Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026) menyisakan satu bagian yang paling membekas di kepala saya.
Di hadapan jajaran kepolisian, Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada Polri karena telah membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, ia menyebut dapur-dapur yang dibangun Polri sebagai yang terbaik, sembari mengatakan bahwa penilaian itu juga datang dari berbagai pengamat dan lembaga internasional yang sempat meninjaunya.
"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari seribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujar Prabowo.
Saya tidak mempermasalahkan program Makan Bergizi Gratis. Sebagai program prioritas pemerintah, tentu setiap institusi negara dapat dilibatkan sesuai kapasitasnya.
Namun, yang membuat isi pidato tersebut terasa janggal adalah mengapa pencapaian itulah yang dipilih Presiden untuk menjadi salah satu sorotan utama dalam pidatonya di Hari Bhayangkara.
Momen ulang tahun kepolisian seharusnya menjadi ruang untuk menegaskan kembali peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jika pembangunan SPPG menjadi simbol prestasi Polri, lantas ke mana arah peran kepolisian yang sesungguhnya?
Tugas Utama Polisi Bukan Membangun Dapur
Secara normatif, tugas pokok Polri sudah sangat jelas. Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, saya merasa agak janggal ketika pembangunan lebih dari 1.000 SPPG justru menjadi salah satu kebanggaan utama yang disampaikan dalam pidato Presiden.
Saya justru membayangkan betapa kuatnya pesan yang akan sampai kepada publik jika Presiden lebih banyak menyoroti keberhasilan Polri dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, mempercepat penyelesaian perkara, memperbaiki pelayanan publik, atau membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Institusi Kepolisian dan PR yang Tak Pernah Rampung
Harus diakui, Polri masih menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota, dugaan kekerasan terhadap warga sipil, praktik pungutan liar, hingga persoalan transparansi dalam penanganan kasus masih kerap menjadi sorotan.
Sejumlah laporan dari organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum benar-benar selesai.
KontraS, misalnya, mencatat ratusan peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri dalam kurun Juli 2024 hingga Juni 2025, dengan penembakan menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia dalam laporannya juga masih menyoroti dugaan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) yang melibatkan aparat keamanan.
Masyarakat sebenarnya sedang menunggu cerita yang berbeda. Akan terasa lebih relevan jika pada peringatan Hari Bhayangkara, yang lebih banyak disorot adalah upaya memperkuat penegakan hukum dan membangun kembali kepercayaan publik.
Dibandingkan dengan jumlah SPPG yang berhasil dibangun, capaian-capaian seperti itulah yang menurut saya lebih relevan dengan tugas institusi kepolisian.
Ke Mana Arah Peran Kepolisian?
Pidato terbaru Prabowo tentu akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat tentang ke mana arah peran kepolisian Indonesia sedang dibawa.
Belakangan ini, Polri semakin sering terlihat terlibat dalam berbagai program di luar tugas intinya. Mulai dari mendukung ketahanan pangan, mengawal berbagai proyek strategis nasional, hingga membangun SPPG seperti yang disebutkan di atas.
Di satu sisi, keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk sinergi antarlembaga dalam menjalankan agenda pemerintah.
Namun, di sisi lain, perlu ada batas yang jelas agar perluasan peran tersebut tidak mengaburkan identitas dan prioritas institusi kepolisian.
Saya hanya khawatir, jangan sampai anak-anak nanti mengenal polisi bukan sebagai penegak hukum, tetapi sebagai institusi yang jago mengurus jagung, gudang pangan, dan dapur MBG.
Baca Juga
-
Ilusi Kenaikan Gaji: Kenapa Hidup Justru Terasa Makin Pas-pasan?
-
Rakyat sebagai Tameng Kebijakan: Menutupi Cacat Program Lewat Narasi Mulia
-
Satu Porsi Sehari Bukan Solusi: Logika MBG di Tengah Beban Makan Keluarga
-
Ulasan Red Swan: Kisah Kehidupan Elite yang Dibangun dari Perebutan Kuasa
-
Membaca Daya Beli dari Antrean SPBU: Potret Ekonomi di Balik Pilihan BBM
Artikel Terkait
-
Kapolri Anugerahkan Medali Kehormatan kepada Prabowo
-
Mendagri Tito Hadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor
-
Rp756 Miliar Diselamatkan! Kapolri Bongkar Skandal Besar Bio Solar dan Perusahaan Sawit Nakal
-
Prabowo Puji Peran Polri Dukung Ketahanan Pangan dan Program MBG
-
Gerindra Santai Hadapi Safari Politik Jokowi, Pilih Fokus Kawal Program Prabowo
Kolom
-
Bukan Sekadar Nyanyi dan Tepuk Tangan: Sisi Lain Perjuangan Menjadi Guru TK
-
Gaji Istri Lebih Besar, Apakah Adil Kendali Finansial Tetap di Suami?
-
Desa Les Buleleng Bali Menanam Masa Depan Lewat Konservasi Terumbu Karang
-
Membangun Desa dari Manusianya: Kisah Bli Nyoman dan Desa Sejahtera Astra Les
-
2026 Is the New 2016, Mengapa Gen Z Kangen Internet yang Dulu?
Terkini
-
Arsip Angin dan Janji yang Tertunda
-
Menelisik Garam Palungan Desa Les: Saat Warisan Leluhur Bertahan di Tengah Modernisasi
-
Skybar ibis Styles Yogyakarta Kembali Dibuka, Hadirkan Beragam Agenda Rutin
-
Ayah, Aku Hanya Ingin Didengar
-
Perjuangan Kang Edai di Kemiren, Merajut Asa Bersama Desa Sejahtera Astra