Kolom
Saat Badak Jawa Jadi Korban Kebijakan, Apatisme Kita Adalah Kejahatan
Belakangan ini, nama Taman Nasional Ujung Kulon mendadak ramai diperbincangkan setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan wacana kontroversial di konferensi iklim COP31 Turki.
Pemerintah mewacanakan untuk memindahkan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, dengan alasan mitigasi bencana untuk mengantisipasi letusan Gunung Anak Krakatau.
Namun, kabar itu tak ayal langsung memicu perdebatan sengit. Para ahli lingkungan buru-buru mengingatkan bahwa Alas Purwo yang kering justru menjadi ancaman fatal bagi satwa yang terbiasa hidup di hutan hujan tropis basah.
Kecurigaan publik kian membesar ketika menengok fakta di balik layar. Pada Februari 2026 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam.
Meskipun pemerintah daerah berdalih status WUP belum berarti izin tambang langsung berjalan karena masih butuh kajian lingkungan, irisan kebijakan ini terasa sangat janggal.
Rangkaian kejadian ini membuktikan bahwa nasib satwa di dalam hutan ternyata ikut ditentukan oleh keputusan politik. Ketika satwa langka yang hanya tersisa seratus ekor ini terpaksa menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih, memilih untuk diam dan tidak peduli bukan lagi sikap netral.
Perjudian Ekologis Berdarah Dingin di Tanah Kering Alas Purwo
Dalam konservasi, niat baik tidak akan menyelamatkan apa pun jika menabrak hukum alam. Kita tahu persis bagaimana tabiat Badak Jawa di habitat aslinya. Satwa ini mutlak bergantung pada ekosistem hutan hujan tropis yang basah, lebat, dan lembap.
Kubangan lumpur di Ujung Kulon bukan sekadar tempat bermain, melainkan kebutuhan biologis untuk menjaga suhu tubuh serta melindungi kulit sensitif mereka dari sengatan panas dan parasit.
Jika wacana relokasi ini dipaksakan, kita sedang melemparkan mereka ke dalam jebakan maut. Taman Nasional Alas Purwo memiliki lanskap yang bertolak belakang total. Tempat itu didominasi hutan bambu, savana kering, serta kemarau panjang di atas tanah kapur berpasir.
Memaksa mamalia besar yang sangat sensitif ini pindah ke lingkungan ekstrem sama saja memicu stres berat, kesulitan mencari pakan, hingga berujung pada kematian.
Wajar jika banyak pihak bersuara keras menentang rencana ini. Dengan populasi liar yang kini tersisa antara 80 sampai 100 ekor saja, setiap langkah pemindahan adalah perjudian nyawa yang terlalu mahal.
Letusan Krakatau Kalah Telak oleh Campur Tangan Manusia
Alasan pemerintah memindahkan badak demi menghindari ancaman tsunami memang terdengar manis. Namun, sejarah punya catatan yang jauh lebih jujur. Badak Jawa sudah ribuan tahun menghuni semenanjung Banten dan terbukti lolos dari berbagai bencana mahadahsyat, termasuk letusan kolosal Krakatau pada tahun 1883.
Fakta itu menampar logika kita bahwa musuh terbesar badak sebenarnya bukanlah alam, melainkan manusia itu sendiri. Di rumah asli mereka saat ini, ancaman perburuan liar demi cula serta lemahnya pengamanan kawasan dari gangguan luar jauh lebih mendesak untuk dibereskan.
Alih-alih menghamburkan anggaran besar untuk membangun habitat baru dari nol di tempat yang jelas-jelas tidak cocok, merawat dan memperketat pengamanan di Ujung Kulon jauh lebih masuk akal.
Konservasi yang benar tidak diciptakan lewat pelarian panik ke daerah lain. Ia menuntut keberanian negara untuk membereskan masalah di rumah sendiri, bukan malah mengusir satwa ikonik demi meredakan ketakutan yang dibuat-buat.
Ketika Ruang Hidup Digusur Kebijakan dan Pilihan Bernama Apatis
Kasus Ujung Kulon ini membuka mata kita pada satu ironi, di mana urusan politik dan meja kekuasaan ternyata bisa menjangkau sudut terdalam hutan yang sunyi.
Ketika pemerintah sibuk berwacana soal mitigasi bencana di luar negeri, di dalam negeri perairan sekitar Ujung Kulon justru dikapling menjadi Wilayah Usaha Pertambangan.
Di sinilah letak bahayanya jika kita terus memilih jadi penonton yang masa bodoh. Banyak orang merasa aman dengan berkata tidak peduli pada urusan negara, seolah-olah kebijakan para elite tidak berdampak apa-apa pada hidup mereka.
Padahal, ketika satwa langka yang dilindungi dunia saja bisa dikorbankan demi tumpang tindih kepentingan, ruang hidup kita sendiri tinggal menunggu giliran untuk digusur.
Berhenti merasa nyaman dengan ketidaktahuan. Mengkritisi kebijakan yang ugal-ugalan bukan cuma urusan para aktivis lingkungan, melainkan bentuk pertahanan diri warga negara. Di tengah carut-marut aturan yang mengorbankan alam, membiarkan diri tetap buta dan diam sama saja menjadi bagian dari masalah itu sendiri.