Nama Karen Agustiawan kembali menjadi sorotan setelah kesaksiannya dalam sidang kasus sewa tangki BBM Merak. Mantan Direktur Utama Pertamina itu tidak hanya membicarakan persoalan hukum, tetapi juga mengungkap sisi lain dari kebijakan energi nasional: tentang bagaimana beban menjaga stok BBM kerap ditanggung Pertamina sendirian.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/10/2025), Karen menyebut pemerintah semestinya ikut bertanggung jawab dalam pendanaan stok energi nasional.
Ia menilai kebijakan untuk menambah cadangan BBM hingga 30 hari merupakan tugas negara dalam menjaga ketahanan energi, bukan tanggung jawab korporasi.
"Bukan masalah sewa OTM-nya. Masalah perbedaan bahwa Pertamina diminta untuk atau korporat diminta untuk menambah stok nasional hari yang bukan merupakan tanggung jawab korporasi,” ujar Karen, dikutip dari Suara.com (28/10/2025).
Karen menjelaskan, keputusan untuk menyewa tangki BBM di Merak dilakukan demi memenuhi target stok nasional yang diminta pemerintah.
Namun, kebijakan itu justru menimbulkan masalah keuangan bagi Pertamina karena tidak ada alokasi anggaran khusus.
Ia menyebut, di banyak negara lain, pemerintah menanggung biaya cadangan energi melalui dana publik, bukan dari perusahaan migas negara.
Karen juga mengungkap adanya tekanan dari dua pejabat yang meminta agar proyek Tangki Merak dipercepat.
Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, namun kemudian menjadi sorotan dalam kasus hukum yang menjeratnya.
Suasana tekanan tersebut memperlihatkan bahwa proyek strategis kerap bersinggungan dengan kepentingan politik dan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya bersifat teknis.
Proyek tersebut awalnya dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, namun belakangan justru menjadi bahan tudingan dalam kasus korupsi yang menjeratnya.
Melalui kesaksiannya, Karen seolah mengingatkan bahwa menjaga ketahanan energi bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga soal pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan BUMN.
Pertamina tidak bisa terus menanggung beban tanpa dukungan anggaran yang jelas.
Kasus Tangki Merak kemungkinan masih akan berlanjut di pengadilan, namun kesaksian Karen membuka refleksi yang lebih luas: ketahanan energi tidak bisa hanya diukur dari jumlah tangki dan persediaan BBM, tetapi juga dari bagaimana tanggung jawab dan beban dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.
