Bukan Sekadar Belasan Ribu, Ini Masalah Struktural di Balik Penjualan LKS

Buku pelajaran adalah salah satu penunjang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa setidaknya harus memiliki dua jenis buku agar mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pertama adalah buku tulis yang digunakan siswa untuk mencatat pelajaran, dan kedua adalah buku ajar atau buku paket—biasanya cetakan Kemendikbud—yang kemudian dipinjamkan oleh sekolah kepada siswa secara cuma-cuma.

Namun, sering kali di hampir semua sekolah di penjuru negeri ini, siswa tak cukup hanya punya dua buku itu; mereka juga harus membeli buku LKS (Lembar Kerja Siswa). Buku LKS semacam ini biasanya bisa dibeli di guru mata pelajaran masing-masing. Dan di sinilah masalahnya: buku LKS ini wajib dibeli dengan alasan penunjang pembelajaran. Yang tak membeli katanya akan ketinggalan, dan banyak alasan lainnya.

LKS semacam ini mungkin tak mahal bagi sebagian orang; harganya memang hanya belasan ribu untuk satu mata pelajaran. Tapi coba kalikan sepuluh mata pelajaran, kalikan lagi dengan dua semester. Tiba-tiba jumlahnya sudah hampir tiga ratus ribu dalam setahun. Jumlah yang cukup signifikan untuk buku-buku yang isinya nyaris sama persis dengan buku paket yang dibagikan secara cuma-cuma oleh negara. Masalahnya memang bukan pada mahal atau murahnya, melainkan pada problem struktural di baliknya.

Tiga Skenario Memahami Masalah LKS

Saya akan coba memahami permasalahan keharusan membeli buku LKS ini dengan prasangka baik. Saya tak akan langsung mengatakan bahwa guru mendapatkan komisi dari penjualan LKS yang jumlahnya cukup lumayan. Saya akan memaparkan beberapa skenario yang bisa digunakan untuk memahami masalah LKS ini dan siapa yang harus bertanggung jawab:

Skenario Pertama: Materi Buku Paket Tidak Memadai

Siswa diharuskan membeli buku LKS sebab materi yang ada dalam buku paket tidak memadai. Dalam skenario ini, artinya guru menilai bahwa buku yang diproduksi Kemendikbud tidak cukup baik dalam menunjang capaian pembelajaran yang bahkan dibuat oleh Kemendikbud sendiri. Guru kemudian meminta siswa membeli LKS yang dianggap lebih membantu proses belajar. Tapi mengapa Kemendikbud bisa menerbitkan buku-buku yang tak memadai? Apakah mereka kekurangan dana? Tidak. Apakah mereka kekurangan tenaga kompeten? Bisa saja. Dalam skenario ini, negara melalui Kemendikbud-lah yang harus bertanggung jawab merampungkan masalah LKS.

Skenario Kedua: Kualitas Kreativitas Guru Perlu Ditingkatkan

Buku paket yang diterbitkan Kemendikbud sebenarnya sudah memadai, tapi kualitas gurunya yang masih perlu ditingkatkan. Dalam skenario ini, buku paket sebenarnya sudah baik, namun guru gagal membuat siswa mencapai target belajar jika hanya menggunakan buku paket yang kebanyakan berisi materi dan bukan latihan soal. Buku paket memang sering kali menuntut kreativitas dan inovasi pembelajaran dari para guru. Guru yang—entah karena keterbatasan ekonomi, tuntutan administrasi, atau kualitas intelektual—tak mampu berinovasi, akhirnya menjadikan LKS sebagai jalan pintas. Negara punya andil besar dalam rendahnya kualitas guru ini.

Skenario Ketiga: Masalah Kesejahteraan Guru

Buku yang diterbitkan Kemendikbud sudah memadai dan guru-guru juga punya kreativitas dalam mengajar. Dalam kondisi ini, LKS tak lagi dibutuhkan. Tapi karena kebanyakan guru masih memiliki tingkat kesejahteraan di bawah standar, mereka kemudian meminta siswa membeli LKS yang ditawarkan oleh para sales penerbitan agar mereka mendapat komisi penjualan. Kita tentu sudah tahu, negaralah yang punya dosa besar atas rendahnya kesejahteraan para guru.

Penutup: Gunung Es Masalah Pendidikan

Tiga skenario ini sebenarnya adalah sedikit ilustrasi tentang lingkaran setan dalam dunia pendidikan kita, di mana negara selalu menjadi aktor yang paling berdosa. Negara memang sudah menganggarkan seperlima APBN untuk dana pendidikan, tapi mereka tak lantas bisa lepas tangan begitu saja. Mereka mungkin sudah melakukan upaya-upaya perbaikan, tapi nyatanya sampai hari ini masih banyak masalah yang membuat pendidikan tak benar-benar gratis dan memberatkan rakyat kecil dengan biaya-biaya tersembunyi.

Harga LKS mungkin tak begitu mahal, tapi LKS adalah semacam gunung es dari masalah struktural dalam tubuh dunia pendidikan kita hari ini. Tiga ratus ribu dalam setahun mungkin terdengar kecil, tapi angka itu adalah cerminan dari seberapa serius negara menunaikan kewajibannya yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Negara harus mulai membenahi masalah-masalah struktural seperti kesejahteraan guru, kualitas guru, dan tentu juga kualitas para penyelenggara negara. Selama negara masih tak peduli pada masalah sistemik semacam ini, selamanya pendidikan tak akan benar-benar gratis. Akan selalu ada biaya-biaya tersembunyi di balik pendidikan yang katanya “gratis”.