Bocor Rp15.000 Triliun: Angka Fantastis di Tengah Nestapa Gaji Guru Kita

Sobat Yoursay, pernahkah kamu membayangkan angka Rp 15.000 triliun? Bukan Rp 15 juta, bukan Rp 15 miliar, tapi lima belas ribu triliun rupiah. Itulah estimasi kerugian negara akibat praktik under invoicing selama 34 tahun yang diungkap langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa lalu. Bocor selama tiga dekade lebih, dan baru ramai dibicarakan sekarang.

Under invoicing, bagi yang belum familiar, adalah praktik curang di mana nilai barang yang diimpor atau diekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya. Tujuannya? Mengemplang pajak dan bea masuk. Pelakunya bukan orang sembarangan — ini butuh jaringan, koneksi, dan keberanian untuk bermain-main dengan angka di depan negara. Dan ternyata, permainan itu sudah berlangsung puluhan tahun, menguras pundi-pundi yang seharusnya bisa dipakai untuk banyak hal — termasuk, ya, menaikkan gaji guru.

Di sinilah persoalannya menjadi terasa menyakitkan.

Sobat Yoursay, di tengah pidato soal kebocoran triliunan rupiah itu, publik untuk kesekian kalinya mempertanyakan, kalau negara bisa menggelontorkan dana besar untuk Makan Bergizi Gratis, membangun Kopdes Merah Putih, menaikkan gaji hakim hingga 300 persen, menaikkan anggaran polisi dan TNI — lalu kenapa nasib guru honorer dan guru ASN masih begini-begini saja?

Publik, terutama para guru dan orang tua murid, tidak sedang ngawur bertanya. Ini pertanyaan yang sangat masuk akal. Kalau logika keuangan negara bisa lentur untuk pos-pos lain, kenapa tiba-tiba kaku ketika giliran guru? Apakah profesi yang mencetak semua profesi lain ini memang tidak dianggap cukup penting untuk diprioritaskan?

Yang membuat situasi ini semakin sulit dicerna adalah konteks di balik pidato itu sendiri. Presiden berbicara di depan forum ulama dan tokoh agama, menyampaikan bahwa kebocoran keuangan itulah yang menjadi biang keladi kenapa anggaran selalu terasa kurang — termasuk untuk gaji guru dan pegawai negeri. Presiden seolah mengatakan, "Bukan kami tidak mau, tapi uangnya memang tidak ada karena dikorupsi."

Narasi ini memang terdengar seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, memang benar bahwa korupsi sistemik merugikan semua pihak. Tapi di sisi lain, penjelasan itu juga bisa dibaca sebagai cara elegan untuk mengalihkan tanggung jawab. Sebab publik tidak menanyakan dari mana uangnya, tapi soal skala prioritasnya, ketika ada uang, siapa yang didahulukan?

Hakim naik 300 persen? Jalan. TNI dan Polri dapat kenaikan? Jalan. MBG dan kopdes dijalankan dengan anggaran jumbo? Juga jalan. Tapi guru? Masih dibahas, masih dikaji, masih menunggu momentum yang tepat.

Dan satu hal lagi yang layak digarisbawahi adalah under invoicing ini sudah berlangsung 34 tahun, artinya ini telah melewati banyak sekali rezim dan pemerintahan. Ini bukan warisan dari satu presiden saja. Ini adalah kegagalan sistemik yang panjang, dan pengungkapannya sekarang — seberapa pun niat baiknya — tetap perlu diikuti dengan tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan di podium.

Rakyat sudah sering mendengar angka-angka besar disebut dalam pidato. Yang dinantikan bukan lagi jumlah kebocorannya, tapi apa yang akan dilakukan setelahnya. Siapa yang ditangkap? Sistem apa yang diperbaiki? Dan kapan giliran guru akhirnya benar-benar tiba?

Sobat Yoursay, guru adalah alasan mengapa semua orang — termasuk yang kini duduk di kursi presiden — bisa membaca, menulis, berhitung, dan memimpin. Menghargai jasa itu bukan soal sentimen, tapi soal keadilan yang sudah terlalu lama tertunda.

Jadi, Pak Presiden, kalau memang Rp 15.000 triliun itu bocor dan kini sedang dikejar — kami percaya. Tapi tolong, jangan jadikan kebocoran itu satu-satunya alasan untuk terus menunda. Karena di balik setiap alasan yang masuk akal, ada guru yang tetap masuk kelas esok hari dengan dompet yang sama tipisnya.