Kurikulum Merdeka: Tantangan Infrastruktur dan Kesiapan Guru di Era Prabowo

Selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), berbagai kebijakan di bidang pendidikan telah digulirkan untuk memajukan Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah implementasi kurikulum merdeka.

Diluncurkannya kurikulum ini menjadi salah satu jawaban pemerintah atas tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks di era globalisasi dan disrupsi digital. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan mengenai efektivitas penerapannya, serta bagaimana masa depan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Satu dekade kepemimpinan Jokowi telah membawa kita pada titik awal reformasi pendidikan, namun perjalanan ke depan masih panjang. Kini, saatnya bagi Prabowo untuk melanjutkan estafet ini dengan membawa pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih cerah.

Kurikulum Merdeka di Era Jokowi

Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal.

Berbeda dari kurikulum sebelumnya yang sangat terpaku pada materi dan penilaian berbasis ujian, kurikulum merdeka berfokus pada kompetensi, kreativitas, dan pengembangan karakter siswa. Prinsip utama kurikulum ini adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

Mengutip dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), lebih dari 300.000 satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum merdeka secara sukarela, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap literasi, numerasi, dan karakter siswa di seluruh jenjang pendidikan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan kurikulum merdeka juga menemui berbagai tantangan. Contohnya meskipun telah banyak sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, ada kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama di daerah-daerah tertinggal.

Infrastruktur sekolah menjadi masalah penting. kurikulum merdeka memanfaatkan teknologi digital, sehingga sekolah harus memiliki sarana prasarana yang memadai.

Dalam penelitian Wuwur (2023), menyatakan banyak sekolah khususnya sekolah dasar yang masih kekurangan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran ini. Keterbatasan akses terhadap buku teks dan perangkat pembelajaran juga menghambat efektivitas implementasi kurikulum ini.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahmadani dkk (2024) di SDN Alalak Tengah 4 menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu kurangnya kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru yang mengakibatkan implementasi tidak optimal.

Tantangan Pendidikan di Masa Depan

Selama pemerintahan Jokowi, selain kurikulum merdeka, program besar lainnya seperti pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan peningkatan kualitas guru melalui Program Guru Penggerak juga telah digalakkan.

Meski demikian, kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bervariasi antar wilayah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan berfungsi sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang berpendidikan cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang berkontribusi pada produktivitas dan inovasi di berbagai sektor

Di masa transisi kepemimpinan ini, muncul harapan bahwa Prabowo Subianto akan membawa pendekatan baru yang mampu mengatasi kekurangan ini.

Salah satu harapan terbesar adalah adanya upaya konkret untuk memperkecil kesenjangan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama dengan memperkuat dukungan kepada guru di daerah terpencil dan memastikan akses infrastruktur digital yang merata.

Program kurikulum merdeka memerlukan guru-guru yang inovatif dan siap menghadapi perubahan. Oleh karena itu, pelatihan guru secara berkelanjutan dan adaptif harus menjadi prioritas utama. Pemerintah Prabowo diharapkan lebih fokus pada pengembangan kapasitas guru di daerah-daerah tertinggal.

Di era digital ini, teknologi memegang peranan penting dalam pendidikan. Prabowo diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur digital di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Tanpa akses internet yang merata, kurikulum merdeka akan sulit diterapkan secara maksimal.

Selain itu, salah satu kritik terhadap kurikulum merdeka adalah kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Harapan bagi Prabowo adalah agar pendidikan lebih inklusif dan memperhatikan kearifan lokal setiap daerah, sehingga proses pembelajaran bisa lebih relevan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Kepemimpinan Prabowo Subianto diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan dan penguatan kapasitas guru, masa depan pendidikan Indonesia berada di jalur yang lebih baik.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.