Bumerang Komunikasi: Ketika Video Pemerintah di Bioskop Dianggap Gangguan

Mungkin kamu sudah dengar kabar tentang video pemerintah yang ditayangkan di bioskop. Menanggapi ini, pihak istana berargumen bahwa video itu bukan iklan politik, melainkan laporan kinerja pemerintah. Katanya, masyarakat berhak tahu apa yang sudah dilakukan negara. Benar, warga memang berhak tahu. Tapi cara menyampaikannya yang dipertanyakan.

Inilah dilema terbaru komunikasi politik di Indonesia, ketika pesan pemerintah dipaksa masuk ke ruang-ruang publik, apakah orang benar-benar mendengarkan, atau justru semakin annoyed?

Komunikasi memang punya dua sisi, yaitu menyampaikan dan menerima. Pemerintah sudah berhasil menyampaikan, tentunya lewat layar bioskop yang menayangkan video itu ke ratusan penonton. Tapi apakah pesannya diterima? Belum tentu.

Ada konsep klasik dalam komunikasi massa yang menyebut bahwa audiens bukanlah spons pasif yang menyerap semua pesan. Publik punya filter, punya sikap, bahkan punya resistensi. Dalam kasus ini, publik yang sedang ingin hiburan cenderung menolak pesan politik. Hasilnya, alih-alih merasa tercerahkan, mereka justru merasa dipaksa.

Ironisnya, pesan yang diniatkan sebagai sosialisasi program justru bisa berubah jadi bumerang yang menciptakan rasa jengah, sinis, bahkan antipati.

Sebenarnya, masyarakat tidak anti-informasi. Publik ingin tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah, bagaimana kebijakan memengaruhi hidup mereka, dan ke mana uang pajak mereka pergi. Tapi cara menyampaikannya yang salah.

Mungkin banyak yang lebih percaya pada pengalaman sehari-hari ketimbang tayangan di layar. Harga cabai yang naik turun lebih cepat ditangkap publik ketimbang angka pertumbuhan ekonomi 5% di iklan. Guru yang gajinya telat cair lebih nyata ketimbang klaim dana pendidikan meningkat.

Di titik ini, kerja nyata sebenarnya jauh lebih efektif daripada promosi. Ketika masyarakat merasakan langsung perubahan positif, contohnya jalan desa yang diperbaiki, layanan kesehatan yang lebih cepat, dan subsidi tepat sasaran, mereka otomatis akan berbicara dan menyebarkan cerita itu. Bukankah testimoni dari mulut ke mulut lebih kuat ketimbang pesan yang dipaksa lewat layar bioskop?

Dalam teori psikologi komunikasi, ada yang namanya reactance, yaitu ketika orang merasa kebebasannya dibatasi, mereka cenderung melawan. Penonton bioskop merasa waktu dan ruang hiburannya diambil alih. Akibatnya, bukannya menerima pesan, mereka justru menolaknya, bahkan menertawakan atau mengejek.

Komentar warganet sudah menunjukkan hal itu, “Berasa di Korut,” “Gue keganggu, politik ada di saat gue bayar buat refresh.” Inilah tanda reaktansi bekerja. Jadi alih-alih memperkuat citra positif, pesan itu malah memicu resistensi.

Lalu apakah pemerintah tidak menghitung efek psikologis semacam ini?

Setiap kebijakan komunikasi mestinya punya indikator keberhasilan. Kalau video pemerintah di bioskop ditayangkan, apa indikatornya? Apakah publik jadi lebih tahu program pemerintah? Ataukah ada survei pasca-penayangan untuk mengukur persepsi masyarakat?

Kalau setelah menonton video pemerintah, orang malah semakin skeptis, itu artinya efektivitas komunikasi gagal tercapai, bahkan kontraproduktif.

Iklan komersial pun kini lebih hati-hati. Banyak merek beralih ke storytelling yang menghibur, emosional, dan relatable. Mereka sadar, konsumen tidak suka dijejali iklan keras-keras. Kalau produk saja butuh strategi kreatif agar orang tidak kabur, bagaimana dengan pesan politik yang notabene lebih rawan menimbulkan resistensi?

Masyarakat saat ini kritis, bahkan sinis. Mereka sudah muak dengan jargon. Yang mereka cari adalah bukti. Pesan politik yang efektif adalah yang selaras dengan realitas hidup sehari-hari. Kalau realita berkata lain, sekuat apa pun promosi, orang tetap akan memilih menutup telinga.

Penayangan video pemerintah di bioskop seharusnya jadi momen refleksi tentang komunikasi politik kita. Apakah tujuan akhirnya membuat rakyat merasa dekat dengan pemerintah, atau justru makin jauh karena merasa terganggu?

Ada pepatah yang mengatakan, actions speak louder than words. Kalau kerja nyata sudah terasa, publik akan mencari tahu sendiri capaian pemerintah. Kalau kerja belum terasa, sehebat apa pun promosi, publik hanya melihatnya sebagai gangguan, seperti iklan panjang sebelum video YouTube yang ingin segera di-skip.

Lalu apakah pemerintah ingin benar-benar didengar, atau sekadar memastikan pesan mereka tampil di layar, meski hanya menambah daftar hal yang bikin penonton mengeluh?