tumbuhnya kebebasan berpendapat sekaligus mimbar aspirasi. Namun, ketika melihat eskalasi metode aksi di lapangan, ada hal penting yang perlu direfleksikan bersama.

Pada aksi Rabu lalu, penyampaian aspirasi diwarnai pembakaran ban di sejumlah titik sebagai bentuk penolakan atas pengangkatan Prof. Muzakki menjadi rektor UINSA untuk kedua kalinya. Memasuki Senin pagi (21/9), massa aksi kembali menduduki gerbang dan menghadang dosen serta tenaga kependidikan yang hendak memasuki area kampus. Akibatnya, aktivitas akademik terhenti seketika pada hari efektif perkuliahan.

Dampak pemblokiran itu dirasakan langsung oleh mahasiswa lain yang tidak terlibat dalam aksi. Banyak jadwal perkuliahan dibatalkan mendadak. Mahasiswa tingkat akhir yang tengah berjuang menyelesaikan skripsi pun harus menelan kekecewaan, sebab jadwal bimbingan dan pengurusan administrasi akademik ikut terhambat. Bagi sebagian mahasiswa akhir, jadwal bimbingan yang hilang bukan sekadar soal waktu, melainkan juga menyangkut target kelulusan, biaya kuliah, dan rencana masa depan.

Di sinilah letak dilemanya. Niat awal aksi adalah menyuarakan keadilan dan kebebasan akademik demi kemajuan kampus. Namun, dalam praktiknya, metode yang dipilih justru merenggut hak dasar mahasiswa lain untuk memperoleh akses pendidikan. Niat mulia membela kepentingan civitas akademika menjadi kontradiktif ketika aksi tersebut justru merugikan sesama rekan mahasiswa. Perjuangan yang mengatasnamakan keadilan semestinya tidak menciptakan ketidakadilan baru bagi pihak lain.

Menyuarakan aspirasi tidak harus selalu identik dengan pemblokiran fasilitas umum atau perusakan aset bersama. Fasilitas kampus dibangun dan dirawat untuk kepentingan seluruh civitas akademika, termasuk mereka yang berbeda pandangan dengan massa aksi. Ketika akses ke fasilitas tersebut ditutup secara sepihak, yang terdampak bukan hanya pihak yang dituju, melainkan juga banyak orang yang tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan pemilihan rektor.

Sebagai insan akademis, mahasiswa seharusnya mampu merumuskan bentuk aksi alternatif yang lebih taktis, elegan, dan tepat sasaran. Tekanan terhadap birokrasi kampus dapat dilakukan melalui audiensi terbuka yang dikonsolidasikan secara terorganisasi, kajian kritis yang dipublikasikan secara luas, kampanye kreatif di media digital, hingga jalur hukum apabila memang ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan rektor. Cara-cara ini tidak hanya menjaga kelancaran aktivitas akademik, tetapi juga memperkuat legitimasi tuntutan di mata publik.

Di sisi lain, pihak rektorat juga memiliki tanggung jawab. Kritik mengenai transparansi Pilrek semestinya dijawab dengan keterbukaan informasi, bukan dengan sikap defensif. Dialog yang jujur dan terbuka dapat meredakan ketegangan sebelum berkembang menjadi konfrontasi. Semakin terbuka proses pengambilan keputusan, semakin kecil pula ruang bagi kecurigaan dan kesalahpahaman.

Penyampaian aspirasi adalah hak yang sah dan dilindungi. Namun, apabila dalam proses memperjuangkan hak tersebut mahasiswa juga melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, hal itu bukanlah cerminan gerakan mahasiswa yang bijak. Gerakan yang kuat tidak diukur dari seberapa keras suaranya atau seberapa besar gangguan yang ditimbulkan, melainkan dari seberapa jernih gagasannya dan seberapa besar kepeduliannya terhadap sesama.

Pada akhirnya, kampus adalah rumah bersama. Kritik boleh tajam, tuntutan boleh keras, tetapi keduanya semestinya disampaikan tanpa mengorbankan hak orang lain untuk belajar dan bekerja. Semoga dinamika di UINSA ini dapat diselesaikan melalui dialog yang sehat, sehingga marwah kampus sebagai ruang intelektual tetap terjaga.