News

6 Poin Kritis dr. Tirta di Tengah Carut-Marut Kebijakan: Dari Pertamax hingga Makan Bergizi Gratis

6 Poin Kritis dr. Tirta di Tengah Carut-Marut Kebijakan: Dari Pertamax hingga Makan Bergizi Gratis
Dokter Tirta [Instagram/@dr.tirta]

Akhir-akhir ini, publik sedang mengkritik berbagai masalah di negeri ini yang terus berdatangan dan hampir tidak diberi napas. Banyak influencer yang mulai menulis satu hingga dua kalimat bahkan membuat video di media sosial untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap kondisi negara yang sedang carut-marut. 

Salah satu influencer yang ikut bersuara adalah dr. Tirta. Ia mengunggah video berdurasi 6 menit 25 detik di hari Jumat (12/6/2026) tepat pada pukul 09.37 di akun pribadi miliknya. Sejak lama, ia sering dikenal sebagai edukator kesehatan karena berlatar belakang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Meskipun sering membagikan konten seputar kesehatan, kali ini dirinya menyampaikan kritik sekaligus saran kepada pemerintah melalui enam poin penting berikut ini:

1. Hak Bersuara di Negara Demokrasi

Dokter Tirta menegaskan bahwa mengkritik pemerintah adalah hak konstitusional setiap warga negara, lebih-lebih lagi bagi mereka yang taat pajak. Menurutnya, kritik bukan tanda memusuhi pemerintah, melainkan bentuk kepedulian, pengawasan, dan evaluasi dalam negara demokrasi. 

Ia juga menyatakan bahwa kritik tidak wajib disertai solusi, sebagai contoh, konsumen berhak mengkritik makanan di restoran tanpa harus menjadi koki. Hal ini disoroti oleh Tirta mungkin karena hak bersuara yang makin sering dibungkam oleh pejabat atau pihak tertentu.

2. Buruknya Komunikasi Pejabat

Para pejabat di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif perlu memperbaiki strategi komunikasi publik. Dokter Tirta menilai banyak pernyataan pejabat yang tidak disaring terlebih dahulu sehingga justru memicu blunder dan kontroversi di mata masyarakat. 

Komunikasi yang tidak mementingkan retorika inilah yang membuat publik geram. Jika retorika pejabat hari ini tidak ada perbaikan, kepercayaan publik tentu akan menurun drastis, baik kepada wakil rakyat, pemerintah, hingga aparat. Padahal, menjaga komunikasi yang baik adalah salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan publik. 

3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Memasuki masa libur sekolah, Dokter Tirta menyarankan pemerintah untuk menunda sementara program MBG selama satu bulan. Momen libur ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait untuk menurunkan ego, mengevaluasi anggaran, serta memperbaiki sistem distribusi agar program berjalan lebih tepat sasaran.

Banyaknya masalah yang sering ditemui dari program MBG perlu didiskusikan terlebih dahulu sehingga implementasi program berikutnya dapat berjalan lebih efektif, higienis, dan meminimalkan kebocoran anggaran negara. 

4. Dampak Kenaikan Pertamax pada Kelas Menengah

Dokter Tirta meluruskan anggapan bahwa pengguna Pertamax adalah kelompok orang kaya. Faktanya, banyak masyarakat kelas menengah termasuk pengguna motor matik yang mengonsumsi Pertamax. 

Jika selisih harga Pertamax dan Pertalite terlalu jauh, kelas menengah yang tidak mendapat subsidi ini akan bermigrasi ke Pertalite yang berpotensi mengancam kuota stok BBM subsidi tersebut.

5. Sistem dan Anggaran BPJS Kesehatan

Meskipun menilai sistem BPJS Kesehatan sudah sangat bagus, ia meminta pemerintah mengevaluasi penyebab defisit anggaran yang terus terjadi. 

Masalah ini harus segera diselesaikan agar tenaga kesehatan mendapatkan haknya secara layak, sekaligus mencegah terjadinya benturan atau konflik horizontal antara pasien dan dokter di lapangan.

6. Pentingnya Melek Politik 

Sebagai seorang dokter, ia menolak anggapan bahwa warga sipil tidak boleh bicara politik. Dokter Tirta mengingatkan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Ia mengajak publik untuk tidak apatis dan tetap menyampaikan aspirasi secara bijak, baik lewat media sosial tanpa unsur SARA maupun demonstrasi secara tertib tanpa merusak fasilitas umum.

Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik menjadi kunci utama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berpihak pada rakyat.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda