Delapan puluh tahun adalah usia yang panjang untuk sebuah lembaga. Banyak yang bisa direnungkan, banyak yang bisa dirayakan (kalau memang ada alasan untuk merayakan). Namun, untuk DPR Republik Indonesia, yang pada 29 Agustus 2025 genap berusia delapan dekade, ulang tahun terasa lebih mirip satir pahit ketimbang pesta.
Gimana nggak? Di saat rakyat kecil berduka, di saat jalanan penuh gas air mata, tatkala anak bangsa bernama Affan Kurniawan meregang nyawa akibat dilindas rantis barracuda, DPR bertambah usia, tapi jarak dengan rakyat makin jauh. Seperti kue tart yang dipotong di atas meja rapat, padahal di luar sana, rakyat bahkan nggak kebagian sepotong harapan
Lihatlah! Di Senayan saat ini, tampak gedung parlemen berdiri angkuh, berdinding kokoh, dan beratap megah. Di situlah tempat para wakil rakyat duduk, membicarakan aturan yang katanya demi rakyat. Namun, saat ini, para wakil rakyat bak ditelan bumi. Di luar pagar DPR, rakyat yang berdemo terhalang pagar yang dilumuri oli dan berbagai penghalang termasuk bayang-bayang tameng aparat.
Di satu sisi, ada panggung pidato dengan jargon ‘demokrasi telah dewasa’, di sisi lain ada jalanan yang penuh jeritan dan batuk akibat gas air mata, teriakan, dan luka. Dan tepat pada ulang tahun DPR, kita dipaksa melihat kontras ini dengan mata telanjang.
Apa arti ulang tahun ketika rakyat harus kehilangan nyawa?
Affan Kurniawan, driver ojol muda, bukan anggota partai, bukan pejabat, bukan politisi, pun bukan bagian dari pendemo. Dia hanya bagian dari rakyat yang berjuang mencari nafkah. Sayangnya, dia harus pulang tinggal nama selepas dilindas. Tubuhnya luka berat di bawah roda barracuda.
Kini, di ulang tahun DPR, darahnya membekas di aspal Pejompongan, jadi penanda ulang tahun DPR tahun ini nggak dihiasi kue, tapi dirundung duka. Dan sejarah akan mencatat, di usia 80, DPR nggak mendapat ucapan selamat, melainkan kecaman dalam bentuk tangisan keluarga korban.
Namun, tragedi itu nggak membuat rakyat berhenti. Justru di jalanan, solidaritas makin kuat. Sopir ojol yang sehari-hari ngojek demi sesuap nasi, ikut berdiri di antara massa, mengawal, menolong, bahkan jadi tameng manusia. Buruh, mahasiswa, hingga warga biasa turun, bersatu dalam tuntutan yang sederhana, yakni: Hidup yang lebih layak, aturan yang manusiawi, negara yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Delapan puluh tahun seharusnya usia matang, tapi yang terlihat justru DPR yang makin kekanak-kanakan. Alih-alih jadi lembaga terhormat, DPR sering jadi panggung drama. Dari adu mulut, aksi walk out, sampai perilaku anggota yang lebih mirip badut daripada negarawan.
Pertanyaan besar pun menggantung di benakku, “Apa yang sebenarnya dirayakan DPR hari ini?
Apakah usia panjang sebuah gedung? Ataukah panjangnya daftar skandal dan kekecewaan publik?”
Rakyat sudah kenyang janji yang diingkari. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga kini, polanya selalu sama: rakyat bersuara, negara menutup telinga. Rakyat menuntut, DPR mengirimkan aparat. Rakyat meminta keadilan, yang datang amukan aparat dan gas air mata.
Maka, apa bedanya ulang tahun DPR tahun ini dengan ulang tahun yang lalu-lalu? Bedanya cuma satu: Tahun 2025 perayaan dibarengi dengan nyawa yang melayang.
Begitulah. Demokrasi kita tampaknya hanya panggung sandiwara. Rakyat diposisikan sebagai penonton, sesekali jadi pemeran figuran, tapi jarang sekali jadi pemeran utama. Lakon tetap ditulis segelintir elit politik, dimainkan para anggota dewan yang sudah hafal peran, dan dijaga aparat yang jadi sutradara lapangan.
Kalau hari ini ada yang mengucapkan ‘selamat ulang tahun’ untuk DPR, ucapan itu terdengar lebih mirip satir ironi. Apa yang hendak kita rayakan? Gedung megah yang makin rapat dengan pagar? Kursi empuk yang makin jauh dari nurani? Atau justru kita merayakan luka rakyat yang makin dalam?
Ulang tahun ke-80 DPR mestinya jadi waktu merenung. Mungkin satu-satunya doa yang pantas hari ini adalah: Semoga DPR segera sadar bahwa pesta nggak pantas digelar di atas derita dan luka rakyat. Sebab demokrasi nggak sebatas jumlah kursi, bukan soal usia, tapi tentang seberapa dalam lembaga mau mendengar suara rakyatnya.
Semoga Ibu Pertiwi lekas membaik. Aamiin.
Baca Juga
-
Review Avatar: The Last Airbender Season 2: Berani Beda, tapi Apakah Lebih Baik dari Animasinya?
-
Kebenaran yang Dikubur dan Bungkamnya Masyarakat dalam Film Tanah Sengketa
-
Obsession Membuktikan Hollywood Mampu Mengemas Mitos Pelet Begitu Memikat
-
Menguliti Kebobrokan Sistem Peradilan dalam Series I Will Find You
-
Cinta yang Dipaksa Berujung Petaka, Ini Pelajaran Pahit dari Film Obsession
Artikel Terkait
Kolom
-
Jangan Sampai Gajian Cuma Numpang Lewat, Hentikan 5 'Kebocoran' Dompet Ini Sekarang!
-
Dari Chromebook ke Proyek Strategis: Bisakah Hukum Berlaku Konsisten?
-
Disindir 'Takut Ya?', Hakim Kasus Nadiem Ngibrit Usai Ketuk Vonis 10 Tahun
-
Segelas Es Kopi dan Stigma Boros yang Melekat pada Anak Muda
-
Di Balik Wangi Rempah Nusantara: Jejak Panjang Eksploitasi Manusia dan Alam
Terkini
-
Single Mom Melawan Stigma Janda Lemah: Bagaimana Irene Mengubah Luka Menjadi Kekuatan?
-
Uji Taktik di Babak Gugur, Siapa yang Lebih Kuat Belgia atau Senegal?
-
5 Drama Korea Paling Populer Bulan Juni 2026, Ada Agent Kim Reactivated!
-
Ending Gantung, Netflix Siap Produksi Serial Nemesis Season 2
-
Divonis Tak Bisa Jalan, Kisah Ismael Saibari Menginspirasi Dunia Sepak Bola