Ulasan

Dari Fort Du Bus hingga Trikora: Membaca Papua dari Arsip Kolonial

Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-1962 (Dok.Pribadi/Oktavia)

Ketika membicarakan sejarah kolonial di Indonesia, perhatian publik umumnya tertuju pada Jawa, Sumatra, atau Maluku. Padahal, Papua memiliki pengalaman kolonial yang berbeda dan jauh lebih kompleks.

Kisah itulah yang diangkat secara mendalam dalam buku Masa Kuasa Belanda di Papua 1898–1962 karya Rosmaida Sinaga. Melalui penelitian berbasis sumber-sumber primer kolonial, buku ini menjelaskan bagaimana Belanda membangun, mengelola, dan mempertahankan kekuasaannya di Papua hingga awal 1960-an.

Buku setebal 349 halaman yang diterbitkan Komunitas Bambu pada tahun 2013 ini tidak hanya membahas sejarah politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana administrasi kolonial bekerja di wilayah yang sangat luas, terpencil, dan memiliki keragaman budaya yang luar biasa.

Isi Buku

Secara historis, hubungan Belanda dengan Papua sebenarnya telah dimulai jauh sebelum tahun 1898. Pada abad ke-17, Belanda mengakui klaim Kesultanan Tidore atas sebagian wilayah Papua. Pengaruh kolonial kemudian diperkuat melalui pendirian Benteng Fort Du Bus di Teluk Triton pada tahun 1828. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan kontrol yang efektif.

Barulah setelah akhir abad ke-19, Belanda mulai membangun pemerintahan kolonial yang lebih permanen. Tahun 1898 menjadi titik penting karena pemerintah kolonial membentuk administrasi resmi di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Nederlands Nieuw-Guinea atau Nugini Belanda.

Salah satu hal menarik yang dijelaskan Rosmaida Sinaga adalah alasan Belanda begitu serius mengembangkan Papua. Selain faktor strategis dan geopolitik, mereka melihat Papua sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam besar dan potensi ekonomi jangka panjang. Karena itu, berbagai program pemekaran wilayah administratif dilakukan untuk memperkuat kontrol pemerintahan.

Belanda tidak sekadar mendirikan kantor pemerintahan. Mereka membangun jaringan birokrasi, merekrut pegawai lokal, membuka sekolah, mendirikan layanan kesehatan, hingga mengembangkan sistem administrasi yang dianggap sesuai dengan kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau.

Namun proses tersebut tidak berjalan mulus. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan besar. Banyak aparat lokal yang diangkat sebagai kepala daerah atau pejabat pemerintahan meskipun kemampuan administratif mereka masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan birokrasi kolonial di Papua jauh lebih rumit dibandingkan wilayah lain di Hindia Belanda.

Perang Dunia II menjadi titik balik yang sangat penting. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Papua dan memaksa aparat kolonial Belanda meninggalkan wilayah tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekosongan kekuasaan yang memicu berbagai dinamika sosial di masyarakat Papua.

Rosmaida menjelaskan munculnya sejumlah gerakan mesianistik seperti Koreri di Biak dan Serui. Gerakan-gerakan ini berkembang karena masyarakat berharap hadirnya pemimpin atau sosok penyelamat yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kondisi sosial-politik yang tidak stabil dapat melahirkan harapan-harapan baru di tengah masyarakat.

Ketika pasukan Sekutu kembali mendarat untuk mengusir Jepang, masyarakat Papua menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kendaraan militer, alat berat, lapangan udara, dan teknologi modern hadir dalam skala besar. Kehadiran Sekutu tidak hanya mengubah situasi militer, tetapi juga memperkenalkan bentuk modernisasi yang sangat berbeda dari pengalaman hidup masyarakat setempat.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Belanda kembali berkuasa. Namun situasi politik internasional telah berubah. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 dan berjuang memperoleh pengakuan kedaulatan.

Kelebihan dan Kekurangan

Menariknya, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Belanda justru mempertahankan Papua. Mereka memisahkan wilayah tersebut dari proses dekolonisasi yang terjadi di Indonesia dan mulai mempersiapkan Papua sebagai entitas politik tersendiri.

Dalam perspektif Belanda, Papua dianggap memiliki karakter sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Karena itu, mereka memperluas pendidikan, membentuk dewan-dewan perwakilan lokal, dan mendorong munculnya elite politik Papua.

Kebijakan inilah yang kemudian menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Belanda pada dekade 1950-an hingga awal 1960-an. Pemerintah Indonesia menganggap Papua merupakan bagian sah dari bekas wilayah Hindia Belanda, sementara Belanda berusaha mempertahankannya sebagai wilayah terpisah.

Rekomendasi Pembaca

Konflik tersebut akhirnya mencapai puncaknya melalui Operasi Trikora dan tekanan diplomatik internasional. Melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, Belanda menyerahkan administrasi Papua kepada otoritas internasional sebelum akhirnya dialihkan kepada Indonesia.

Buku Masa Kuasa Belanda di Papua 1898–1962 menawarkan perspektif yang sangat berharga mengenai sejarah Papua yang sering terpinggirkan dalam narasi nasional. Rosmaida Sinaga menunjukkan bahwa Papua bukan sekadar wilayah pinggiran, melainkan ruang politik yang memiliki pengalaman kolonial, dinamika sosial, dan proses pembangunan yang unik.

Membaca buku ini membuat kita memahami bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk oleh peristiwa-peristiwa besar di Jawa, tetapi juga oleh perjalanan panjang daerah-daerah yang selama ini jarang mendapat sorotan, termasuk Papua.

Identitas Buku