Amerika Serikat sebagai sekutu Ukraina, baru-baru ini menuding adanya andil Korea Utara dalam mengirimkan persenjataan berupa roket hingga rudal ke Rusia untuk digunakan oleh tentara bayaran kelompok Wagner.
Kabar Korea Utara memasok persenjataan untuk Grup Wagner itu salah satunya diungkap oleh Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby yang pada hari Kamis, menyebut ada transaksi senjata antara kelompok Wagner dengan Korut.
"Kami dapat mengonfirmasi bahwa Korea Utara telah menyelesaikan pengiriman senjata awal ke Wagner, yang membayar peralatan itu. Bulan lalu, Korea Utara mengirimkan roket infanteri dan rudal ke Rusia untuk digunakan oleh Wagner," kata John Kirby seperti dikutip penulis dari Aljazeera pada Jumat (23/12/2022).
Selain diungkap oleh pejabat AS, salah satu surat kabar Jepang, yakni Tokyo Shimbun juga pernah melaporkan adanya aktivitas pengiriman sejumlah peralatan perang ke Rusia dengan kereta api melalui perbatasan mereka beberapa waktu lalu.
Namun, kabar itu segera mendapat bantahan dari pihak Korea Utara yang mengatakan secara tegas bahwa Republik Rakyat Demokratis Korea (DPRK) tak melakukan hal tersebut.
"Laporan palsu media Jepang bahwa DPRK menawarkan amunisi ke Rusia adalah pengalihan perhatian yang paling tidak masuk akal, yang tidak layak untuk dikomentari atau ditafsirkan," kata juru bicara kementerian di Korut.
Sementara itu pemilik Wagner, yakni Yevgeny Prigozhin membantah tudingan AS itu dengan menyebutnya sebagai kabar burung atau spekulasi semata.
Meski begitu terlepas dari transaksi senjata antara Korut dan Kelompok Wagner, AS telah memperkirakan adanya 50.000 personel anggota Wagner yang ikut diberangkatkan ke Ukraina, diantaranya 10.000 kontraktor dan 40.000 narapidana yang direkrut dari penjara Rusia.
Perlu diketahui bahwa Grup Wagner merupakan perusahaan militer swasta yang berbasis di Rusia dan aktif sejak tahun 2014 silam dan tercatat sempat ikut terlibat dalam perebutan wilayah Krimea di tahun yang sama.
Sejak itu sepak terjang Wagner terus berkembang bahkan dan terlibat pada konflik beberapa wilayah seperti Ukraina, Suriah hingga negara-negara di Afrika. Banyak pihak kemudian menuduh kelompok tentara bayaran swasta itu atas sejumlah kejahatan perang hingga pelanggaran HAM.
