Anggaran Perpusnas Dipangkas, tapi Target Literasi Harus Naik: Masuk Akal?

Membaca mungkin terlihat seperti aktivitas sederhana. Tinggal membuka buku, mencari informasi, kemudian memahami isinya. Namun, membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat tidak sesederhana itu.

Ada akses yang harus disediakan, koleksi yang perlu diperbarui, perpustakaan yang harus dirawat, hingga komunitas literasi yang membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, ketika anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dipangkas hampir setengah, pertanyaannya bukan hanya soal berapa banyak uang yang berkurang.

Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana target literasi masyarakat bisa terus ditingkatkan jika fasilitas dan program yang menopangnya justru ikut tersendat?

Anggaran Dipangkas, Program Literasi Ikut Terdampak

Pada 2025, anggaran Perpusnas mencapai Rp721 miliar. Namun, pada 2026, anggaran tersebut turun menjadi Rp377 miliar. Dampaknya bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Kepala Perpusnas Aminudin Aziz menyebut efisiensi anggaran tersebut berpengaruh langsung terhadap sejumlah aktivitas literasi, termasuk distribusi buku.

Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas menjalankan program pembagian buku ke berbagai titik, seperti desa, taman baca, hingga lembaga pemasyarakatan. Setiap lokasi mendapatkan sekitar 1.000 buku.

Program tersebut disebut mendapat sambutan positif. Namun, pada 2026, distribusi buku tersebut tidak lagi dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.

Dampaknya juga terasa di daerah. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, operasional perpustakaan keliling dikurangi. Sementara di Surakarta, koleksi perpustakaan daerah tidak kunjung bertambah sehingga muncul kekhawatiran terhadap keberlangsungan akses bacaan bagi masyarakat.

Di sisi lain, hibah buku dari Perpusnas selama ini turut membantu perpustakaan komunitas mempertahankan koleksinya. Ketika dukungan tersebut berpotensi berhenti, komunitas yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli buku baru tentu menghadapi persoalan tersendiri.

Target Literasi Harus Naik, Tapi Bagaimana Caranya?

Persoalan ini menjadi semakin menarik jika melihat target pemerintah dalam RPJMN 2025–2029. Perpusnas memiliki target meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) hingga 72,50 dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) hingga 75,50 pada 2029.

Target tersebut tentu menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Namun, target tidak berdiri sendiri. Ketika perpustakaan keliling harus dikurangi, koleksi buku tidak diperbarui, bantuan buku tersendat, dan program pembinaan ikut terdampak, wajar jika muncul pertanyaan mengenai bagaimana target tersebut akan dicapai.

Kepala Perpusnas sendiri menyampaikan bahwa target perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sebab, target yang ditetapkan dengan dukungan anggaran besar tentu memiliki ruang pelaksanaan yang berbeda ketika anggaran yang tersedia jauh lebih kecil.

Literasi Bukan Sekadar Urusan Buku

Di sinilah persoalan pemangkasan anggaran Perpusnas seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan lembaga semata. Literasi berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi. Artinya, ketika akses terhadap buku dan perpustakaan melemah, yang terdampak bukan hanya mereka yang sudah gemar membaca.

Anak-anak di daerah, pelajar, komunitas, hingga masyarakat yang bergantung pada perpustakaan publik juga dapat kehilangan salah satu akses untuk mendapatkan bahan bacaan.

Pemerintah tentu memiliki banyak kebutuhan yang harus dibiayai. Efisiensi anggaran juga dapat menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Namun, ketika sebuah lembaga tetap dibebani target peningkatan literasi, konsekuensi dari pemangkasan anggaran juga perlu diperhitungkan secara realistis.

Sebab, meningkatkan kegemaran membaca tidak cukup hanya dengan menetapkan angka target. Masyarakat perlu memiliki akses terhadap bahan bacaan terlebih dahulu. Kalau buku semakin sulit diperbarui, perpustakaan keliling semakin terbatas, dan komunitas literasi kehilangan dukungan, lalu dari mana kebiasaan membaca itu akan tumbuh?

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata apakah anggaran Perpusnas terlalu besar atau terlalu kecil. Yang lebih penting adalah memastikan target literasi, anggaran, dan kemampuan pelaksanaannya berjalan dalam arah yang sama.

Sebab, mencerdaskan masyarakat bukan hanya soal membuat masyarakat mau membaca, tetapi juga memastikan ada sesuatu yang bisa mereka baca dan akses yang memungkinkan mereka mendapatkannya.