Kematian seorang pelajar berusia 14 tahun di Tual setelah diduga dihantam helm oleh oknum anggota Brigade Mobil kembali mengguncang nurani publik. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi individual, melainkan cermin dari persoalan yang lebih dalam, yakni relasi kuasa antara aparat dan warga sipil yang kerap diwarnai kekerasan. Dalam konteks ini, reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan mendesak.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan kekerasan oleh aparat yang berujung fatal. Narasi yang muncul hampir selalu serupa: tindakan spontan di lapangan, upaya penegakan ketertiban, lalu berakhir dengan korban sipil. Namun, di balik pola berulang ini, terdapat persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan sejak era Reformasi bergulir.
Kekerasan yang Berulang dan Normalisasi yang Mengkhawatirkan
Dalam banyak kasus, penggunaan kekerasan oleh aparat sering kali dibingkai sebagai bagian dari tindakan tegas. Padahal, batas antara ketegasan dan kekerasan yang melampaui kewenangan sangat tipis. Ketika tindakan seperti memukul dengan helm hingga menyebabkan kematian terjadi, maka yang dipertanyakan bukan hanya individu pelaku, melainkan juga sistem yang membentuk cara berpikir dan bertindak aparat di lapangan.
Bahaya terbesar dari fenomena ini adalah normalisasi. Publik perlahan terbiasa dengan berita kekerasan aparat, seolah hal itu bagian tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Padahal, legitimasi aparat penegak hukum sangat bergantung pada kepercayaan publik.
Kematian pelajar di Tual menjadi pengingat bahwa korban dari praktik semacam ini sering kali adalah kelompok rentan, termasuk anak di bawah umur. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjamin perlindungan dasar warga negara.
Reformasi yang Tertunda dan Tantangan Struktural
Sejak Reformasi 1998, upaya membenahi institusi kepolisian terus dilakukan. Pemisahan kepolisian dari militer, pembentukan mekanisme pengawasan internal, hingga berbagai program profesionalisasi merupakan langkah penting. Namun, kasus demi kasus menunjukkan bahwa reformasi tersebut belum menyentuh akar persoalan.
Salah satu tantangan utama adalah budaya institusional. Jika kekerasan masih dianggap sebagai cara efektif dalam menghadapi situasi lapangan, maka pelatihan dan regulasi formal menjadi tidak cukup. Diperlukan perubahan paradigma yang menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama, bukan sekadar penegakan ketertiban.
Selain itu, mekanisme akuntabilitas sering kali dipertanyakan. Proses hukum terhadap oknum aparat memang kerap diumumkan, tetapi transparansi dan konsistensi penegakannya menjadi sorotan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, publik sulit percaya bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara adil.
Reformasi juga harus menyentuh aspek pengawasan eksternal. Keterlibatan lembaga independen dalam mengawasi kinerja kepolisian dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan objektivitas. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang akan terus terbuka.
Menata Ulang Relasi Aparat dan Warga
Pada akhirnya, reformasi kepolisian bukan hanya soal institusi, melainkan juga tentang bagaimana negara membangun relasi dengan warganya. Aparat seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketakutan. Setiap tindakan di lapangan harus berpijak pada prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kasus di Tual seharusnya menjadi momentum refleksi. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan warga. Justru, keberhasilan aparat diukur dari kemampuannya menjaga keamanan tanpa melanggar hak dasar masyarakat.
Langkah ke depan tidak cukup hanya dengan menindak pelaku. Hal yang lebih penting adalah memastikan peristiwa serupa tidak terulang. Ini berarti memperbaiki sistem pelatihan, memperkuat pengawasan, serta membangun budaya institusi yang menghormati hukum dan kemanusiaan.
Reformasi kepolisian memang bukan pekerjaan mudah. Namun, setiap tragedi seperti ini menegaskan bahwa penundaan hanya akan memperpanjang daftar korban. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aparat yang diberi kewenangan tidak menyalahgunakannya.
Dalam konteks demokrasi, aparat penegak hukum bukanlah entitas yang berada di atas masyarakat, melainkan bagian dari sistem yang harus tunduk pada hukum yang sama. Tanpa itu, keadilan hanya akan menjadi jargon, dan kepercayaan publik akan terus tergerus.
