Kalau Tiap Tahun Harus Disuntik Anggaran, Apa yang Sebenarnya Dibangun?

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program. Ada bantuan, pelatihan, pembangunan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, subsidi, hingga berbagai proyek yang diklaim untuk meningkatkan kesejahteraan. Masalahnya bukan semata-mata pada besar kecilnya anggaran. Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah uang negara dibelanjakan, apa yang tersisa?

Sebuah program publik semestinya tidak hanya menghasilkan laporan penyerapan anggaran. Ia harus menghasilkan perubahan yang bisa bertahan setelah anggaran selesai dibelanjakan. Tidak semua program pemerintah memang harus menghasilkan keuntungan finansial. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana, misalnya, memiliki manfaat sosial yang tidak selalu bisa dihitung seperti laba perusahaan. Namun, untuk program pemberdayaan ekonomi, pertanian, peternakan, UMKM, koperasi, atau bantuan produktif, pertanyaan tentang keberlanjutan seharusnya menjadi kewajiban.

Misalnya, pemerintah memberikan bantuan kambing kepada kelompok masyarakat. Jangan berhenti pada seremoni penyerahan hewan dan foto bersama. Harus ada sistem yang menjelaskan siapa penerimanya, bagaimana hewan dipelihara, bagaimana reproduksinya dikelola, siapa membeli hasil ternak, bagaimana keuntungan dibagi, bagaimana risiko penyakit ditangani, dan kapan kelompok tersebut dianggap sudah mampu berdiri sendiri. Kalau setiap beberapa tahun kelompok yang sama kembali meminta bantuan dengan alasan modalnya habis, mungkin yang bermasalah bukan sekadar penerimanya. Bisa jadi desain programnya memang sejak awal tidak dibuat untuk mandiri. Di sinilah pemerintah perlu mulai membedakan bantuan konsumtif dengan investasi publik yang produktif.

Program produktif tidak berarti rakyat harus disuruh mengembalikan seluruh bantuan kepada negara. Maksudnya adalah menciptakan mekanisme agar modal publik dapat berkembang. Pemerintah bisa membangun fasilitas produksi yang dikelola secara profesional, menyediakan akses pasar, memberikan modal bergulir dengan mekanisme pengembalian yang sehat, atau membangun rantai usaha yang memungkinkan penerima memperoleh pendapatan secara berkelanjutan.

Bayangkan jika sebuah program peternakan tidak hanya memberikan hewan, tetapi juga membangun ekosistem: bibit, pakan, layanan kesehatan hewan, pendampingan, koperasi pemasaran, akses pembeli, pencatatan keuangan, hingga pengolahan produk. Anggaran awal memang tetap dibutuhkan. Namun setelah sistem berjalan, sebagian biaya operasional dapat ditutup dari aktivitas ekonomi yang tercipta.

Inilah perbedaan antara membelanjakan anggaran dan membangun sistem. Masalah berikutnya adalah pertanggungjawaban. Selama ukuran keberhasilan terlalu sering berhenti pada jumlah anggaran yang terserap, jumlah penerima bantuan, atau jumlah kegiatan yang terlaksana, birokrasi memiliki insentif untuk mengejar output administratif.

Padahal masyarakat membutuhkan outcome: berapa orang yang benar-benar meningkatkan pendapatannya? Berapa usaha yang masih bertahan dua atau tiga tahun kemudian? Berapa aset yang masih berfungsi? Berapa kelompok yang sudah tidak membutuhkan bantuan lanjutan? Berapa rupiah nilai ekonomi yang tercipta dari setiap rupiah anggaran? Pertanyaan semacam ini memang lebih sulit dijawab. Tetapi justru karena sulit, pemerintah harus membangunnya menjadi sistem.

Setiap program seharusnya memiliki teori perubahan, indikator keberhasilan, target waktu, mekanisme audit, basis data penerima, evaluasi independen, dan skenario penghentian. Jika program gagal mencapai target, pemerintah harus berani memperbaiki desain atau menghentikannya. Bukan sekadar mengganti nama program lalu menganggarkan kembali kegiatan serupa pada tahun berikutnya. Negara tentu tetap membutuhkan anggaran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tetapi bantuan tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan ketergantungan tanpa batas.

Uang publik seharusnya tidak hanya habis menjadi kegiatan. Ia harus berubah menjadi aset, keterampilan, pekerjaan, usaha, infrastruktur, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat. Pada akhirnya, ukuran program pemerintah bukan seberapa ramai ketika diluncurkan, melainkan apa yang masih hidup ketika anggarannya sudah selesai. Kalau sebuah program selalu membutuhkan uang baru agar tetap berjalan, mungkin yang perlu dievaluasi bukan hanya anggarannya. Mungkin sejak awal kita belum benar-benar membangun program, kita hanya membangun pengeluaran.