Pendidikan vs Makan Gratis: Dilema Kebijakan Publik dan Mentalitas Masyarakat

Perdebatan antara memilih pendidikan atau makan gratis terus diperbincangkan warganet hingga menimbulkan perbedaan pendapat. Misalnya, ketika seseorang lebih memilih makan gratis, ia kerap dianggap mengalami keterbatasan ekonomi. Sebaliknya, memilih pendidikan gratis dianggap sebagai tanda bahwa kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Padahal, cara pandang semacam ini justru mengabaikan kompleksitas realitas sosial yang menyimpan beragam alasan.

Jika ditilik lebih jauh, kedua pilihan tersebut menyimpan persoalan yang sebenarnya lebih penting daripada sekadar menyelesaikan perselisihan. Sebagai masyarakat, kita sepatutnya tidak terus dihadapkan pada satu opsi, melainkan mencari jalan agar tidak selalu bergantung pada pemenuhan kebutuhan secara gratis.

Meskipun begitu, cara berpikir seperti ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Masyarakat yang selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan cara "gratisan" disebabkan oleh beberapa alasan, mulai dari dorongan untuk menekan pengeluaran hingga munculnya kepuasan emosional sesaat.

Namun, ada alasan lain yang berdampak negatif pada perilaku masyarakat, yaitu mentalitas gratisan. Lahirnya sikap ini dapat membuat masyarakat memiliki ketergantungan. Dalam batas yang wajar, setiap individu tentu senang menemukan barang dengan harga diskon, bahkan gratis. Sebaliknya, orang yang memiliki mentalitas gratisan akan selalu meminta, dan ketika terus-menerus diberi, ia akan menganggapnya sebagai sebuah kewajiban.

Oleh karena itu, para pengambil kebijakan semestinya tidak memanfaatkan pola pikir masyarakat yang buruk. Sebaliknya, mereka hendaknya mampu menghapus mentalitas tersebut sekaligus mendorong masyarakat untuk berpikir lebih terbuka dan mandiri. Alih-alih sekadar meraih dukungan publik, para pengambil kebijakan semestinya tetap berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keadaan secara nyata.

Di sisi lain, tingginya angka pengangguran membuat masyarakat berada dalam dilema untuk mengubah nasib demi kehidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik per Agustus 2025 yang menyatakan bahwa sekitar 7,46 juta orang masih menganggur akibat ketidakseimbangan lapangan pekerjaan, kesenjangan keterampilan yang dimiliki, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pengambil kebijakan tampak lebih memilih dikotomi antara pendidikan gratis atau makan gratis, bukannya secara bertahap mereformasi sistem upah dan struktur industri yang justru menjadi akar masalah. Mungkin langkah tersebut tidak diupayakan karena membutuhkan waktu jangka panjang untuk menunjukkan hasilnya, sedangkan setiap lima tahun terjadi pergantian pemerintahan. Akhirnya, solusi jangka pendek dipilih sebab masyarakat tentu menilai kinerja pemerintah dalam satu periode jabatan.

Walaupun pendidikan atau makan gratis memiliki dampak sebagai investasi jangka panjang, tetap saja beban anggaran membesar, biaya operasional tinggi, hingga memicu ketergantungan fiskal. Apabila pengambil kebijakan terus menggencarkan bantuan tanpa membuka ruang kerja yang layak bagi masyarakat, secara tidak langsung perlu diwaspadai risiko utang negara yang bertambah, defisit anggaran, dan tekanan inflasi.

Bayangkan seorang ayah memiliki gaji bulanan sebesar Rp5 juta dengan pengeluaran wajib sekitar Rp4 juta. Ketika uang tersisa Rp1 juta lalu muncul kebutuhan tak terduga yang menuntut pengeluaran tambahan, mau tidak mau ia harus berutang.

Hal serupa terjadi pada negara. Ketika pengeluaran wajib, seperti makan siang gratis, bantuan sosial, subsidi, dan program sejenis membuat anggaran makin besar, sementara pemasukan tidak meningkat secara signifikan, utang kerap menjadi pilihan untuk menutup kekurangan anggaran.

Masalah ini perlu diselesaikan secara bertahap agar masyarakat tidak selalu bergantung pada pemenuhan kebutuhan gratis. Bantuan yang diberikan semestinya bersifat sementara, bukan permanen. Tanpa langkah reformasi upah, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan yang terhubung dengan dunia kerja, kebijakan bantuan justru hanya akan menunda kemandirian rakyat untuk berdiri sendiri dan berdaya secara ekonomi.

Saat ini, kita sebagai masyarakat tidak perlu terus berdebat soal pendidikan atau makan gratis karena ada persoalan mendasar yang justru lebih berpengaruh bagi kehidupan rakyat dan arah negara. Inilah yang menentukan nasib bangsa ke depan dan kondisi kesejahteraan rakyat di masa mendatang.