Hitung-hitungan Dapur yang Rusak Akibat Isu Dugaan Korupsi Proyek MBG

Sebagai seorang ibu rumah tangga yang setiap hari harus memutar otak demi menyajikan makanan sehat di meja makan, berita seputar megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya adalah angin segar yang bikin hati adem. Di grup arisan kampung, kami sempat berseloroh kalau program ini jalan, beban uang jajan anak bisa sedikit berkurang dan gizi mereka di sekolah lebih terjamin dengan menu empat sehat lima sempurna dari pemerintah.

Lebih dari itu, kami para ibu yang terbiasa mengelola katering rumahan atau sekadar jualan nasi rames di teras rumah sempat punya harapan kecil: kalau proyek ini butuh banyak tenaga masak, dapur kami di kampung-kampung pasti ikut ngepul lebih kencang karena diajak bekerja sama.

Namun, harapan sederhana dari balik kepulan asap dapur warga itu mendadak terusik setelah kabar penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mencuat ke publik. Alih-alih mendengar berita tentang emak-emak yang diberdayakan untuk mengupas bawang dan mengolah daging lokal, kita justru disuguhi kabar miring mengenai pusaran isu dugaan korupsi MBG.

Aliran dana yang nilainya triliunan rupiah itu dikabarkan tidak langsung menyentuh pasar tradisional atau pedagang kecil, melainkan diisukan tersangkut di jalur birokrasi sepihak melalui yayasan-yayasan "binaan" tertentu. Sebagai ibu-ibu yang biasa berhitung di pasar, dahi saya langsung berkerut: mau membagikan menu makan siang segar harian, kok wadah pengelolanya harus berbentuk yayasan elite yang jauh dari jangkauan masyarakat bawah?

Meskipun semua informasi ini wajib dipandang sebagai dugaan korupsi yang belum berkekuatan hukum tetap, menggunakan nalar belanja harian saja kita sudah bisa melihat betapa tidak efisiennya model distribusi seperti itu. Di dunia dapur, logikanya sangat simpel: kalau mau makanan murah, segar, dan porsinya pas, belilah langsung ke sumbernya tanpa lewat calo.

Nah, keberadaan yayasan binaan yang kini tengah disorot tersebut dicurigai bertindak layaknya makelar raksasa. Anggaran besar dari pusat diduga mampir dulu ke rekening mereka, dipotong untuk biaya ini-itu dan margin keuntungan lembaga, baru kemudian dilempar ke pihak ketiga untuk dimasak.

Dampak dari jalur melingkar yang diduga koruptif ini, kalau nanti memang terbukti di pengadilan, taruhannya langsung pada isi piring anak-anak kita. Sebagai ibu, kita tahu persis trik mengakali masakan kalau uang belanja pas-pasan; daging ayam dipotong sekecil mungkin, telur dadar dicampur tepung biar tebal, atau sayurnya diperbanyak kuah daripada isinya.

Kita khawatir, anggaran yang sudah didesain mewah oleh negara, begitu sampai di sekolah kegantengannya sudah hilang setengah karena habis disunat di tengah jalan oleh jatah pengurus yayasan dan para kroni yang diisukan ikut bermain. Akhirnya, anak-anak kita hanya mendapatkan menu sisa sekadarnya, sementara UMKM lokal yang bisa memasak dengan tulus dan higienis justru tersingkir dari sistem karena kalah akses.

Tentu kita harus tetap objektif dan menghormati proses hukum yang berjalan, karena bagaimanapun juga kasus ini masih berstatus dugaan korupsi MBG. Namun, melihat niat mulia untuk mengentaskan stunting dan membantu gizi anak sekolah harus dinodai oleh isu monopoli kelompok seperti ini rasanya sangat menyakitkan hati para ibu.

Praktik mementingkan kelompok sendiri dengan memanfaatkan kedok yayasan sosial, jika terbukti benar, itu termasuk bentuk keegoisan yang nyata, di mana isi tabungan para kroni dianggap lebih mendesak ketimbang pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak-anak penerus bangsa.

Drama viral penangkapan di jajaran BGN ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua yang mengawasi dari rumah. Menghukum oknum yang terlibat barulah langkah awal, karena yang paling mendesak bagi emak-emak adalah perbaikan sistem distribusinya. Selama celah hukum yang membolehkan yayasan siluman memonopoli proyek ini tidak ditutup, anggaran sebesar apa pun akan selalu menguap sebelum sempat menyentuh wajan para pedagang kecil.

Mari kita renungkan bersama sambil merapikan belanjaan di dapur. Jika untuk urusan memberi makan anak-anak sekolah yang sedang tumbuh saja sudah muncul indikasi diakali dengan hitung-hitungan yang begitu culas, kebijakan mana lagi yang bisa kita percayakan sepenuhnya tanpa rasa waswas?

Semoga ke depannya pemerintah mau membuka mata dan lebih percaya pada kekuatan dapur ibu-ibu di akar rumput, daripada membiarkan yayasan bentukan kroni kenyang sendiri sementara anak-anak kita di sekolah hanya menatap piring yang isinya kian hari kian menyusut.