Penjarahan yang Membunuh Pesan: Apa Kabar Demokrasi Jalanan?

Dalam demokrasi, jalanan selalu punya ruang tersendiri sebagai panggung rakyat. Demonstrasi adalah mekanisme koreksi, wadah aspirasi, sekaligus simbol bahwa suara warga biasa bisa menembus dinding kekuasaan. Idealnya, demo menjadi bagian dari percakapan politik, massa turun dengan tuntutan jelas, pemerintah mendengar, lalu publik menemukan solusi tanpa harus ada korban. Jalanan yang riuh seharusnya cukup dengan poster, orasi, dan debat panas, bukan dengan kobaran api atau kaca pecah.

Sayangnya, gambaran tentang keberhasilan yang sempurna sering kali menyimpang dari jalan yang diharapkan. Apa yang dimulai sebagai aksi massa yang seharusnya membawa perubahan positif dan keadilan, sering kali berbalik menjadi sebuah bencana sosial yang tak terduga dan menyakitkan. Contoh terbaru dari situasi ini benar-benar menunjukkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Berdasarkan laporan dari AP News, demonstrasi besar yang awalnya menuntut keadilan sosial dan menolak tunjangan DPR dengan semangat berkobar, kemudian menyebar ke 13 kota besar di Indonesia. Di Makassar, kerusuhan mencapai puncaknya ketika gedung DPRD dibakar, menyebabkan beberapa korban jiwa yang tak terelakkan. Di Jakarta, suasana pun tak kalah memanas; rumah-rumah pejabat negara, termasuk kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, dijarah dan dirusak oleh massa yang marah dan frustasi, sebagaimana dilaporkan oleh Financial Times. 

Tak hanya menyerang rumah pejabat, kerusuhan juga memakan infrastruktur publik yang dulunya dianggap aman. Menurut laporan dari Katadata, halte TransJakarta, stasiun MRT, bahkan gerbang tol di berbagai titik dihancurkan dan dijebol secara brutal. Api amarah yang berkobar itu dengan cepat menyebar dari spanduk-spanduk protes yang awalnya damai, lalu berubah menjadi teriakan-teriakan liar yang penuh kemarahan, hingga akhirnya pecah menjadi aksi perusakan dan penjarahan besar-besaran yang tak terkendali.

Lebih tragis lagi, kematian seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis militer menjadi titik puncak dari kekacauan yang meluas. Menurut laporan dari Jatim Times, insiden tragis itu memicu gelombang solidaritas emosional yang tiba-tiba berubah menjadi kemarahan nasional. Aspirasi yang semula konkret dan jelas terkait transparansi tunjangan pejabat berubah seketika menjadi sebuah kemarahan kolektif tanpa kendali dan arah yang terbuai oleh emosi yang memuncak.

Fenomena ini menampilkan sebuah pola yang sering kita lihat. Ketika rakyat merasa sangat frustrasi karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk, mereka cenderung mengalihkan perhatian dan menyalurkan tenaga mereka ke simbol-simbol kekuasaan. Rumah pejabat, kantor DPRD, dan fasilitas umum bukan cuma sekadar bangunan biasa. Mereka menjadi representasi dari jarak yang semakin melebar antara rakyat biasa dan para elite penguasa. Dalam suasana di mana harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi dan kesenjangan sosial terasa semakin nyata, isu tentang tunjangan pejabat pun akhirnya berubah menjadi bensin yang memperkeruh api amarah yang sedang berkobar.

Pada akhirnya, perhatian dan energi rakyat pun terkonsentrasi pada hal-hal yang memicu kemarahan massa, seperti pengeluaran pemerintah untuk tunjangan pejabat yang dianggap tidak adil dan berlebihan. Merujuk pada laporan dari Reuters, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut sejumlah tunjangan bagi DPR sebagai langkah cepat untuk meredakan kemarahan massa yang semakin memuncak. Keputusan ini menunjukkan betapa besarnya tekanan dari jalanan yang memaksa pemerintah bertindak.

Tapi, pertanyaannya tetap kenapa harus menunggu sampai terjadi kerusuhan dan kekacauan dulu? Mengapa solusi baru hanya muncul setelah kaca jendela pecah dan darah mulai tertumpah? Bukankah seharusnya, langkah-langkah pencegahan diambil sejak awal, sebelum keadaan menjadi semakin buruk? Selain itu, ada juga aspek moral dan etika yang sangat penting untuk diperhatikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana dikutip dari Antara, menegaskan bahwa tindakan penjarahan yang terjadi selama demonstrasi adalah pelanggaran serius dari segi moral dan hukum.

Mereka menekankan bahwa aksi penjarahan itu tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga memperkeruh pesan utama dari demonstrasi itu sendiri. Ketika massa lebih sibuk menjarah dan mencuri barang-barang daripada menyuarakan tuntutan mereka, maka pesan perubahan yang ingin disampaikan oleh rakyat bisa hilang dan tertutup oleh asap kebakaran dan kekacauan. Inilah mengapa menjaga ketertiban dan menegakkan moral adalah hal yang sangat penting, agar demonstrasi benar-benar menjadi alat untuk perubahan positif, bukan sekadar ajang kekerasan dan kekacauan yang tak berarti.

Apa yang bisa dipelajari? Pertama, pemerintah perlu merespons aspirasi sejak dini. Kebijakan yang sensitif terhadap rasa keadilan publik bisa meredam potensi kerusuhan. Menunggu amarah rakyat meledak hanya memperbesar kerugian semua pihak.

Kedua, demonstrasi harus dijaga agar tetap berada di jalurnya. Perlu ada disiplin moral dan kontrol sosial di dalam tubuh massa aksi. Solidaritas tak boleh diterjemahkan sebagai pembenaran untuk menghancurkan. Sebab, begitu penjarahan terjadi, bukan hanya legitimasi aksi yang runtuh, tetapi juga rasa percaya publik terhadap gerakan sosial itu sendiri.

Ketiga, perlu ada kanal komunikasi alternatif. Dialog terbuka, mediasi dengan tokoh masyarakat, hingga penggunaan media sosial secara sehat bisa menjadi sarana memperkuat demokrasi tanpa harus jatuh pada anarki. Seperti kata pepatah, api kecil bisa jadi penerang, tapi api besar bisa melahap segalanya. Aspirasi rakyat adalah api kecil itu. Da bisa menyinari, tapi bila salah arah, ia bisa membakar rumah kita bersama.

Pada akhirnya, demonstrasi sejatinya adalah ruang ekspresi rakyat yang harus dijaga kesakralannya. Ketika ia berubah menjadi penjarahan, yang hilang bukan hanya barang dari etalase toko, melainkan juga makna perjuangan itu sendiri. Kita bisa marah, boleh kecewa, dan wajar menuntut perubahan. Tetapi jangan sampai energi itu salah alamat hingga justru menyakiti sesama rakyat. Jika jalanan terus dibanjiri amarah yang tak terkendali, maka suara aspirasi akan tenggelam di balik kaca pecah dan pintu toko yang jebol.