Farel Prayoga berhasil tampil memukau dengan membawakan lagu berjudul "Ojo Dibandingke" dalam perayaan Kemerdekaan RI ke 77 di Istana. Setelah keberhasilannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merespons cepat dengan memerintahkan jajarannya untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap seni pertunjukan Farel.
Pada acara Tasyakuran Hari Dharma Karyadika ke 77 Kemenkumham di Jakarta, Kamis malam (18/8), Farel kembali membawakan lagu campursari berjudul joko tingkir dan ojo dibandingke untuk memeriahkan acara. Bersamaan dengan acara tersebut, putra daerah asal Banyuwangi itu juga didapuk menjadi Duta Kekayaan Intelektual Pelajar Bidang Seni dan Budaya Tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Yasonna Laoly menilai bahwa Farel dengan usia yang masih sangat muda yakni 12 tahun, telah berhasil mempopulerkan lagu campursari dan dicintai generasi muda. Farel nampak semringah ketika Menkumham Yasonna Laoly memasangkannya selempang sebagai duta.
Tidak hanya menjadi duta, Farel juga menerima apresiasi surat pencatatan ciptaan seni pertunjukan yang berjudul ‘Penampilan Sebagai Penyayi Cilik Pada Acara Upacara Perayaan Kemerdekaan RI Ke 77 Di Istana Negara’.
“Dia (Farel) akan menjadi duta pelajar untuk seni dan budaya yang menginspirasi. Kita harapkan dapat menginspirasi anak-anak kita untuk berkarya serta berseni. Jika sudah ada ciptaan karya performancenya, daftarkan kekayaan intelektual hak ciptanya,” tutur Yasonna Laoly melalui siaran langsung di kanal youtube Pusdatin KumHam.
Penobatan Duta Kekayaan Intelektual Pelajar ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi, promosi dan penyebarluasan informasi di bidang kekayaan intelektual pada kalangan pelajar. Farel dapat menjadi contoh bagi anak muda lainnya untuk tetap bangga dan mencintai budaya asli Indonesia.
Selain Farel, pencipta lagu yang tengah naik daun yakni Abah Lala atau Agus Purwanto, juga mendapatkan apresiasi berupa surat pencatatan hak ciptaan lagu berjudul ojo dibandingke. Perlindungan hak cipta yang diberikan berlaku seumur hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Kemenkumham menekankan pentingnya hak cipta suatu karya untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, hak cipta juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ketika terjadi pelanggaran.
