Polri Usul Anggaran Naik Rp63,7 T, tapi Apakah Pelayanan Rakyat Ikut Naik?

Lagi-lagi, Polri membuat publik geram. Setelah sebelumnya Polri melempar wacana tentang pengadaan robot polisi, kali ini Polri mengusulkan tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Senin (7/7/2025).

Tahun 2026 nanti, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun. Bukan total anggaran, ya. Ini tambahan dari yang sudah ada. Seperti biasa, setiap rupiah sudah punya nama.

Dari Rp63,7 triliun yang diajukan, sekitar Rp4,8 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai. Katanya untuk memberi gaji personel baru dan menaikkan tunjangan kinerja hingga 80 persen.

Hal yang menjadi pertanyaan, apa benar kenaikan tunjangan sebesar itu sebanding dengan kinerja dan kepercayaan publik?

Survei Indikator Politik Indonesia pada akhir 2024 lalu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sempat menurun, terutama setelah sejumlah kasus besar, mulai dari pembunuhan oleh oknum, kontroversi penanganan unjuk rasa, hingga isu pungli dan kekerasan yang tak ada habisnya.

Belum lagi soal personel baru. Penambahan personel tentu sah-sah saja untuk memperkuat jangkauan dan pelayanan. Tapi, apakah penambahan ini sudah diimbangi dengan peningkatan kualitas dan integritas? Karena percuma saja punya banyak polisi kalau masih ada oknum-oknum yang bikin nama institusi tercoreng.

Lalu ada Rp13,8 triliun untuk belanja barang, yang disebut-sebut sebagai kebutuhan operasional dan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas. Terdengar masuk akal, karena polisi butuh operasional untuk patroli, penyelidikan, dan berbagai kegiatan lain demi menjaga keamanan.

Namun sayangnya, kita masih mendengar cerita soal warga yang dipingpong saat melapor, korban kekerasan yang sulit mendapatkan keadilan, bahkan pengaduan yang tak kunjung mendapat balasan. Maka ketika anggaran untuk operasionalnya dinaikkan, yang harus ditagih adalah output-nya.

Jangan sampai anggaran naik hanya untuk mempercantik citra, sementara masalah utamanya tak tersentuh. Karena yang terpenting soal pelayanan publik adalah bagaimana masyarakat merasa dilindungi dan dihormati.

Bagian paling disorot dari usulan Polri ini adalah belanja modal sebesar Rp45,1 triliun, termasuk untuk pengadaan kapal pemburu cepat dan kendaraan listrik.

Pengadaan kendaraan listrik? Kedengarannya keren dan ramah lingkungan ya. Apalagi di tengah isu polusi udara dan dorongan transisi energi. Tapi pertanyaannya, seberapa mendesak kebutuhan ini?

Bagaimana infrastruktur pendukungnya? Apakah seluruh pos polisi sudah punya infrastruktur pengisian daya yang memadai? Jangan sampai kita beli Tesla tapi SPBU listriknya cuma ada di Jakarta Pusat.

Dan apakah ada perhitungan matang tentang efektivitas biaya jangka panjang dibandingkan kendaraan konvensional, termasuk biaya perawatan dan ketersediaan suku cadang di daerah?

Lalu, bicara soal pengadaan kapal pemburu cepat. Sebagai negara maritim, kehadiran kapal pemburu cepat tentu sangat membantu dalam memerangi kejahatan di laut, seperti ilegal fishing atau penyelundupan.

Tapi, apakah Polri sekarang sudah bertransformasi menjadi penjaga lautan yang setara dengan TNI AL? Atau ini bagian dari penegakan hukum di perairan yang memang genting, tapi selama ini tak banyak dibicarakan? Lagi-lagi, transparansi dipertanyakan. Jangan sampai anggaran kapal ini justru menjadi "kapal karam" karena tidak efisien atau tidak tepat sasaran.

Permintaan tambahan anggaran dari Polri ini datang di saat negara sedang mengalami defisit APBN sebesar Rp662 triliun. Pendapatan negara menurun dan banyak program yang harus diefisiensikan.

Tapi di tengah itu semua, lembaga seperti Polri bisa mengusulkan tambahan puluhan triliun tanpa diskusi publik yang memadai. Di sinilah pentingnya akal sehat masuk ke dalam meja rapat DPR.

Di tengah berbagai tantangan negara, mulai dari infrastruktur yang belum merata, pelayanan kesehatan yang masih butuh perbaikan, hingga kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, apakah penambahan anggaran untuk Polri adalah alokasi yang paling tepat?

Polri adalah institusi penting yang menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, setiap rupiah yang dikeluarkan itu adalah uang rakyat, uang dari pajak kita semua. Publik berhak tahu secara detail, apa saja item belanja dari Rp63,7 triliun itu, seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan pelayanan dan keamanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jika anggaran sebesar itu diiringi dengan peningkatan kinerja Polri, reformasi internal yang nyata, dan pelayanan yang lebih baik, maka publik mungkin akan lebih mudah menerima.

Tapi jika penambahan anggaran ini berbanding terbalik dengan perbaikan di lapangan, apalagi sampai muncul isu-isu miring, maka jangan salahkan kalau publik jadi bertanya-tanya, "Uang sebanyak itu buat apa sebenarnya?"