Pengamat Politik Refly Harun menanggapi keinginan relawan Pro Jokowi (Projo), yakni Budi Arie Setiadi yang sempat menyatakan harapan perpanjangan masa jabatan atau periode untuk Presiden Joko Widodo.
Pernyataan Budi Arie itu sendiri sebelumnya juga sempat ditanggapi oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyebut bahwa keinginan berupa penundaan atau perpanjangan masa jabatan Presiden itu dapat melecehkan konstitusi.
Lebih lanjut dalam pernyataannya pada Minggu (18/12/2022) Masinton Pasaribu sempat berpendapat bahwa keinginan itu seperti tak masuk akal.
Dijelaskan Masinton Pasaribu juga bahwa dalam aturan dasar konstitusi yang ada, tidak diperbolehkan menambah masa jabatan kembali, sehingga tidak boleh untuk membuka ruang harapan semacam itu, karena telah jelas masa jabatan tersebut dibatasi hanya dua periode saja.
Setuju dengan sejumlah pernyataan Politisi PDI Perjuangan, Refly Harun menganggap apa yang disampaikan Masinton Pasaribu sesuai nalar konstitusi.
"Apa yang disampaikan Masinton itu betul-betul sesuai dengan nalar konstitusi yang ada. Jadi bernegara itu artinya berkonstitusi, nah konstitusi itu adalah kontrak politik yang sudah disepakati di awal, bukan di tengah atau di belakang," kata Refly Harun seperti dikutip penulis dari kanal YouTubenya pada Jumat (23/12/2022).
"Jadi kalau satu kontrak konstitusi mengatakan masa jabatan dua periode ya sudah dua periode. Ketika Anda menyelesaikan periode kedua, selesailah, jangan berimajinasi atau melakukan mobilisasi untuk 3 periode atau yang lainnya," tambahnya.
Lebih lanjut Refly Harun juga mengatakan bahwa tidak bisa juga biaya mahal penyelenggara Pemilu dikaitkan dengan rakyat yang harus diberi makan. Menurut Refly, Pemilu harus tetap berjalan dan untuk dana anggaran terkait kebutuhan rakyat sebaiknya dapat menggunakan dari dana lain yang tidak genting.
BACA JUGA: Tak Ingin Jokowi Disalahkan, Refly Harun Beri Saran: Keluarkan Perpu Hapus Presidential Threshold
"Ya kasih makan rakyat dengan mengalokasikan anggaran-anggaran yang not necessary (tidak perlu) seperti misalnya kereta cepat, IKN dan lain sebagainya, seandainya dana terbatas. Jadi kalau ada dana yang terbatas, yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyelenggarakan Pemilu dan memberikan makan rakyat," tutur Refly Harun.
Lebih lanjut Refly juga berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu menjadi mahal salah satunya karena perilaku kekuasaan dan penyelenggara yang dinilai tak netral, sebab itu diperlukan input lebih besar dalam pengawasan.
Hal lainnya selain membuat Pemilu murah dan mudah, menurutnya adalah dengan membuat Pemilus semakin demokratis agar masyarakat semakin banyak untuk ikut berpartisipasi.
"Dengan partisipasi maka biaya akan jauh lebih murah, karena rakyat bergairah untuk mengetahui bagaimana Indonesia berubah melalui mekanisme Pemilu," katanya.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
