Duka di Lebanon dan Meja Politik: Sampai Kapan Indonesia Diam?

Kabar gugurnya dua prajurit TNI di Lebanon kembali mengetuk kesadaran kita bahwa perdamaian dunia bukan sekadar jargon diplomatik, melainkan medan nyata yang sarat risiko.

Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan menjadi korban dalam sebuah ledakan misterius di wilayah penugasan misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Senin (30/3/2026). Peristiwa ini menambah daftar duka menjadi tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi yang seharusnya membawa harapan damai.

Peristiwa tersebut bukan sekadar angka dalam laporan militer. Di baliknya ada keluarga yang kehilangan, ada pengabdian yang terhenti, dan ada pertanyaan besar tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Selama ini, Indonesia dikenal konsisten mengirim pasukan penjaga perdamaian sebagai wujud komitmen terhadap stabilitas global. Namun, tragedi ini seolah memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah peran tersebut masih relevan dalam situasi dunia yang semakin tidak terkendali?

Menurut pandangan saya, insiden ini tidak bisa dipandang sebagai risiko biasa dalam misi internasional. Ada dimensi politik yang jauh lebih besar. Konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan berbagai kekuatan besar, kini semakin kompleks dan sulit diprediksi. Ketika prajurit kita gugur dalam situasi seperti ini, negara tidak bisa hanya bersikap normatif atau sekadar menyampaikan belasungkawa.

Di sinilah peran Presiden Prabowo Subianto menjadi krusial. Sebagai kepala negara, sikap yang tegas dan terbuka bukan hanya penting untuk menunjukkan keberpihakan pada prajurit yang gugur, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia di tengah pusaran geopolitik global. Pernyataan politik yang kuat akan menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak sekadar hadir sebagai pelengkap dalam misi perdamaian, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki prinsip dan keberanian.

Lebih jauh, saya melihat momentum ini sebagai titik refleksi terhadap keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk yang disebut sebagai Board of Peace (BoP). Jika benar forum tersebut tidak lagi efektif atau bahkan justru terseret dalam kepentingan politik negara-negara besar, maka mempertimbangkan kembali keikutsertaan bukanlah langkah mundur, melainkan bentuk keberanian mengambil sikap.

Memang, keputusan seperti itu tidak sederhana. Ada konsekuensi diplomatik yang harus dihadapi, termasuk kemungkinan ketegangan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Namun, dalam dunia yang semakin terpolarisasi, netralitas tanpa sikap justru bisa menjadi kelemahan. Indonesia perlu menunjukkan bahwa prinsip bebas aktif bukan berarti diam, melainkan aktif menentukan arah secara mandiri.

Saya juga melihat bahwa dunia saat ini sedang mengalami pergeseran besar dalam peta kekuatan global. Banyak negara mulai mengambil jarak dari dominasi tertentu dan berusaha memperkuat posisi mereka sendiri. Indonesia seharusnya tidak ragu untuk berada di barisan negara-negara yang berani menyuarakan keadilan dan perdamaian secara nyata, bukan sekadar simbolik.

Gugurnya prajurit TNI di Lebanon seharusnya menjadi lebih dari sekadar duka nasional. Ini adalah pengingat bahwa setiap keputusan politik memiliki konsekuensi nyata di lapangan. Darah para prajurit bukan hanya pengorbanan, tetapi juga pesan bahwa negara harus hadir, bersuara, dan bertindak. Jika tidak, kita berisiko menjadikan pengorbanan itu sebagai rutinitas yang kehilangan makna. Dan pada titik itu, yang hilang bukan hanya nyawa prajurit, tetapi juga harga diri bangsa.