Gaji Istri Lebih Besar, Apakah Adil Kendali Finansial Tetap di Suami?

Beberapa waktu lalu, saya mengobrol panjang dengan seorang teman lama saat kami reuni kecil-kecilan. Ia bercerita tentang posisinya sekarang: manajer di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang jauh lebih besar dibanding suaminya yang bekerja serabutan sejak terkena PHK dua tahun lalu.

Secara logika sederhana, saya membayangkan dialah yang memegang kendali penuh atas keputusan finansial keluarga. Ternyata saya keliru.

"Aku yang cari duit paling banyak, tapi giliran mau beli rumah, investasi, atau bahkan pindah kerja, tetap harus 'izin' dan nunggu dia setuju," katanya sambil tertawa kecil, meski saya tahu ada kelelahan di balik nada itu. Cerita teman saya ini membuat saya merenung cukup lama, karena saya rasa situasinya bukan kasus yang berdiri sendiri.

Fenomena ini menarik untuk dibedah lebih jauh: ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama, mengapa kendali atas keputusan finansial besar tidak serta-merta berpindah mengikuti kontribusi ekonominya?

Padahal secara logika ekonomi sederhana, siapa yang menghasilkan lebih banyak semestinya punya bargaining power lebih besar dalam pengambilan keputusan bersama.

Saya rasa jawabannya bukan soal logika ekonomi semata, tapi soal struktur budaya yang jauh lebih mengakar. Dalam banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, peran "kepala keluarga" masih dilekatkan secara otomatis pada laki-laki, terlepas dari siapa penyumbang ekonomi terbesar.

Uang yang dihasilkan perempuan sering dipandang sebagai "tambahan" atau "bantuan", meski secara nominal jauh lebih dominan. Sementara itu, keputusan besar seperti membeli rumah, memilih investasi, menentukan pendidikan anak—tetap dianggap sebagai "ranah suami" karena melekat pada citra tanggung jawab dan otoritas kepala keluarga.

Yang membuat situasi ini semakin rumit, perempuan sendiri kadang turut melanggengkan pola ini tanpa sadar. Teman saya mengaku, meski merasa berhak atas keputusan finansial yang lebih besar, ia tetap merasa tidak enak atau khawatir dianggap "merendahkan" suaminya jika terlalu dominan mengambil keputusan. A

da semacam mekanisme sosial tak tertulis yang membuat perempuan menahan diri, demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan ego pasangan.

Saya ingin membahas ini secara objektif, tanpa memihak salah satu pihak sebagai yang "salah". Suami dalam posisi seperti ini pun sebenarnya menghadapi tekanannya sendiri, rasa gagal karena tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial sebagai pencari nafkah utama, yang kemudian dikompensasi dengan mempertahankan kendali di ranah lain, yaitu keputusan finansial.

Ini bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana keduanya terjebak dalam skrip gender lama yang belum sepenuhnya usang, meski realita ekonomi keluarga sudah bergeser jauh dari skrip tersebut.

Dari obrolan itu, saya belajar beberapa hal yang menurut saya layak direnungkan bersama, khususnya bagi pasangan yang mengalami situasi serupa.

Pertama, penting untuk memisahkan antara kontribusi ekonomi dan pembagian kendali. Idealnya, keputusan finansial besar dibicarakan bersama secara setara, terlepas dari siapa penyumbang penghasilan terbesar, karena rumah tangga adalah kemitraan, bukan kompetisi siapa mendominasi siapa.

Kedua, keterbukaan mengenai kondisi psikologis pasangan juga sama pentingnya. Teman saya akhirnya menyadari, suaminya bukan sekadar ingin mengontrol, tapi sedang berjuang dengan rasa harga dirinya sendiri. Memahami akar persoalan ini membuka ruang dialog yang lebih sehat, dibanding sekadar menuntut kesetaraan tanpa memahami konteks emosional di baliknya.

Ketiga, kesetaraan finansial dalam rumah tangga perlu dibangun secara sadar, bukan dianggap akan terjadi otomatis seiring meningkatnya penghasilan salah satu pihak. Diskusi terbuka soal peran, kontribusi, dan pengambilan keputusan perlu terus dilakukan, bukan hanya sekali di awal pernikahan.

Cerita teman saya ini pada akhirnya membuat saya sadar, ketimpangan kendali finansial dalam rumah tangga bukan semata soal siapa mencari uang lebih banyak.

Ini soal bagaimana kita, sebagai masyarakat, masih perlu banyak belajar memisahkan nilai seseorang dari peran gender yang selama ini dianggap baku, meski realitas di lapangan sudah jauh lebih kompleks dari itu.