Antara Jurnal Scopus dan Kerokan: Membedah Pluralisme Medis di Indonesia

Indonesia adalah negara yang paling mahir dalam urusan kepribadian ganda. Dalam urusan kesehatan, pemerintah kita bergaya sekali, sudah seperti asisten dosen yang baru pulang dari Eropa: semuanya harus berbasis jurnal internasional, harus ada label Latin di botol obatnya, dan jika belum dipresentasikan menggunakan PowerPoint dengan grafik yang naik-turun, belum dianggap ilmiah. Pokoknya, jika belum masuk jurnal terindeks Scopus, cara sembuhmu itu dianggap ilegal secara estetika birokrasi.

Namun, itulah dunianya orang-orang yang jika bersin sedikit saja langsung mencari hand sanitizer. Di dunia nyata—dunia kita semua—kitab suci kesehatan itu bukanlah jurnal medis, melainkan testimoni tetangga atau wejangan emak. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat lebih percaya pada kekuatan doa, kerokan sampai punggung mirip zebra, dan air rebusan dedaunan di dalam panci yang bentuknya sudah penyok di sana-sini. Dua dunia ini hidup berdampingan, tetapi seperti mantan yang tidak mau saling sapa: tidak pernah mau duduk semeja untuk mengobrol dengan baik.

Negara sangat mencintai paradigma biomedis. Mengapa? Karena rapi. Jelas dosisnya, jelas siapa yang bisa diklaim ke BPJS, dan jelas siapa yang mendapat keuntungan di industri farmasi. Namun, penyakit tidak pernah diajak rapat koordinasi. Saat pandemi kemarin datang tanpa undangan, sistem kesehatan kita yang katanya "modern" itu langsung "kena mental". Obat impor hilang, harga alat kesehatan naik ugal-ugalan, dan pejabat hanya bisa panik sambil memelototi spreadsheet. Di titik itu kita sadar: sistem kesehatan kita seperti rumah mewah, tetapi fondasinya dari kerupuk. Sangat rapuh.

Sementara negara sibuk rapat di hotel bintang lima untuk membahas "ketahanan nasional", rakyat sudah memiliki survival kit sendiri. Masuk angin? Sikat menggunakan koin seribuan. Batuk tidak sembuh? Jeruk nipis campur kecap; kalau perlu ditambah doa agar tidak usah bertemu dokter yang antreannya seperti antre sembako. Apakah rakyat kita antisains? Tidak juga. Mereka hanya realistis dan pragmatis. Pergi ke dokter itu mahal, urusan administrasinya membuat darah tinggi duluan, dan ujung-ujungnya hanya diberi parasetamol juga.

Istilah kerennya adalah "pluralisme medis". Kedengarannya seperti judul skripsi mahasiswa sosiologi yang pusing mencari judul, tetapi praktiknya sangat membumi. Rakyat kita tidak terlalu setia pada satu aliran. Pagi ke Puskesmas minta antibiotik, sorenya ke tukang urut karena katanya "ada saraf yang kejepit", malamnya minum jamu gendong. Bagi rakyat, kesembuhan bukan soal ideologi atau debat epistemologi, melainkan soal: "Besok pagi sudah bisa menarik ojek lagi atau belum?"

Negara sebenarnya tahu bahwa jamu itu sakti. Kita memiliki ribuan tanaman herbal, memiliki klasifikasi obat herbal terstandar, sampai istilah mentereng "fitofarmaka". Namun, di lapangan, jamu hanya dianggap anak tiri. Jarang diajarkan secara serius di kampus kedokteran, dan seringnya baru dicari jika dokter sudah angkat tangan sambil berkata, "Ya, silakan coba pengobatan alternatif saja."

Lucunya, saat krisis dan obat impor susah dicari, tiba-tiba pemerintah menjadi melankolis. Tiba-tiba jamu disebut "potensi bangsa" dan tanaman obat dibilang "kekayaan hayati". Ke mana saja selama ini? Giliran kepepet baru mendekati kearifan lokal.

Padahal, bagi negara yang anggarannya terbatas seperti kita, pluralisme medis bukanlah ancaman, melainkan strategi bertahan hidup. Terlalu fanatik pada satu mazhab kesehatan membuat kita gampang tumbang. Diversifikasi itu bukan berarti kita tidak ilmiah, melainkan agar kita tidak "kagetan" jika terjadi sesuatu. WHO saja sudah memberikan restu: integrasikan, atur, dan kelola pengobatan tradisional. Masalahnya cuma satu: maukah para pejabat itu turun dari menara gading biomedisnya dan mengakui bahwa rakyatnya sudah lama mandiri soal kesehatan?

Masa depan kesehatan Indonesia tidak perlu memilih antara dokter atau dukun, jurnal atau jamu. Rakyat sudah mempraktikkan itu semua tanpa perlu menunggu tanda tangan menteri. Tinggal sekarang, negara mau belajar dari rakyatnya yang pintar beradaptasi ini, atau tetap berpura-pura tuli sambil menutup hidung karena bau rebusan jamu di dapur warga dianggap tidak "ilmiah"?