Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak yang paling gencar mendorong bergulirnya wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.
Hak angket adalah hak konstitusional yang bisa digunakan di DPR, dan bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.
Ganjar menyebut bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada implementasi demokrasi prosedural semata, melainkan juga demokrasi substansial.
Kendati pemilu 2024 sudah berjalan sesuai prosedur, tetapi Ganjar menginginkan proses pemilu juga dilakukan dengan jujur dan berintegritas.
"Kita tidak bicara demokrasi prosedural, kita bicara demokrasi substansial. Tiga pasangan ini pada saat di KPU dulu sudah menyampaikan bahwa kita siap menjaga situasi kondusif, kita siap menang, kita siap kalah," kata capres Ganjar Pranowo, sebagaimana dilihat dari video yang diunggah ulang akun X (Twitter) @Mdy_Asmara1701, dikutip penulis pada Kamis (29/2/2024).
Kendati nanti output dari hak angket DPR tak menguntungkan dirinya, Ganjar menyebut bahwa pihaknya tak masalah, sebab pihaknya telah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Kalau umpama putaran kedua (adalah) 01 dan 02, kita setidaknya sudah memberikan pendidikan kepada masyarakat, mana data yang benar, bagaimana integritas, bagaimana kredibilitas, bagaimana sebuah kejujuran itu ada dalam sebuah proses demokrasi. Ini mahal," tutur mantan anggota DPR RI ini.
Lebih lanjut kata Ganjar, dirinya tak ingin pola-pola seperti ini terjadi lagi di pilkada 2024 mendatang.
"Jangan sampai pola ini nanti akan dipakai untuk di dalam pilkada-pilkada itu, dan kemudian orang tiba-tiba akan terugikan," ucapnya.
"Memangnya demokrasi tanpa nilai? Memangnya demokrasi membuang moral? Tidak bisa. Saya sampaikan pada kawan-kawan saya dari para relawan, lupakan dulu cerita Ganjar-Mahfud dan 03, tapi mari kita kawal. Ini agenda reformasi lho," tambahnya.
Wacana hak angket usut dugaan kecurangan pemilu
Sebagaimana diketahui, wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu ini awalnya diusulkan oleh Ganjar Pranowo.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu meminta kepada dua partai pengusungnya yang ada di parlemen, yakni PDIP dan PPP untuk ikut mendukung wacana hak angket ini.
Usulan Ganjar ini ternyata juga mendapatkan sambutan baik dari tiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Bahkan ketiga perwakilan partai AMIN tersebut sudah mengadakan pertemuan di NasDem Tower untuk membahas terkait hak angket ini.
Ketiga perwakilan partai tersebut adalah Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
