11 Tahun Lawan Tambang, Kisah Mama Aleta dan Tenun Mollo

Yogyakarta — Apa jadinya kalau melawan tambang tidak dilakukan dengan spanduk atau pengeras suara, tetapi dengan duduk menenun di lokasi tambang?

Bagi Mama Aleta Baun dan perempuan adat Molo di Nusa Tenggara Timur, menenun justru menjadi cara untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Kisah itu dibagikan Mama Aleta dalam diskusi ‘High-Level Panel Meeting 1” bertajuk “Reformasi Pendanaan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal” pada hari kedua People’s Conservation Summit (PCS) 2026 di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Rabu (2/9/2026).

Diskusi yang dimoderatori Linda Rosalina, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia), itu membahas bagaimana pendanaan konservasi dapat benar-benar sampai kepada masyarakat adat dan komunitas lokal. Di antara narasumber lainnya terdapat Benjamin Singer dari Global Environment Facility (GEF), Cindy Julianty dari Working Group ICCAs Indonesia (WGII), serta Ode Rakhman dari Dana Nusantara.

Ketika Perempuan Memilih Duduk di Lokasi Tambang

Mama Aleta bercerita, perjuangan masyarakat adat Mollo melawan tambang berlangsung sekitar 11-12 tahun dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak memiliki kemewahan untuk menunggu bantuan hibah datang.

Warga patungan untuk membeli makanan, berjalan kaki puluhan kilometer, hingga menyewa kendaraan secara bersama-sama. Bagi mereka, menjaga alam bukan pekerjaan tambahan. Alam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Perempuan di Mollo memilih berada di garis depan perjuangan karena mereka merasa bahwa jika kehilangan sumber daya alam, mereka akan kehilangan segala jalannya, dan hal itu akan memiskinkan mereka di dalam kampung mereka sendiri,” ujar Mama Aleta pada pemaparannya dalam forum tersebut.

Menurutnya, perempuan berada di garis depan karena merekalah yang paling cepat merasakan dampak ketika alam rusak. Mereka mengurus pangan keluarga, dapur, sekaligus kebutuhan anak-anak.

Karena itu, perlawanan mereka tidak selalu hadir dalam bentuk demonstrasi. Perempuan Molo memilih membawa alat tenun ke lokasi tambang. Kapas, pewarna alami, alat tenun, hingga motif kain berasal dari alam dan menyimpan cerita tentang sejarah kampung serta kelembagaan adat.

“Ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan upaya memberikan edukasi dan pengetahuan kepada orang lain agar jangan mengganggu alam, karena alam adalah bagian dari kehidupan manusia,” kata Mama Aleta.

Empat Tambang Ditutup, 16 Ribu Hektar Dipertahankan

Perlawanan tersebut kemudian berhadapan dengan kepentingan tambang dan kebijakan pemerintah. Mama Aleta mengatakan pemerintah kala itu lebih memprioritaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas pertambangan.

Masyarakat adat Mollo justru melihat persoalannya dari arah sebaliknya. Ketika hutan rusak, sumber penghasilan mereka ikut hilang. Sebaliknya, ketika hutan tetap terjaga, alam menyediakan pangan, pengetahuan, dan kehidupan bagi generasi berikutnya.

Dengan ritual adat dan penggalian kembali sejarah komunitas, Mama Aleta mengatakan masyarakat adat Mollo akhirnya berhasil menutup empat lokasi tambang marmer. Mereka juga melawan upaya kehutanan yang disebutnya hendak mengambil alih sekitar 16.000 hektar wilayah adat di sejumlah desa.

“Pada akhirnya, kami berhasil menutup empat buah lokasi tambang marmer di Mollo, serta melawan upaya kehutanan yang ingin merampas 16.000 hektar wilayah adat di beberapa desa,” ujarnya.

Namun, perjuangan itu belum selesai. Mama Aleta menyebut masyarakat kini kembali menghadapi persoalan terkait rencana kawasan Mutis menjadi Taman Nasional serta pembukaan lahan oleh pihak kehutanan dengan alasan penghijauan.

“Kami tetap konsisten dalam perjuangan dan tidak akan mundur. Kami terus membenahi sejarah dan ritual adat kami sebagai senjata yang memperkuat kami sebagai perempuan, tokoh adat, dan masyarakat adat,” katanya.

Bertahan Tanpa Dana Khusus

Ironinya, perjuangan selama bertahun-tahun itu tidak ditopang oleh alokasi dana khusus. Ketika membutuhkan biaya untuk bergerak, Mama Aleta dan masyarakat harus menghubungi organisasi masyarakat sipil satu per satu.

Ia menyebut Perkumpulan Pikul, WALHI, hingga AMAN sebagai pihak yang pernah mereka hubungi untuk meminta bantuan. Namun, tidak selalu ada dana yang tersedia.

“Kadang-kadang mereka menjawab, ‘Saat ini tidak ada alokasi dana khusus untuk itu.’ Jadi, sisa-sisa dana yang ada saja yang mereka berikan kepada kami,” tutur Mama Aleta.

Bahkan, masyarakat yang turun ke lapangan membawa ubi, jagung, dan pisang sendiri. Mereka yang memiliki kendaraan menyediakannya secara sukarela, sementara sebagian lainnya berjalan kaki.

“Perjuangan ini murni swadaya,” tegasnya.

Cindy Julianty menilai kisah Mama Aleta menunjukkan sesuatu yang sering luput dalam pembicaraan tentang konservasi. Masyarakat adat tidak selalu menunggu proyek atau pendanaan untuk menjaga wilayahnya.

“Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mama Aleta. Sungguh luar biasa apa yang telah beliau lakukan bersama masyarakat adat di Molo,” ujar Cindy dalam forum tersebut.

Bagi Linda, cerita itu sekaligus memperlihatkan paradoks pendanaan konservasi. Di satu sisi, masyarakat seperti Mama Aleta sudah bertahun-tahun menjaga alam. Di sisi lain, dukungan finansial langsung untuk mereka belum mudah ditemukan.

“Faktanya, di tingkat tapak tidak ada alokasi pendanaan khusus yang mengalir langsung ke masyarakat adat,” pungkas Linda.

Pada akhirnya, kisah Mama Aleta bukan hanya cerita tentang bagaimana perempuan melawan tambang saja. Ia juga menunjukkan bagaimana masyarakat bisa menjaga ruang hidup dengan cara mereka sendiri, bahkan ketika uang belum datang. Di tengah pembahasan besar tentang miliaran dana konservasi dan perubahan iklim, perempuan Mollo justru mengingatkan kita bahwa bagi mereka, menjaga alam tidak bisa menunggu proposal disetujui.