Bimo Aria Fundrika | Yayang Nanda Budiman
Perempuan Menanggung Beban Terbesar dari Krisis Iklim di Asia. (Dok. Istimewa)
Yayang Nanda Budiman

Perubahan iklim sering dipahami sebagai persoalan lingkungan semata: kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, atau degradasi ekosistem. Namun, di balik data statistik dan laporan ilmiah, krisis iklim menyimpan dimensi sosial yang mendalam.

Salah satu yang kerap luput dari perhatian adalah bagaimana perubahan iklim memperberat beban hidup perempuan, terutama mereka yang berada dalam situasi ekonomi dan sosial rentan.

Dalam banyak masyarakat, perempuan memikul peran ganda yang berkelindan antara kerja domestik dan produktif. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, sekaligus berkontribusi pada ekonomi rumah tangga.

Ketika perubahan iklim mengganggu akses terhadap air bersih, pangan, dan mata pencaharian, beban tersebut semakin berat dan kompleks.

Warga berjalan melintasi sepetak dasar sungai Yamuna yang kering pada hari musim panas di New Delhi, India, pada (2/5/2022). [Sajjad HUSSAIN / AFP]

Di wilayah pedesaan dan pesisir, dampak perubahan iklim terasa nyata. Kekeringan berkepanjangan, banjir, atau gagal panen memaksa perempuan bekerja lebih lama untuk memastikan keluarga tetap bertahan.

Mereka harus berjalan lebih jauh mencari air, mengolah pangan dengan sumber daya terbatas, atau mencari penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Beban kerja yang meningkat ini sering kali tidak diiringi dengan pengakuan maupun perlindungan sosial yang memadai.

Ironisnya, meskipun perempuan berada di garis depan dalam menghadapi dampak krisis iklim, suara mereka sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim kerap dirancang tanpa perspektif gender yang memadai. Perempuan diposisikan sebagai kelompok rentan yang perlu dibantu, bukan sebagai subjek pengetahuan yang memiliki pengalaman dan strategi bertahan hidup yang berharga.

Perubahan iklim juga memperbesar kerentanan perempuan terhadap risiko kesehatan dan kekerasan. Bencana ekologis sering memicu krisis kemanusiaan, mulai dari pengungsian hingga kelangkaan sumber daya.

Dalam situasi ini, perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Beban psikologis pun meningkat, seiring tuntutan untuk tetap menjaga stabilitas keluarga di tengah krisis.

Beban ganda perempuan dalam krisis iklim tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang timpang. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kepemilikan lahan, dan sumber daya ekonomi membuat perempuan lebih sulit beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ketika tanah pertanian rusak atau mata pencaharian hilang, perempuan sering kali menjadi pihak terakhir yang mendapatkan bantuan atau peluang pemulihan.

Namun, di balik kerentanan tersebut, perempuan juga menyimpan potensi besar sebagai agen perubahan iklim. Banyak inisiatif berbasis komunitas menunjukkan bagaimana perempuan berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mulai dari pertanian ramah lingkungan, konservasi air, hingga pengelolaan sampah. Pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan sering kali terbukti adaptif terhadap perubahan iklim, meskipun jarang diakomodasi dalam kebijakan formal.

Pendekatan terhadap krisis iklim yang mengabaikan perspektif gender berisiko melanggengkan ketidakadilan. Kebijakan yang netral secara gender belum tentu adil secara substantif. Tanpa intervensi yang sadar gender, program adaptasi iklim justru dapat memperlebar kesenjangan dan menambah beban kerja perempuan. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam kebijakan iklim bukan sekadar isu inklusivitas, melainkan prasyarat efektivitas.

Negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa respons terhadap perubahan iklim tidak memperparah ketimpangan sosial. Perlindungan sosial yang sensitif gender, akses setara terhadap sumber daya, serta pelibatan perempuan dalam perencanaan kebijakan iklim harus menjadi agenda utama. Perempuan tidak boleh hanya hadir sebagai penerima dampak, tetapi sebagai aktor yang turut menentukan arah solusi.

Pada akhirnya, perubahan iklim adalah krisis keadilan. Beban yang ditimbulkannya tidak dibagi secara merata, dan perempuan sering kali menanggung dampak yang berlapis.

Mengakui beban ganda perempuan berarti membuka ruang bagi pendekatan iklim yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Tanpa keadilan gender, upaya menghadapi perubahan iklim akan selalu pincang, dan masa depan yang tangguh akan sulit diwujudkan bagi semua.