Ngeri! Bukti Nyata Karhutla Bikin Indonesia Makin Mirip Film Distopia

Asap yang menutup langit mengganggu banyak aktivitas. Misalnya, seorang anak terpaksa belajar dari rumah karena sekolah menghentikan kegiatan tatap muka. Ayahnya tidak pergi ke kebun sebab jarak pandang terganggu, sementara ibunya menutup warung lebih cepat karena pembeli memilih tinggal di rumah.

Malam tiba, tetapi udara masih menyisakan bau terbakar. Bagi keluarga itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi berita dari televisi. Krisis telah masuk ke halaman, ruang kelas, tempat kerja, dan paru-paru mereka.

Keadaan seperti ini terasa seperti distopia kehidupan yang dipenuhi penderitaan, ketidakadilan, dan hilangnya rasa aman. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat imajiner yang berada dalam keadaan buruk. Namun, dalam melihat karhutla berkepanjangan, distopia dapat menjadi metafora untuk membaca kenyataan ketika hak dasar manusia, seperti udara bersih, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan, semakin sulit dinikmati.

Apa itu distopia dalam isu karhutla? Secara sederhana, distopia merupakan gambaran masyarakat yang kehidupan sosialnya jauh dari keadaan ideal. Dalam konteks lingkungan, bayangan distopia muncul ketika kerusakan alam berlangsung lama, sementara dampaknya justru paling berat ditanggung masyarakat yang tidak selalu menjadi penyebabnya.

Karhutla memperlihatkan bagaimana satu persoalan lingkungan dapat berkembang menjadi krisis berlapis. Api membakar lahan, asap menyebar ke permukiman, aktivitas ekonomi terganggu, sekolah harus menyesuaikan pembelajaran, dan masyarakat menghadapi risiko kesehatan. Hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar berubah menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari.

Menurut Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla Indonesia pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sementara itu, berdasarkan pemantauan BNPB hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, masih terdapat sekitar 1.430 hektare lahan yang belum padam.

BNPB juga mencatat 2.733 titik panas dan 928 titik yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Kedua data luas tersebut memiliki pengertian berbeda: satu menggambarkan akumulasi areal terbakar, sedangkan lainnya menunjukkan lahan yang masih memerlukan penanganan.

Distopia dari sisi manusia sama dengan saat bernapas dan bekerja menjadi sulit. Bagi warga terdampak, distopia bukan kota futuristis yang penuh gedung gelap. Dalam kondisi ini, banyak anak batuk, orang tua khawatir, masker menjadi kebutuhan utama, dan aktivitas ekonomi pun terganggu.

Save the Children Indonesia mengutip data Kementerian Kesehatan yang mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak selama 18 Agustus–13 Oktober 2026.

Pekerja harian, pedagang kecil, petani, pengemudi, dan pelaku usaha lokal juga bisa kehilangan pemasukan ketika kegiatan luar ruang dibatasi atau pelanggan berkurang. Masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan menghadapi risiko tambahan saat sumber pangan, air, obat, dan mata pencaharian terganggu.

Beban tersebut tidak terbagi rata. Keluarga yang memiliki tabungan dan akses layanan kesehatan lebih baik biasanya mempunyai kemampuan bertahan lebih besar dibandingkan keluarga rentan.

Karhutla berkepanjangan juga mengancam hak anak. Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan belajar tatap muka dapat dihentikan sementara atau dialihkan.

Rumah tidak selalu menjadi tempat belajar yang ideal, terutama bagi keluarga dengan ruang terbatas, serta fasilitas listrik atau internet yang tidak memadai. Anak juga kehilangan kesempatan bermain di luar, berolahraga, dan berinteraksi dengan teman sebaya.

Asap bukan hanya persoalan pernapasan. Situasi darurat yang berlangsung berbulan-bulan dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan psikologis bagi anak maupun orang tua. Karena itu, perlindungan anak seharusnya mencakup layanan kesehatan, ruang dengan udara lebih bersih, pembelajaran alternatif, dan dukungan psikososial.

Distopia karhutla menjadi cermin bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, peringatan dini, pemadaman, layanan kesehatan, serta keberlanjutan pendidikan.

Karhutla berulang bukan semata persoalan teknis pemadaman, melainkan juga persoalan pelayanan publik. Perlindungan masyarakat seharusnya hadir sebelum api membesar, bukan setelah warga menghirup asap.

Pelaku usaha, pemegang konsesi, dan pemilik lahan harus memastikan kegiatan pembukaan lahan tidak menggunakan pembakaran serta mencegah api di wilayah tanggung jawabnya.

Warga juga perlu meninggalkan praktik membakar lahan dan melaporkan titik api. Namun, tanggung jawab tidak boleh dipukul rata. Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti, menelusuri pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan, serta membedakan tindakan individu dengan kelalaian perusahaan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2026 menyebut Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka di sembilan Polda dan menerbitkan 89 laporan polisi terkait karhutla. Angka tersebut menunjukkan adanya proses penegakan hukum, tetapi belum berarti seluruh perkara telah memperoleh putusan pengadilan. Penindakan juga harus berjalan bersama pemulihan gambut, perlindungan hutan, dan pendampingan masyarakat.

Ketika kebakaran berulang setiap tahun, masyarakat berisiko menganggap asap sebagai bagian biasa dari musim kemarau. Di situlah bahaya lain muncul, yakni ketika rasa lelah dan pasrah membuat upaya pencegahan luput dari perhatian. Padahal, udara bersih dan lingkungan yang aman bukan kemewahan.

Karhutla berkepanjangan memperlihatkan bagaimana krisis ekologis dapat berubah menjadi krisis kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kepercayaan publik. Menghindari masa depan yang distopis membutuhkan tanggung jawab bersama, tetapi porsi tanggung jawab harus jelas. Pemerintah harus hadir sebelum api membesar, perusahaan wajib mencegah dan memulihkan dampak kegiatannya, sedangkan masyarakat perlu dilibatkan dalam perlindungan wilayah.

Hutan yang tidak terbakar bukan hanya menyelamatkan pepohonan. Hutan yang terjaga juga melindungi ruang hidup manusia, menjaga sumber penghidupan, dan memastikan generasi berikutnya masih memiliki kesempatan untuk menikmati lingkungan yang sehat.