Salah satu alasan mengapa Indonesia terasa jalan di tempat bukan karena kurang pintar, bukan karena miskin sumber daya, bukan pula karena kurang potensi. Tetapi karena cara berpikir kolektif yang terbalik.
Kita hidup dalam budaya yang rajin mengurusi urusan privat orang lain, namun justru abai terhadap urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.
Yang personal jadi konsumsi sosial. Yang sosial justru jadi urusan “bukan saya”. Coba lihat pola yang sudah sangat normal di kehidupan sehari-hari “Kapan lulus?” atau “Kapan nikah?”
Pertanyaan-pertanyaan ini dianggap wajar, bahkan dianggap sebagai bentuk kepedulian. Padahal itu semua adalah wilayah privat: pilihan hidup, keyakinan, tubuh, relasi, spiritualitas, dan fase personal seseorang. Hal-hal yang seharusnya menjadi ruang otonomi individu, justru menjadi objek kontrol sosial.
Sebaliknya, lihat bagaimana kita memperlakukan hal-hal publik:
- Buang sampah sembarangan? Biasa.
- Polusi udara? “Ya namanya juga kota.”
- Rambu lalu lintas? Formalitas.
- Trotoar? Parkiran.
- Fasilitas umum rusak? “Bukan urusan saya.”
- Politik? “Ah males, ribut.”
- Kebijakan publik? “Yang penting hidup jalan.”
Di sinilah paradoksnya: privasi dijadikan urusan publik, kepentingan publik dijadikan urusan pribadi. Logika sosialnya terbalik total.
Kita rajin mengawasi moral individu, tapi malas mengawasi sistem. Rajin mengomentari tubuh dan pilihan hidup orang, tapi cuek pada kebijakan. Rajin menghakimi gaya hidup, tapi pasif terhadap kualitas lingkungan. Rajin mengurusi status personal, tapi apatis terhadap kualitas ruang publik.
Akibatnya, yang tumbuh bukan masyarakat kritis, tapi masyarakat reaktif. Bukan warga negara aktif, tapi warga sosial yang gemar mengontrol sesama.
Inilah yang membuat kemajuan struktural mandek. Karena energi sosial habis untuk gosip, penghakiman, tekanan sosial, standar moral personal, norma-norma simbolik.
Sementara isu besar seperti tata kota, lingkungan hidup, transportasi publik, pendidikan, kualitas udara, tata kelola sampah, demokrasi, transparansi kebijakan, korupsi struktural, tidak pernah menjadi kegelisahan kolektif yang serius.
Masyarakat sibuk bertanya “kapan nikah”, tapi tidak pernah bertanya “kenapa udara makin kotor?”
Sibuk menilai jilbab orang, tapi tidak peduli drainase mampet. Sibuk menilai iman orang, tapi cuek pada etika berlalu lintas. Sibuk mengatur tubuh orang lain, tapi membiarkan ruang publik rusak. Ini bukan sekadar soal sopan santun, tapi soal struktur budaya berpikir.
Budaya kita cenderung: mengontrol individu, bukan mengawasi sistem. Padahal negara maju bukan dibangun dari moral policing, tapi dari kesadaran publik. Patuh aturan, peduli lingkungan, partisipasi politik, disiplin sosial, tanggung jawab kolektif, kesadaran ruang bersama.
Negara maju lahir dari masyarakat yang cuek pada urusan privat orang lain, tapi sensitif terhadap urusan publik bersama.
Indonesia sering terjebak pada moralitas simbolik: tampak religius, tampak sopan, tampak bermoral, tampak peduli, namun miskin etika sosial nyata.
Etika sosial bukan soal siapa yang tampak agamis atau tidak. Etika sosial adalah:
- tidak buang sampah sembarangan,
- tidak menyerobot hak orang lain,
- tidak merusak fasilitas umum,
- tidak mengganggu ruang hidup bersama,
- tidak merampas ruang publik demi kepentingan pribadi.
Kalau cara berpikir ini tidak dibalik, maka pembangunan akan selalu timpang: infrastruktur bisa dibangun, gedung bisa tinggi, jalan bisa lebar, tapi mental sosial tetap sempit.
Indonesia tidak tertinggal karena kurang potensi. Indonesia tertahan karena salah fokus.
Selama masyarakat lebih sibuk mengatur hidup orang lain daripada mengurus hidup bersama, lebih rajin menghakimi individu daripada memperbaiki sistem, lebih peduli citra moral daripada kualitas ruang publik, maka kemajuan hanya akan jadi slogan, bukan realitas.
Karena negara maju bukan dibangun oleh masyarakat yang sibuk bertanya kapan nikah? Tapi oleh masyarakat yang bertanya kenapa fasilitas publik rusak dan kita diam saja?
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Baca Juga
-
Ketika Takhta Goyah, Sistem Ikut Runtuh: Membaca Bedebah di Ujung Tanduk
-
Menggali Sejarah Reformasi Indonesia di Buku Detik-Detik yang Menentukan
-
Buku The Women: Perang, Trauma, dan Perempuan yang Dihapus dari Sejarah
-
Potret Kuasa dan Moralitas dalam Krisis Ekonomi di Buku Negeri Para Bedebah
-
Bahaya di Balik Keharuman: Mengapa Vape Tetap Menjadi Racun bagi Tubuh?
Artikel Terkait
Kolom
-
War Takjil, Harmoni dan Kala Ramadan Menjadi Ruang Kebersamaan Lintas Agama
-
Delay of Gratification: Memaknai Puasa Lewat Lensa Psikologis
-
Fenomena Flexing Sedekah saat Ramadan, Hilang Makna atau Bentuk Inspirasi?
-
Diskon Ramadan: Menakar Batas Antara Kebutuhan dan Godaan Konsumsi
-
Perang Gender di TikTok: Saat Algoritma Memperuncing Polarisasi Relasi Laki-laki dan Perempuan
Terkini
-
Usung Pesona Kontras, Intip 3 Konsep Unik Album Debut NCT JNJM 'Both Sides'
-
Harga Mulai Rp2 Jutaan, 4 HP Android Ini Punya Desain Mirip iPhone 17
-
Novel Her Own Hero, Perjuangan Perempuan Merebut Ruang Publik
-
4 Padu Padan Daily OOTD ala Yunjin LE SSERAFIM yang Catchy Buat Ditiru!
-
Ramadan Gen Z di Era Medsos: Antara Ibadah dan Pencitraan