Saat Tentara Harus Pegang Cangkul: Tamparan untuk Birokrasi Sipil Kita

Sentilan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan tajam setelah ia menyebut bahwa hanya di Indonesia polisi mengurus pertanian dan tentara turun ke sawah. Pernyataan ini mendadak viral dan memicu perdebatan hangat di ruang publik.

Kebanyakan pengamat sibuk mengkritik potensi kembalinya dwifungsi aparat atau kebablasannya peran instansi keamanan. Namun, jika kita mau melihat lebih jernih, fenomena tentara dan polisi yang masuk sawah sebenarnya adalah sebuah alarm darurat. Ini adalah tamparan keras yang membongkar borok birokrasi sipil kita sekaligus potret nyata dari mandeknya regenerasi petani di tanah air.

Aparat sebagai "Plester" Kelumpuhan Sipil

Mari kita berpikir jujur: mengapa harus institusi dengan seragam loreng dan cokelat yang dikerahkan untuk mengejar target swasembada pangan? Jawabannya sederhana sekaligus menyakitkan: karena birokrasi sipil kita bergerak terlalu lambat. Rantai komando aparat yang ringkas dan memiliki disiplin tinggi memang menjadikannya solusi instan yang efektif ketika negara dihadapkan pada ancaman krisis pangan global.

Namun, menjadikan aparat sebagai ujung tombak sektor domestik sejatinya hanyalah sebuah "plester" untuk menutupi luka menganga. Kehadiran mereka di sawah mempertegas bahwa Kementerian Pertanian, dinas-dinas daerah, hingga lembaga penyuluh pertanian sipil kita sedang tidak baik-baik saja. Jika fungsi pendampingan, distribusi pupuk, dan modernisasi pertanian oleh lembaga sipil berjalan optimal, negara tidak perlu sampai "meminjam" tangan-tangan yang dilatih untuk bertempur demi mengurusi tanaman padi.

Ironi Petani Milenial vs. Petani Berseragam

Di sisi lain, fenomena ini menelanjangi krisis sosiologis yang jauh lebih mengerikan, yaitu mandeknya regenerasi petani muda. Pemerintah boleh saja gencar mengampanyekan program "Petani Milenial" di media sosial atau panggung pidato. Namun, realitas di lapangan justru menyajikan pemandangan yang ironis: bukan anak muda kreatif yang memegang traktor, melainkan para "petani berseragam".

Alasan para pemuda enggan turun ke sawah sebenarnya klasik. Sektor pertanian sipil kita belum menjanjikan secara ekonomi, minim proteksi harga, dan kalah saing dalam hal adopsi teknologi modern. Ketika bertani tidak lagi dianggap prestisius dan sejahtera, anak muda desa memilih bermigrasi ke kota menjadi buruh pabrik atau pengemudi ojek daring. Kekosongan tenaga kerja produktif di sektor agraria inilah yang memaksa aparat turun tangan. Sawah kita kekurangan manusia, dan ironisnya, solusinya adalah mobilisasi komando, bukan kesejahteraan sistemik.

Mengembalikan Cangkul pada Pemilik Aslinya

Keterlibatan TNI dan Polri dalam ketahanan pangan tidak boleh menjadi kebijakan yang dinormalisasi tanpa batas waktu. Pemerintah harus segera menyusun exit strategy atau jalan keluar yang jelas. Langkah taktis ini harus memiliki tenggat waktu yang ketat, dibarengi dengan pembenahan total di tubuh birokrasi sipil.

Kementerian terkait harus dipaksa keluar dari zona nyaman administrasi dan mulai membangun ekosistem pertanian modern berbasis teknologi (smart farming) yang benar-benar memikat generasi muda secara ekonomi. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan masalah perut.

Pada akhirnya, sebuah negara agraris yang kuat bukanlah negara yang militernya paling jago menanam padi, melainkan negara yang mampu membuat para pemuda sipilnya bangga dan sejahtera dengan memegang cangkul di tanah mereka sendiri. Jika aparat terus-menerus berada di sawah, pertanyaannya: sampai kapan kita mau memelihara ilusi ketahanan pangan di atas kelumpuhan birokrasi kita sendiri?