Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026) menyisakan satu bagian yang paling membekas di kepala saya.
Di hadapan jajaran kepolisian, Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada Polri karena telah membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, ia menyebut dapur-dapur yang dibangun Polri sebagai yang terbaik, sembari mengatakan bahwa penilaian itu juga datang dari berbagai pengamat dan lembaga internasional yang sempat meninjaunya.
"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari seribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujar Prabowo.
Saya tidak mempermasalahkan program Makan Bergizi Gratis. Sebagai program prioritas pemerintah, tentu setiap institusi negara dapat dilibatkan sesuai kapasitasnya.
Namun, yang membuat isi pidato tersebut terasa janggal adalah mengapa pencapaian itulah yang dipilih Presiden untuk menjadi salah satu sorotan utama dalam pidatonya di Hari Bhayangkara.
Momen ulang tahun kepolisian seharusnya menjadi ruang untuk menegaskan kembali peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jika pembangunan SPPG menjadi simbol prestasi Polri, lantas ke mana arah peran kepolisian yang sesungguhnya?
Tugas Utama Polisi Bukan Membangun Dapur
Secara normatif, tugas pokok Polri sudah sangat jelas. Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, saya merasa agak janggal ketika pembangunan lebih dari 1.000 SPPG justru menjadi salah satu kebanggaan utama yang disampaikan dalam pidato Presiden.
Saya justru membayangkan betapa kuatnya pesan yang akan sampai kepada publik jika Presiden lebih banyak menyoroti keberhasilan Polri dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, mempercepat penyelesaian perkara, memperbaiki pelayanan publik, atau membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Institusi Kepolisian dan PR yang Tak Pernah Rampung
Harus diakui, Polri masih menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota, dugaan kekerasan terhadap warga sipil, praktik pungutan liar, hingga persoalan transparansi dalam penanganan kasus masih kerap menjadi sorotan.
Sejumlah laporan dari organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum benar-benar selesai.
KontraS, misalnya, mencatat ratusan peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri dalam kurun Juli 2024 hingga Juni 2025, dengan penembakan menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia dalam laporannya juga masih menyoroti dugaan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) yang melibatkan aparat keamanan.
Masyarakat sebenarnya sedang menunggu cerita yang berbeda. Akan terasa lebih relevan jika pada peringatan Hari Bhayangkara, yang lebih banyak disorot adalah upaya memperkuat penegakan hukum dan membangun kembali kepercayaan publik.
Dibandingkan dengan jumlah SPPG yang berhasil dibangun, capaian-capaian seperti itulah yang menurut saya lebih relevan dengan tugas institusi kepolisian.
Ke Mana Arah Peran Kepolisian?
Pidato terbaru Prabowo tentu akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat tentang ke mana arah peran kepolisian Indonesia sedang dibawa.
Belakangan ini, Polri semakin sering terlihat terlibat dalam berbagai program di luar tugas intinya. Mulai dari mendukung ketahanan pangan, mengawal berbagai proyek strategis nasional, hingga membangun SPPG seperti yang disebutkan di atas.
Di satu sisi, keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk sinergi antarlembaga dalam menjalankan agenda pemerintah.
Namun, di sisi lain, perlu ada batas yang jelas agar perluasan peran tersebut tidak mengaburkan identitas dan prioritas institusi kepolisian.
Saya hanya khawatir, jangan sampai anak-anak nanti mengenal polisi bukan sebagai penegak hukum, tetapi sebagai institusi yang jago mengurus jagung, gudang pangan, dan dapur MBG.
Baca Juga
-
Ulasan CEO-dol Mart: Aksi Kocak Lima Mantan Idol Mengelola Supermarket
-
Segelas Es Kopi dan Stigma Boros yang Melekat pada Anak Muda
-
Menulis Gelar di Undangan Pernikahan: Penting atau Hanya Gengsi Belaka?
-
Divorce Attorney Shin: Memahami Perceraian dari Sisi yang Lebih Manusiawi
-
Fenomena Minta Spill Resep ke Penjual, Wajar atau Melanggar Etika?
Artikel Terkait
-
Kapolri Anugerahkan Medali Kehormatan kepada Prabowo
-
Mendagri Tito Hadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor
-
Rp756 Miliar Diselamatkan! Kapolri Bongkar Skandal Besar Bio Solar dan Perusahaan Sawit Nakal
-
Prabowo Puji Peran Polri Dukung Ketahanan Pangan dan Program MBG
-
Gerindra Santai Hadapi Safari Politik Jokowi, Pilih Fokus Kawal Program Prabowo
Kolom
-
Darurat Kesejahteraan Guru: Mengapa Negara Masih Membiarkan Pendidik Hidup Susah?
-
Cuaca Makin Tak Menentu, Terlambatkah Kita Menghadapi Krisis Iklim?
-
Jangan Sampai Gajian Cuma Numpang Lewat, Hentikan 5 'Kebocoran' Dompet Ini Sekarang!
-
Dari Chromebook ke Proyek Strategis: Bisakah Hukum Berlaku Konsisten?
-
Disindir 'Takut Ya?', Hakim Kasus Nadiem Ngibrit Usai Ketuk Vonis 10 Tahun
Terkini
-
Piala Dunia 2026: Lolos ke 16 Besar, Norwegia Ulang Sejarah 28 Tahun Silam
-
Single Mom Melawan Stigma Janda Lemah: Bagaimana Irene Mengubah Luka Menjadi Kekuatan?
-
Uji Taktik di Babak Gugur, Siapa yang Lebih Kuat Belgia atau Senegal?
-
5 Drama Korea Paling Populer Bulan Juni 2026, Ada Agent Kim Reactivated!
-
Ending Gantung, Netflix Siap Produksi Serial Nemesis Season 2