Kolom

Belajar dari Sejarah: Membedah Canggihnya Pengorganisasian Akar Rumput PKI

Belajar dari Sejarah: Membedah Canggihnya Pengorganisasian Akar Rumput PKI
Bendera merah PKI dengan gambar bintang serta palu dan arit dalam festival malam hari. (Pexels/Hong Son)

Saban September tiba, ingatan kolektif kita nyaris selalu terseret ke titik pusar yang itu-itu saja: G30S, tragedi 1965–1966, dan warisan trauma puluhan tahun. Memang, semua itu jelas penting. Korban kekerasan negara berhak atas keadilan dan sejarahnya tidak boleh dihapus. Namun, sejarah kita jadi terlalu sempit kalau dipaksa berhenti sebatas narasi dukacita saja.

Sisi lain yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana organisasi PKI masa itu bisa begitu lihai merajut jaringan organisasi massa hingga masuk ke pelosok desa. Catatan American Political Science Review tahun 1957 merekam klaim angka yang tidak main-main: BTI menampung 3 juta orang, SOBSI 2,7 juta, Pemuda Rakjat 800 ribu, dan Gerwani berkisar 671 ribu jiwa.

Angka-angka ini membuktikan bahwa pengaruh mereka tidak dibangun sekadar bermodalkan poster atau pidato di kota besar. Kekuatan itu tumbuh subur karena organisasinya rela repot mengurus hajat hidup sehari-hari rakyatnya: mulai dari urusan cangkul petani, keringat buruh, ruang gerak perempuan, kelompok pemuda, hingga panggung kebudayaan warga.

BTI atau Barisan Tani Indonesia adalah contoh paling gamblang dari kerja organisasi model begitu. Ensiklopedia Kementerian Kebudayaan mencatat BTI lahir pada 1945 dari gabungan berbagai serikat tani dan buruh, dengan Asmoe Tjiptosoedarsono sebagai salah satu pendirinya. Riset Willy Alfarius di UGM bahkan menyimpulkan BTI sebagai prototipe gerakan tani yang modern, terstruktur rapi, dan matang.

Riset tersebut menemukan bahwa BTI rutin menggelar kelas baca-tulis, penyuluhan pengetahuan umum, pengasahan nalar, hingga doktrin ideologi. Targetnya adalah pendidikan politik kepada petani agar punya kapasitas untuk membela hak-haknya sendiri.

Urusan agraria dan tanah juga pada akhirnya menjadi arena utama mereka. Arsip Nasional Republik Indonesia masih merawat rapi dokumen BTI rentang 1947–1965, termasuk naskah tahun 1961 soal front persatuan tani anti-feodal dan aturan pelaksanaan reforma agraria dan UU Bagi Hasil. Studi UGM mengenai Jawa Timur pun merekam betapa riuhnya aksi-aksi agraria yang digerakkan poros PKI-BTI sepanjang periode 1960–1965.

Di front kebudayaan, kita mengenal Lekra. Melalui metode turun ke bawah alias Turba, para pekerja seni dan kebudayaan dipaksa keluar dari menara gading untuk menyatu dengan denyut nadi hidup para petani dan buruh.

Hal ini dibahas secara lebih eksploratif melalui Jurnal Magistra Andalusia yang mencatat bagaimana Turba dipakai untuk menyelami realitas secara langsung—bahkan dengan cara tinggal dan membanting tulang bersama rakyat di kampung. Kebudayaan diperlakukan sebagai kerja kolektif yang melekat pada nasib orang banyak, bukan hiasan estetika kaum elitis.

Pola serupa terpampang nyata pada kerja politik perempuan lewat organisasi berdaulatnya yang bernama Gerwani. Saskia Wieringa dalam bukunya yang monumental, Sexual Politics in Indonesia (2002), khususnya pada bab “Gerwani: Towards the Vanguard of the Women’s Movement”, menguliti habis posisi strategis Gerwani yang mengusung agenda feminisme sekaligus sosialisme. Ia juga membedah bagaimana kampanye fitnah seksual sistematis sengaja diciptakan di kemudian hari untuk menghancurkan gerakan mereka.

Rentetan sejarah ini menyimpan pelajaran berharga yang masih sangat relevan sampai hari ini. Aktivisme zaman sekarang sering kali terlalu nyaman mendekam di ruang seminar ber-AC, lokakarya eksklusif, atau sibuk berdebat di linimasa media sosial, sehingga gampang berjarak dari persoalan riil warga di bawah. 

Rekam jejak BTI, Gerwani, dan Lekra mengingatkan kita bahwa perubahan sosial menuntut kehadiran fisik di ruang-ruang tempat orang bekerja, belajar, bertani, dan bergulat dengan hidup sehari-hari.

Tentu saja, mempelajari kecanggihan teknik pengorganisasian masa lalu ala PKI ini bukan berarti kita sedang membenarkan ideologi maupun seluruh kalkulasi politiknya. Justru dengan menjaga jarak yang kritis, kita bisa memetik satu saripati penting yang berusaha merajut kedaulatan warga sebagai kerja kebudayaan yang panjang dan sabar untuk mengorganisasi manusia di dunia yang nyata.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda