Dari Mimbar Megah hingga Meme: Mengurai Paradoks Kritik di Indonesia

Ada yang menarik dari Sidang Tahunan MPR/DPR pada 15 Agustus lalu, Ketua DPR Puan Maharani berbicara soal keresahan rakyat yang kini banyak beredar di media sosial.

Puan menyinggung bagaimana kritik rakyat kini muncul dalam berbagai bentuk kreatif di dunia digital, mulai dari meme, parodi, istilah Negara Konoha atau bendera One Piece yang ramai di medsos.

Menurut Puan, itu adalah wujud keresahan rakyat yang tak boleh diabaikan. Kalimatnya terdengar progresif, bahkan seolah mengakui cara anak muda bersuara dengan gaya mereka sendiri.

Presiden Prabowo pun tak kalah lantang. Dalam pidatonya, ia berkata, “Kita butuh koreksi, butuh kritik. Walau kadang menyesakkan juga ya. Tapi nggak masalah, jangan berhenti kritik.”

Tapi faktanya, berapa banyak kritik serupa yang justru berujung pada peretasan akun, doxing, atau bahkan laporan polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik? Ironis rasanya mendengar pejabat tinggi bicara soal menerima kritik di gedung megah, sementara di luar sana rakyat harus berhitung sebelum menulis status di Facebook.

Baru beberapa bulan lalu, masyarakat dibuat terkejut dengan kasus mahasiswa yang dipanggil aparat hanya karena spanduk kritis di jalanan. Belum lagi wacana revisi UU ITE yang bolak-balik dijanjikan, tapi masih menyisakan pasal karet yang menjerat warganet.

Kalau kita diminta untuk tidak berhenti mengkritik, lalu mengapa hukum dan aparat masih begitu sensitif terhadap suara minor yang menyentil penguasa?

Sidang Tahunan MPR/DPR ini dengan cepat jadi contoh bagaimana panggung politik sering menciptakan narasi indah yang dipoles untuk publik, sementara realitas sehari-hari penuh kontradiksi.

Bahkan, soal demokrasi, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya yang bisa ikut pemilu lima kali, dan akhirnya menang pada 2024, adalah bukti demokrasi Indonesia sehat.

Pernyataan itu sah-sah saja, tapi apakah demokrasi bisa diukur hanya dari keberhasilan seorang kandidat mencapai kursi presiden setelah sekian kali gagal? Bagaimana dengan kualitas pemilu, kebebasan pers, atau ketidaksetaraan akses politik bagi kelompok lain yang jauh dari lingkar kekuasaan? Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang akhirnya duduk di kursi presiden, melainkan sejauh mana seluruh rakyat punya ruang setara untuk bersuara tanpa takut ditekan.

Yang menarik, Presiden Prabowo mengakui bahwa kritik itu sering menyesakkan. Yang jadi pertanyaan, menyesakkan bagi siapa? Bagi penguasa yang tidak terbiasa dipertanyakan, atau bagi rakyat yang hidup dalam sistem penuh ketimpangan?

Di titik ini, kita bisa melihat bahwa kritik memang diakui perlu, tapi tetap dianggap sebagai beban. Padahal, keresahan yang tumpah ruah di media sosial—dari meme “Indonesia gelap” sampai sindiran pajak—lahir bukan dari hobi mengeluh, melainkan dari pengalaman sehari-hari menghadapi harga pangan yang melambung, layanan publik yang tersendat, dan kebijakan yang terasa lebih pro-elit daripada rakyat kebanyakan.

Di sinilah jarak antara teks pidato dan kenyataan makin jelas. Jarak ini yang membuat rakyat makin sinis, lalu melampiaskan keresahan dengan cara yang lebih kreatif dan satir.

Lihat saja bagaimana Negara Konoha mendadak jadi trending, atau bendera bajak laut One Piece berkibar di tengah aksi massa. Simbol-simbol itu bukan sekadar candaan, melainkan cara rakyat menyampaikan kritik ketika jalur formal tak bisa ditempuh.

Sidang tahunan seharusnya jadi momen evaluasi, apakah demokrasi kita hanya sekadar indah di atas podium, atau juga terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang katanya jadi pemegang kedaulatan?

Pidato Prabowo dan Puan memang enak didengar, tapi publik sekarang makin lihai membedakan mana janji, mana kenyataan. Dan selama gap itu tak dijembatani, kritik rakyat tak akan berhenti—bahkan mungkin semakin kreatif, semakin nyinyir, dan semakin sulit ditekan. Karena, bagaimanapun, keresahan rakyat tak bisa diredam dengan pidato, seindah apa pun susunannya.