Konservasi sumber daya air menjadi strategi krusial dalam upaya menjaga ketersediaan air akibat dampak perubahan iklim yang kini menjadi tantangan serius terhadap pengelolaan air. Pakar sumber daya air, Firdaus Ali, mendesak pemerintah mewujudkan komitmen dalam hal konservasi air demi beradaptasi dengan perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Firdaus Ali dalam Forum "Konservasi Air dalam Rangka Beradaptasi dengan Perubahan Iklim" di Indowater Expo & Forum 2025, yang digelar Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB (IATL ITB) dan Napindo di JIExpo Kemayoran, Jumat (15/8).
Firdaus Ali mengatakan bahwa krisis iklim sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2018, namun langkah konkret pemerintah belum terlihat optimal.
"Kita gagal dalam mencapai target-target yang kita susun, yang kita announce berkali-kali," ucapnya. "Kalau tidak kerja keras, tidak kerja cerdas, tidak mengerahkan semua resources, tidak kolaborasi, maka kita tidak akan bergerak jauh, dan untuk itu, harus ada komitmen kuat dari pemerintah."
Sementara terkait anggaran, pemerintah diminta blak-blakan jika memerlukan bantuan. "Kita harus menunjukkan (kalau) kita butuh bantuan (dari) siapa saja, jangan sombong, jangan belagu," seru Firdaus Ali, yang juga menjabat sebagai wakil presiden Asia Water Council.
Urusan pendanaan memang menjadi masalah klasik pengelolaan air di Indonesia, termasuk dalam hal konservasi. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, mengatakan bahwa persoalan biaya dan kapasitas sumber daya manusia kerap dikeluhkan pemerintah kota/kabupaten dalam hal pengelolaan air.
Padahal, imbuh dia, ketersediaan air di seluruh Indonesia hingga tahun 2024 mengalami defisit 220,98 meter kubik. Khusus air minum, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PPN/BAPPENAS untuk memudahkan pendanaan.
"Ke depan, akan dipisahkan betul alokasi anggaran air minum dan sanitasi sehingga lebih dapat diprioritaskan lagi," jelas Dewi.
Terkait dampak perubahan iklim terhadap pengelolaan sumber daya air, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/BAPPENAS, Dadang Jainal Mutaqin, mengungkap sejumlah permasalahan yang dihadapi saat ini.
"12,7 juta hektare lahan kritis mengalami penurunan fungsi sebagai pengatur tata air di Indonesia, 100 juta penduduk dan 325 kabupaten/kota berisiko tinggi terpapar banjir, dan lebih dari 8 juta orang menderita dan mengungsi karena bencana selama tahun 2024," papar Dadang.
Konservasi sumber daya air diperlukan sebagai jawaban untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mengantisipasi ancaman kondisi krisis air bersih, banjir, ataupun kekeringan akibat peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, serta cuaca ekstrem.
Situasi ini tidak hanya mengancam ketahanan air nasional, tetapi juga memperbesar risiko kegagalan pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Implementasi konservasi sumber daya air yang berhasil memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat lokal.
Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 6 tentang air bersih dan sanitasi layak.
Akademisi Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, yang hadir sebagai penanggap dalam forum tersebut, menekankan pentingnya 3K dalam pengelolaan sumber daya air. "Ada 3K yang harus dijaga: Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas," katanya.
Budhi mengatakan bahwa kontinuitas menjadi penting, mengingat dari sekian banyak regulasi, implementasinya banyak yang mandeg di tengah jalan. "Ga perlu menambah regulasi, yang perlu itu, diawasi ga? Dikerjakan ga? Amanah ga? yang penting itu regulasinya dikerjakan dengan amanah," pungkasnya.
