Korea Selatan Libatkan Warga Lawan Deepfake, Indonesia Bisa Belajar Apa?

Teknologi kecerdasan buatan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan AI, tetapi perkembangan tersebut juga membawa persoalan baru. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi untuk membuat konten deepfake.

Korea Selatan menjadi salah satu negara yang tengah berupaya menghadapi persoalan tersebut. Dilansir dari Korean Times pada hari (25/9), Pemerintah Korea Selatan melibatkan masyarakat untuk melaporkan situs, tautan mirror, maupun kanal yang diduga digunakan untuk menyebarkan konten seksual ilegal dan deepfake melalui portal E-People. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk mendukung penindakan maupun penyusunan kebijakan.

Langkah tersebut menarik untuk diperhatikan Indonesia. Bukan berarti Indonesia harus menyalin kebijakan Korea Selatan, tetapi karena persoalan deepfake semakin membutuhkan perhatian serius.

Deepfake Bukan Lagi Sekadar Teknologi

Deepfake sering kali dipahami sebatas teknologi yang mampu membuat foto atau video terlihat nyata. Padahal, ketika teknologi tersebut digunakan tanpa persetujuan seseorang, persoalannya dapat berubah menjadi jauh lebih serius. Konten seksual palsu, misalnya, dapat dibuat dengan memasukkan wajah seseorang ke dalam materi yang tidak pernah dibuat atau disetujui oleh orang tersebut.

Bagi korban, persoalannya tidak berhenti ketika konten berhasil dihapus. File digital dapat disalin, diunggah kembali, dan berpindah dari satu platform ke platform lain.

Korea Selatan sendiri menghadapi peningkatan kasus yang berkaitan dengan deepfake. Data yang dipaparkan dalam sebuah forum menunjukkan bahwa kasus deepfake menjadi kategori terbesar dalam penindakan cybersex crime pada 2025, dengan 1.553 kasus atau 35,2 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru bagi penegakan hukum.

Warga Bisa Membantu, tetapi Negara Tetap Bertanggung Jawab

Pelibatan masyarakat seperti yang dilakukan Korea Selatan memiliki alasan yang cukup jelas. Ruang digital sangat luas, sedangkan kemampuan aparat untuk memantau seluruh aktivitas di internet tentu memiliki keterbatasan. Warga yang menemukan situs atau kanal penyebaran konten ilegal dapat menjadi sumber informasi awal bagi aparat.

Namun, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak berarti masyarakat harus mengambil alih pekerjaan penegakan hukum. Warga cukup menjadi pihak yang melaporkan. Setelah itu, pemerintah dan aparat memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi laporan, melakukan penyelidikan, menindak pelaku, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan.

Hal ini penting karena penanganan kejahatan digital juga memiliki tantangan lintas negara. Platform yang digunakan pelaku bisa berada di luar yurisdiksi Indonesia, sementara korban dan pelaku dapat berada di negara yang berbeda. Artinya, memberantas deepfake membutuhkan lebih dari sekadar kesadaran pengguna internet. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, dan masyarakat.

Berkaca dari Korsel, Indonesia Jangan Menunggu Korban Bertambah

Dari Korea Selatan, Indonesia setidaknya dapat melihat bahwa persoalan deepfake perlu dipersiapkan sejak sekarang. Edukasi mengenai AI dan literasi digital penting agar masyarakat memahami bahwa tidak semua foto atau video yang beredar di internet merupakan informasi yang dapat dipercaya.

Namun, literasi saja tidak cukup. Indonesia juga membutuhkan mekanisme pelaporan yang mudah dipahami masyarakat, respons yang cepat terhadap laporan, serta perlindungan terhadap identitas korban.

Identitas korban, foto pribadi, maupun informasi lain yang dapat mengarah pada pengenalan korban harus ditangani dengan hati-hati. Upaya menghapus konten ilegal seharusnya tidak malah membuat konten atau data mengenai korban semakin tersebar.

Pada akhirnya, teknologi AI akan terus berkembang. Kemampuan membuat deepfake pun kemungkinan semakin mudah diakses. Karena itu, Indonesia tidak harus menunggu kasus menjadi besar untuk mulai membangun sistem perlindungan.

Korea Selatan dapat menjadi salah satu contoh bahwa menghadapi deepfake membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Masyarakat dapat membantu menemukan dan melaporkan, tetapi negara tetap harus memastikan laporan tersebut berujung pada perlindungan dan penegakan hukum.

Sebab, tantangan terbesar dari deepfake bukan hanya bagaimana membedakan mana yang asli dan palsu. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan seseorang tidak kehilangan rasa aman hanya karena wajahnya dapat digunakan orang lain tanpa izin.